Jakarta - Pemerintah menyerahkan draft terbaru Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP kepada DPR. Draft ini merupakan hasil sosialisasi dan dialog publik yang dilakukan pemerintah. Show Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O.S. Hiariej di depan anggota dewan mengatakan bahwa, draft ini merupakan hasil sosialisasi dan dialog publik khususnya terkait 14 pasal yang dianggap krusial. “Pemerintah telah menyelenggarakan dialog publik dalam RUU KUHP yang diselenggarakan di 11 kota dimulai di Medan dan diakhiri di Sorong,” terang Eddy di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (9/11/2022). Lebih lanjut Wamenkumham menambahkan bahwa telah diserahkan dua naskah RUU KUHP berupa satu buku naskah utuh dan matriks berisi hasil sosialisasi dialog publik. “Tercatat versi paling akhir dari RUU KUHP pada 9 November 2022 terdiri dari 629 pasal dengan mengadopsi 53 masukan masyarakat dalam setiap batang tubuh,” tambah Eddy, sapaan akrab Wamenkumham. Rapat ini merupakan lanjutan dari persidangan pertama pada tanggal 3 Oktober 2022. Dalam rapat ini hadir secara langsung PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan tim perumus RUU KUHP. Komisi III DPR dalam hal ini mengapresiasi upaya yang dijalankan pemerintah sebagai wadah bagi aspirasi publik agar tercipta produk hukum yang baik. Namun demikian, Komisi III DPR memberikan beberapa catatan tambahan terhadap penambahan pasal berkaitan dengan tindak pidana rekayasa kasus, makar, hukum adat, serta narkotika. Selanjutnya Komisi III DPR mengagendakan rapat lanjutan pada 21 November 2022 untuk membahas mengenai poin dan catatan tambahan terkait RUU KUHP. (Komar, Nabila. Dok. Zeqi) Penjelasan Pemerintah atas 14 (empat belas) poin hasil sosialisasi RUU tentang KUHP. Informasi yang diumumkan:
^ 6 Juli 2022Penyampaian RUU Penyerahan Naskah RUU tentang KUHP dari Pemerintah kepada DPR RI. Informasi yang diumumkan:
Jumlah RapatLaporan SingkatCatatan RapatRisalah
Urgensi Revisi RUU KUHP
PEMANTAUAN DPR PERIODE 2019-2024PENGUSUL RUUPemerintah PENYUSUN RUUKementerian Hukum dan HAM RI TAHAP PEMBENTUKAN RUU
Informasi lain menyebutkan: RUU KUHP diusulkan menjadi RUU Prolegnas 2020-2024 (Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, melalui Surat Nomor 192-DW/KOM.III/MP.I/XI/ 2019, tanggal 12 November 2019. Sumber: Undang-Undang dan RUU – Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id) DOKUMEN PEMBENTUKAN RUUDPR Periode 2019-2024 Dokumen Awal RUU
Lapsing, Catatan Rapat, dan Risalah Rapat Penyusunan RUU
Bahan Rapat dari Pemerintah pada Rapat Penyusunan RUU Tidak ada Sumber: Klik DPR Periode 2014-2019 Pada periode ini, terdapat sejumlah dokumen yang dipublikasikan. Namun tidak ditata secara runut. Selengkapnya, Klik
MASUKAN STAKEHOLDERTidak ada publikasi PEMANTAUAN DPR PERIODE 2014-2019Pemantauan Legislasi RUU KUHP (2014-2019) ISU KRUSIALHina Presiden dan Wapres Terancam Penjara 3,5 Tahun Dalam RKUHP ini, tercantum aturan tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pasa1 217 diatur tentang Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Setiap orang yang menyerang Kepala Negara dan wakilnya terancam pidana penjara paling lama lima tahun. Penista Agama Dihukum 5 Tahun Penjara Draf RKUHP pasal tentang penistaan agama diatur dalam BAB VII tentang Tidak Pidana Terhadap Agama, Kepercaan dan Kehidupan Beragama. Suami Perkosa Istri Atau Sebaliknya, Terancam Hukuman 12 Tahun Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru memperluas definisi pemerkosaan. Satu pasal yang mencuri perhatian soal perkosaan dalam hubungan pernikahan suami istri. Kumpul Kebo Terancam Pidana Enam Bulan Aturan soal perzinaan diatur dalam bagian keempat pasal 415, 416 dan 417. Pasal 415 mengatur seseorang yang bersetubuh tanpa status suami dan istri bisa dipidana paling lama satu tahun. Namun, perzinaan tidak akan dilakukan penuntutan tanpa ada pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Berikutnya pasal 416 menyebutkan, seseorang yang hidup bersama layaknya suami istri terancam dipidana paling lama enam bulan. Hukuman Mati Bisa Diubah jadi Seumur Hidup asal Bersikap Baik Dalam naskah RUU KHUP diatur terkait hukuman mati, yang tercantum dalam pasal 98 yang berbunyi: “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.” Unggas Masuk Kebun Orang: Pelaku Didenda & Hewan Disita Negara Dalam draf final RKUHP, salah satu pidana yang diatur adalah pemilik hewan unggas bisa dikenakan pidana jika membiarkan hewannya memasuki pekarangan orang lain. Sesuai Pasal 277 RUU KUHP. Disebutkan bahwa setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain yang menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Ngaku Dukun & Punya Kekuatan Gaib Diancam 18 Bulan Seseorang yang mengaku sebagai dukun atau mengklaim dirinya mempunyai kekuatan gaib akan dihukum selama 1 tahun 6 bulan dalam draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Diatur dalam pasal 252 tentang Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana. Penghinaan Terhadap Pengadilan atau Contempt of Court Pemerintah mengubah formulasi pada Pasal 280 yang mengatur mengenai penghinaan terhadap pengadilan. Terutama pada huruf c yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk mempublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung. Hukum Adat Indonesia memiliki hukum yang hidup di tengah komunitas masyarakat atau hukum adat. Pasal 2 RKUHP, hukum adat dapat digunakan sebagai acuan untuk mempidanakan seseorang, bila perbuatan orang tersebut tidak diatur dalam KUHP. SejarahKUHP^ 1810Code Penal diberlakukan di Perancis Code Penal diberlakukan di Perancis ^ 1867WvS voor Europeanen berlaku di Hindia-Belanda Wetboek van Strafrecht voor Europeanen berlaku di Hindia-Belanda ^ 1873WvSvI diberlakukan di Hindia Belanda Wetboek van Strafrecht voor Inlander diberlakukan di Hindia-Belanda ^ 1881WvSvI diberlakukan di Hindia Belanda Wetboek van Strafrecht disahkan di Belanda ^ 1886WvS disahkan di Belanda KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia. WvSNI merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886. ^ 1918WvS diberlakukan di Hindia Belanda Belanda yang menduduki Nusantara (Hindia Belanda/Indonesia) memberlakukan WvS dengan sejumlah penyesuaian, sejak 1 Januari 1918 berdasarkan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915. ^ 1946KUHP (WvSNI) berlaku di Indonesia Setelah Indonesia merdeka, KUHP ini berlaku melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan UU No. 1 tahun 1946 diadakan penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. ^ 1958KUHP dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia Selanjutnya, baru pada 29 September 1958, dengan diberlakukannya UU No. 73 Tahun 1958 dinyatakan berlakunya hukum pidana di seluruh Indonesia dengan KUHP sebagai intinya. ^ 1963Muncul desakan membentuk KUHP baru Seminar Hukum Nasional I yang diadakan tahun 1963 menghasilkan desakan untuk membuat KUHP Nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. ^ 1970Pemerintahan Soeharto membuat tim penyusunan KUHP baru Pemerintah mulai merancang RKUHP sejak 1970 untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini. Waktu itu, tim perancang diketuai oleh Prof. Sudarto dan diperkuat beberapa Guru Besar Hukum Pidana lain di Indonesia. Namun, upaya agar RKUHP tersebut diserahkan kepada DPR dan dibahas tidak kunjung terwujud. ^ 2004Pemerintahan SBY membentuk tim baru penyusunan KUHP Pada tahun 2004, tim baru pembuatan RKUHP dibentuk di bawah Prof. Muladi. RKUHP tersebut baru diserahkan oleh Presiden SBY pada DPR untuk dibahas delapan tahun kemudian (2012). DPR periode 2014-2019 kemudian menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, timbul penolakan publik. ^ 2019Pemerintahan Jokowi menunda Pengesahan RUU KUHP Pada September 2019, Presiden Joko Widodo yang menggantikan SBY memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah. ^ 2020DPR dan Pemerintah Melanjutkan Pembahasan RUU KUHP Anggota DPR lalu secara resmi kembali melanjutkan pembahasan RKUHP bulan pada April 2020. Pembahasan pun terus bergulir hingga saat ini. Secara umum, tidak ada perubahan substansi di dalam draf RKUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. ^ 2022Rencana Pengesahan KUHP DPR menargetkan RKUHP disahkan bulan Juli 2022. Namun, RKUHP batal disahkan karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan. Selain itu, penolakan terhadap sejumlah pasal RKUHP yang dianggap bermasalah masih terjadi hingga saat ini.  Pemantau RUU: Diah PuspitasariMahasiswa Administrasi Publik FISIP UMJ Pemantauan RUU ini dilakukan pada periode 7 Juli 2022-19 Juli 2022 sebagai tugas magang di Indonesian Parliamentary Center (IPC) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta (Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419) KUHP itu apa sih?KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
Apa saja yang terdapat dalam KUHP?KUHP adalah aspek hukum politik yang berjalan di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil yaitu tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi).
Apa tujuan KUHP?Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).
RUU KUHP kapan?JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Desember 2022.
|
Apa itu kuhp 2022
Pos Terkait
Copyright © 2024 kemunculan Inc.
