Indonesia memiliki masa kelam atas penjajahan Hindia Belanda dalam 3,5 abad lamanya. Pendudukan Hindia Belanda di Indonesia berakhir di tangan Jepang paska kekalahan dalam Perang Dunia II di laut pasifik. Kedatangan Jepang ke Indonesia usai memenangkan perang atas Hindia Belanda sekaligus mengukuhkan diri atas kekuasaanya di Indonesia dan membentuk pemerintahan baru. Show Kedatangan Jepang ke Indonesia ditandai dengan pengeboman di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 yang terjadi di pangkalan angkatan laut tepatnya di pulau Oahu, Hawaii Amerika Serikat. Serangan yang dilancarkan terus menerus oleh Jepang mampu menghancurkan basis-basis militer AS, sehingga memerlukan sumber daya yang melimpah untuk kembali menggempur AS. Negara Indonesia menjadi sasaran empuk karena sumber daya yang dimiliki sangat melimpah, baik untuk bahan industri perang dan cadangan logistik seperti aluminium, minyak bumi, dan timah. Maka sesuai doktrin Hakko Ichiu untuk menguasai Asia Timur maka Jepang mulai masuk ke Kepulauan Indonesia tahun 1942 dengan penguasaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penguasaan Kepulauan Indonesia Pendudukan Jepang di Indonesia diawali di kota Tarakan pada 10 Januari 1942, selanjutnya meluas ke kota Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Pada 1 Maret 1942 pasukan Jepang lainnya berhasil mendarat di pulau Jawa, sehingga memberikan dampak yang besar dalam peranannya untuk mengontrol wilayah tertentu. Tidak sampai disitu, Batavia (saat ini Jakarta) berhasil ditaklukan oleh pasukan Jepang pada 5 Maret 1942, sehingga pada akhirmya pada 8 Maret 1942 pasukan sekutu (Belanda)menyatakan kekalahannya dengan menandatangani penyerahan yang bersyarat kepada Jepang. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kedudukan Jepang. (Baca juga: Kondisi Bangsa Indonesia Sebelum Tahun 1908: Sejarah Berdirinya VOC) Pada awalnya kedatangan pihak Jepang ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia, karena adanya iming-iming beberapa ajaran seperti Shintoisme yang mempunyai tujuan baik bagi semua manusia. Kesempatan emas tersebut tentu saja tidak disia-siakan oleh Jepang untuk mengambil simpati Rakyat Indonesia dengan membuat beberapa propaganda. Adapun propaganda yang dilakukan Jepang diantaranya bendera merah putih dan bendera Jepang dikibarkan bersamaan. Selain itu, Jepang memproduksi barang-barang yang unik dengan harga jual yang rendah, dan program Pan-Asia Jepang yang membentuk gerakan tiga A yang berarti Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah pelindung Asia, dan Jepang adalah cahaya Asia. Pembentukan Pemerintahan Militer Pada tahun 1942 Markas besar Tentara Jepang mempunyai ide bahwa segala penduduk perlu dilibatkan ke dalam suatu kegiatan militer dan pertahanan. Atas dasar itu maka Jepang mengeluarkan aturan untuk membentuk suatu pemerintahan yang berbasis militer. Saat itu, Jepang membagi 3 daerah atau wilayah untuk dijadikan suatu area pertahanan dan militer di Indonesia, yaitu tentara ke-25 untuk wilayah Sumatera dan berpusat di Bukittinggi, tentara ke-16 untuk wilayah Jawa dan Madura dan berpusat di Jakarta, Armada selatan kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makasar. Untuk mendukung suatu pemerintahan militer, maka Jepang membuat suatu pemerintahan sipil di tahun 1942. Guna meningkatkan sistem pemerintahan, maka dikeluarkanlah Undang-undang (UU) No.27 tentang aturan Pemerintahan Daerah, dan UU No.28 tentang pemerintahan shu (keresidenan) serta tokubetsushi (kota istimewa). Dalam UU tersebut telah ditetapkan bahwa shu merupakan suatu pemerintahan daerah yang tertinggi. Adapun, pulau Jawa dan pulau Madura telah dibagi menjadi daerah-daerah kecil menjadi 17 daerah shu, shi (kota praja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan kota an). Adanya pembagian tersebut tidak melibatkan suatu Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta. Pada pertengahahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu pemerintah Jepang di Indonesia kemudia membentuk pemerintahan militer. Adapun pembagian pemerintahan militer Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah utama yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu.
Berdasarkan penjelasan di atas maka wilayah militer Jepang untuk wilayah Asia Tenggara adalah Pulau Jawa dan Madura, Pulau Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, serta Indonesia Timur yang mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku yang berpusat di Makassar. Pemerintahan militer bentukan Jepang di Indonesia terbagi menjadi 3. Pertama, Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Kedua Puluh Lima) untuk wilayah Sumatra dan berpusat di Bukittinggi. Kedua, Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keenam Belas) untuk wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Ketiga, Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Dengan demikian, pemerintahan militer Jepang di Indonesia terbagi menjadi Tentara Kedua Puluh Lima, Tentara Keenam Belas, dan Armada Selatan Kedua
Marinir Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dari Pasukan Gabungan Sasebo, merayakan kemenangan setelah Pertempuran Manado, Hindia Belanda, Januari 1942. KOMPAS.com - Pada masa pendudukan Jepang, tentara Jepang melakukan pembentukan pemerintahan militer di bekas wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Tahukah kamu bagaimana pembagian administrasi wilayah pendudukan tersebut? Tiga wilayah pemerintahan militer JepangMengutip Kemdikbud RI, pada pertengahan 1942, Markas Besar Tentara Jepang melibatkan penduduk di daerah pendudukan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semi militer). Maka, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di bekas wilayah Hindia Belanda, Jepang membagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer, yaitu:
Pembagian administrasi wilayah pendudukan itu terkait perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Baca juga: Kedatangan Jepang ke Indonesia Osamu SeireiPulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting, dan masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16). Isi Osamu Seirei antara lain:
Baca juga: Sambutan Rakyat Indonesia terhadap Jepang Susunan pemerintahan militer Jepang adalah:
Gunshirekan (panglima tentara) yang disebut Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu.
Di lingkungan Gunseikanbu ini ada lima bu (semacam departemen), yaitu:
Gunseibu adalah koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi:
Baca juga: Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kenpetai (Polisi Militer). Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanya Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo. Perubahan kultural masa pendudukan JepangPada awal pendudukan ini, Jepang mulai melakukan perubahan-perubahan secara kultural, antara lain:
|
Sebutkan tiga pemerintahan militer pendudukan Jepang di Indonesia
Pos Terkait
Copyright © 2024 kemunculan Inc.
