Penerapan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud karena

Klik Untuk Melihat Jawaban

#Jawaban di bawah ini, bisa saja tidak akurat dikarenakan si penjawab mungkin bukan ahli dalam pertanyaan tersebut. Pastikan mencari jawaban lain dari berbagai sumber terpercaya, sebelum mengklaim jawaban tersebut adalah benar. Semangat Belajar..#

Dijawab oleh ### Pada Sun, 21 Aug 2022 01:17:59 +0700 dengan Kategori PPKn dan Sudah Dilihat ### kali

Baca Juga: Sebutkan nama alat yg berfungsi untuk memindai suatu dokumen atau teks dan gambar,foto dan lain lain

st.dhafi.link/jawab Merupakan Website Kesimpulan dari forum tanya jawab online dengan pembahasan seputar pendidikan di indonesia secara umum. website ini gratis 100% tidak dipungut biaya sepeserpun untuk para pelajar di seluruh indonesia. saya harap pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi para pelajar yang sedang mencari jawaban dari segala soal di sekolah. Terima Kasih Telah Berkunjung, Semoga sehat selalu.

Penerapan demokrasi pada periode revolusi kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud karena?

1. media massa berperan sebagai alat kontrol sosial
2. parlemen memainkan peranan dominan dalam proses politik
3. partai politik kurang memperhatikan kepentingan politik
4. partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri
5. pemerintah baru memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan

Jawaban: E. pemerintah baru memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan.

Dilansir dari Ensiklopedia, penerapan demokrasi pada periode revolusi kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud karena pemerintah baru memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan.

Kemidkbud

Perjuangan rakyat untuk kemerdekaan Indonesia.

Jakarta -

Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Dari kata tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Artinya, rakyat berperan penting dalam sistem pemerintahan suatu negara.

Ahli hukum dan filsuf Austria, Hans Kelsen, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Wakil rakyat dipilih untuk menjalankan kekuasaan negara dengan keyakinan bahwa segala kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan olehnya.

Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Namun, pada pelaksanaannya demokrasi belum berjalan dengan baik. Dijelaskan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Damri dan Fauzi Eka Putra, hal tersebut disebabkan oleh adanya revolusi fisik.

Sentralisasi kekuasaan masih didapati di awal kemerdekaan. Sebagaimana tercantum dalam Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum mengalami amandemen. Dijelaskan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada saat itu pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah KNIP menjadi lembaga legislatif. Selain itu, dikeluarkan pula Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik dan Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer.

Periode 1945-1950 terjadi banyak pemberontakan yang ingin menggantikan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila. Beberapa pemberontakan yang terjadi di antaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang terjadi di berbagai daerah.

Demokrasi Pasca Revolusi

Pasca revolusi, pemerintah menerapkan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di masa Orde Lama. Demokrasi liberal berjalan dari tahun 1950 sampai 1959. Kemudian, dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965.

Memasuki masa Orde Baru pada tahun 1966-1998, pemerintah Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial. Demokrasi Pancasila lahir pasca runtuhnya demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama.

Pelaksanaan demokrasi baru terbuka dengan luas untuk warga negara setelah memasuki era Reformasi pada tahun 1999. Masa itu disebut juga dengan euforia demokrasi.

Simak Video "Anies: Tak Selamanya Polarisasi Adalah Perpecahan"

OP Dhafi Quiz

Find Answers To Your Multiple Choice Questions [MCQ] Easily at op.dhafi.link. with Accurate Answer. >>

Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :

1. media massa berperan sebagai alat kontrol sosial
2. parlemen memainkan peranan dominan dalam proses politik
3. partai politik kurang memperhatikan kepentingan politik
4. partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri
5. pemerintah baru memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan

Apa itu op.dhafi.link??

op.dhafi.link Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.

KOMPAS.com - Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut asas demokrasi. 

Namun wujud demokrasi di awal kemerdekaan berbeda dengan bentuk demokrasi yang kita lihat hari ini.

Di awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak rintangan mulai dari upaya Belanda yang ingin menguasai Indonesia, perekonomian yang terseok-seok, perbedaan ideologi yang menyebabkan pemberontakan, dan banyak hal lainnya.

Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI], memperlihatkan besarnya komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia.

Mohammad Yamin memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka.

Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila.

Baca juga: Karakter Utama Demokrasi Pancasila

Keyakinan besar para pendiri bangsa tersebut timbul karena dipengaruhi latar belakang pendidikan.

Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen. Tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.

Pelaksanaan Demokrasi di Masa Revolusi

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan [1945-1949] ini, pelaksanaan demokrasi sangat terbatas.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden. Ia membentuk sendiri kabinetnya.

Sementara di unsur legislatif, Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh  Komite Nasional Indonesia Pusat [KNIP] yang membantu presiden.

Adapun fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan Hakim Agung pertamanya Kusumah Atmaja.

Selain tiga pilar demokrasi, Indonesia juga sudah memiliki pers yang independen sebagai pilar keempat demokrasi. 

Indikasi demokrasi lain yang sudah terwujud yakni kebebasan politik.

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat.

Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan.

Namun pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena keadaan yang serba sulit.

Baca juga: 10 Pilar Demokrasi Indonesia

Pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu:

• Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh

Para pembentuk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi.

Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku dan kedaerahan.

• Kekuasaan presiden dibatasi

Ppresiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator, kekuasaannya dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat [KNIP] yang dibentuk menggantikan parlemen.

Dengan maklumat Wakil Presiden maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik.

Pembentukan sejumlah partai politik ini kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia.

Video yang berhubungan