Mengapa drs Mohammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mohammad Hatta atau lebih populer dengan nama Bung Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu, ia adalah Bapak Koperasi Indonesia.

Ada sejarah panjang pemberian gelar Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta sendiri mendapatkan gelar Bapak Koperasi Indonesia adalah saat Kongres Koperasi Indonesia yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada 17 Juli 1953.

Saat itu, Bung Hatta menyebutkan, koperasi di segala bidang adalah salah satu jalan untuk melepaskan diri dari kemiskinan pasca lepas dari penjajahan Belanda.

Sejarah koperasi

Dikutip dari Kompaspedia yang diterbitkan Harian Kompas, koperasi telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak masa kolonial Hindia Belanda.

Baca juga: PG Colomadu, Simbol Kekayaan Raja Jawa-Pengusaha Pribumi era Kolonial

Dari awal perkembangannya tujuan koperasi tidak berubah, yakni memberikan kesejahteraan terutama rakyat dari golongan ekonomi kecil. Koperasi di Indonesia sudah dikenal sejak akhir abad XIX dan berkembang di awal abad XX.

Pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian cukup besar pada perkoperasian, mengingat usaha tersebut diminati oleh kalangan penduduk bumiputra.

Pada masa kolonial Hindia Belanda usaha merintis koperasi dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari swadaya masyarakat, organisasi politik, partai politik, hingga pemerintah.

Cikal bakal koperasi juga sudah ada sejak tahun 1896. Patih Aria Wiriaatmadja di Purwokerto memulai suatu usaha yang disebut Hulp en Spaarbank (Bank Pertolongan dan Simpan) yang cara kerjanya mirip dengan koperasi dan mulai memberikan pinjaman kepada pegawai negeri.

Baca juga: Apa Saja Infrastruktur Peninggalan Penjajahan Jepang di Indonesia?

Tahun 1898, Hulp en Spaarbank diperluas dengan memberikan pinjaman kepada para petani. Namun, pemerintah kolonial tidak banyak mendukung cita-cita perkembangan koperasi saat itu.

Pemerintah hanya mendirikan Bank Desa, Lumbung Desa, Rumah Gadai, dan lain-lain yang tujuan pendiriannya berbeda-beda.

Ide Patih Aria Wiriaatmadja kemudian dikembangkan oleh De Wolf van Westerrode, Asisten Residen Purwokerto, Keresidenan Banyumas yang pernah belajar tentang volksbank (Bank Rakyat) di Jerman.

Era pergerakan nasional

Tahun 1908 menandai era pergerakan nasional. Tahun ini juga merupakan periode lahirnya koperasi-koperasi pertama di Hindia Belanda yang dipelopori oleh Boedi Oetomo.

Baca juga: Mengenal Gobog, Uang yang Berlaku di Era Majapahit

Organisasi tersebut membentuk koperasi-koperasi usaha dan koperasi-koperasi rumah tangga. Pembentukan koperasi ini bertujuan untuk membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat saat itu.

Bahkan di tahun 1913, Sarekat Dagang Islam membentuk koperasi-koperasi toko dan koperasi-koperasi batik.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan awal pendirian Sarekat Dagang Islam untuk melindungi para pedagang-pedagang batik di Surakarta.

Berikutnya pada tahun 1915, Koninklijk Besluit 7 April No. 431 dikeluarkan oleh pemerintah kolonial yang mengatur cara kerja koperasi.

Mereka yang berkeinginan untuk mendirikan koperasi harus membuat anggaran dasar dalam bahasa Belanda, meminta izin kepada Gubernur Jenderal dengan biaya meterai 50 gulden, serta harus membuat akta pendirian dengan perantara notaris.

Baca juga: Menguak Kisah Hidup Pablo Escobar, Bandar Narkoba Terkaya di Dunia

Persyaratan ini dianggap terlalu berat bagi masyarakat sehingga minat pendirian koperasi menjadi turun.

Pemerintah mendirikan Cooperatie Commisie (Panitia Koperasi) yang terdiri dari 7 orang Eropa dan 3 orang bumiputra.

Panitia Koperasi bertugas untuk mempelajari pertumbuhan koperasi di Hindia Belanda dan luar negeri terutama di negara-negara Asia. Nantinya, Panitia Koperasi akan menyusun rekomendasi kepada pemerintah kolonial untuk memperbaiki peraturan koperasi.

Hingga pada tahun 1930, dibentuk Jawatan Koperasi yang dipimpin oleh Dr. JH Boeke yang sebelumnya pernah memimpin Komisi Koperasi tahun 1920. Jawatan Koperasi ini berada di dalam Departemen Binnenlands Bestuur (Departemen Dalam Negeri).

Baca juga: Berapa Utang Warisan Belanda yang Disinggung Sri Mulyani?

Jawatan Koperasi dipindahkan ke dalam Departemen Economische Zaken (Departemen Perekonomian), karena begitu banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi-koperasi saat itu

Pasca-kemerdekaan Indonesia

Kongres Koperasi Indonesia pertama diselenggarakan di Tasikmalaya. Kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain: mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI); ditetapkannya asas koperasi Indonesia yakni asas kekeluargaan dan gotong royong; mengadakan pendidikan koperasi bagi para anggotanya; dan ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Dalam Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Mohammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia (Bapak Koperasi Indonesia adalah).

Hatta tidak dapat dilepaskan dari pemikirannya tentang koperasi. Tulisan dan ceramahnya mengenai koperasi berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda

Dalam perkembangannya koperasi Indonesia mengalami pasang surut. Pemerintah telah berulang kali merevisi undang-undang (UU) koperasi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam memajukan perekonomiannya.

Pada era Orde Baru koperasi mengalami puncak kejayaannya. Melalui kehadiran Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa yang berkembang sejak 1970-an, koperasi menjelma menjadi unit penggerak perekonomian bagi desa-desa di Indonesia.

Sejak saat itu jumlah koperasi secara nasional mencapai ribuan. Hingga kini koperasi masih diperhitungkan sebagai unit usaha kecil dan menengah.

Sejak dicetuskan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, pemerintah menyadari pentingnya kehadiran koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia di tengah krisis yang melanda.

Baca juga: 7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol