Sebutkan ketentuan ketentuan dalam sistem sewa tanah

Dalam perkembangannya semboyah Gold mendorong muncylnya paham baru dieropa paham baru tersebut adalah

Gabungan 2 zat yang masih memiliki sifat asli dan tercampur sempurna dinamakan

IPS ~ 1. apa saja 4 kegiatan usaha yang membutuhkan sumber daya air. 2. 4 cara/upaya yang dapat dilakukan seorang pelaku usaha dalam mengembangkan keg … iatan usahanya. PPKN~ 1. 4 sikap positif yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha. 2. 4 upaya/tindakan yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam menghargai kegiatan usaha orang lain. tolong bantuin yaa, buat PAT soalnyaa

16. Salah satu kekurangan alat transportasi becak adalah.... dapat mengangkut banyak orang tidak menimbulkan polusi udara A. B. C. bisa menempuh jarak … yang jauh dengan cepat D. memerlukan waktu perjalanan yang lebih lama•jawab yg benar ya ka !!!•no ngasal !!!(・∀・)

5. Jika jumlah penawaran temyata lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga barang akan..a. naik b. tetap c. turun d. berubah-ubah

Sebutkan pendapat anda tentang perubahan yang direncanakan itu dianggap pendekatan

Tentang IPS untuk UAS tentang pertumbuhan ekonomi dan lingkungan sekitar dan hewan lainnya

13. Perhatikan gambar kegiatan ekonomi di samping! Berdasarkan pengamatan, kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung adalah.... A. produksi B. konsumsi … C. distribusi D. konveksi

Pekerjaan yang bukan termasuk bidang jasa adalah...... A. Penjahit B. Tukang sayur C. Karyawan D. Penggali kubur

Berita penaklukan kota Jambi oleh Sriwijaya tertulis pada prasasti

Sistem sewa tanah atau land rent system merupakan program yang dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles.

Kebijakan dan program yang dicanangkan Raffles ini terkait erat dengan pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Land Rent System: Pengertian, Pencetus, dan Pelaksanaannya", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/160543979/land-rent-system-pengertian-pencetus-dan-pelaksanaannya?page=all. Penulis : Widya Lestari Ningsih Editor : Nibras Nada Nailufar Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat: Android: https://bit.ly/3g85pkA

iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Ketentuan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles adalah sebagai berikut.

Dari pengertian mengenai sistem sewa tanah tersebut kita dapat simpulkan bahwa sistem ini menimbulkan kebencian rakyat pemilik tanah, timbulnya kerugian yang cukup besar bagi pribumi, menumpahnya kekecewaan para Sultan, Bupati, dan bangsawan akibat pengambilan pajak secara langsung pada distrik-distrik dan desa-desa serta kepala-kepala rakyat, Petani tidak boleh menjual, membeli maupun menggadaikan tanah.Namun disisi lain memperkenalkan kita pada sistem pajak dan ekonomi uang, menunjukkan pemerintahan yang sentralistis, menunjukkan gaya yang memadukan otoriter versus demokrasi, dihapuskannya kerja rodi dan upeti, dan kopi merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terjamin.

Dengan demikian, sistem sewa tanah adalah sistem yang diterapkan pada masa Gubernur Jenderal Raffles dan banyak berdampak pada kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada masa itu.

Latar belakang pelaksanaan sistem sewa tanah di Jawa oleh Thomas Stamford Raffles berawal dari Kedatangan Inggris ke pulau Jawa tahun 1811. Pemerintah kolonial masa Raffles membuat pembaharuan sistem pemerintahan dengan prinsip kebebasan dan kepastian hukum. Raffles ingin menghapuskan sistem penyerahan paksa dan kerja wajib, mengubah administrasi negara dalam bentuk modern (Barat), dan memberikan kebebasan berusaha pada rakyat Jawa. Permasalahan yang dikaji adalah (1) mengapa Raffles membuat kebijakan sistem sewa tanah di Jawa (2) bagaimana implementasi sistem penguasaan tanah di Jawa pada masa Raffles (3) bagaimana dampak penerapan sistem penguasaan tanah pada masa Raffles tahun 1811-1816 terhadap sosial ekonomi masyarakat di Jawa. Tujuan kajian ini adalah (1) menganalisis latar belakang Raffles membuat kebijakan sistem sewa tanah di Jawa (2) menganalisis implementasi sistem penguasaan tanah di Jawa pada masa Raffles (3) menganalisis dampak penerapan sistem penguasaan tanah pada masa Raffles tahun 1811-1816 terhadap sosial ekonomi masyarakat di Jawa. Teori ini menggunakan teori ketergantungan Paul Baran dan pendekatan ekonomi politik. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sistem sewa tanah pada masa pemerintah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles tahun 1811-1816 telah menimbulkan pengaruh dalam segi ekonomi, politik, dan sosial budaya bagi kehidupan masyarakat Jawa.

Cahayapendidikan.com – Sebutkan Ketentuan Sistem Sewa Tanah pada Masa Raffles!

Pertanyaan:

Jawaban:

Ketentuan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut.

1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.

2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.

3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.

4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Pembahasan:

Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris.

Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris.

Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis.

Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi empat gubernement, yakni Malaka, Sumatra, Jawa, dan Maluku.

Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles.

Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau landelijk stelsel.

Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut.

a. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.

b Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.

c. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.

d. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

1. Sebutkan 3 Faktor Pendorong Bangsa Barat ke Indonesia

2. Jekaskan Perbedaan Imperialisme Kuno dan Imperialisme Modern!

Dalam melaksanakan sistem sewa tanah, Gubernur Jenderal Raflles menggunakan Teori Domein.

Rafles berpendapat bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Karena
kekuasaan para raja telah berpindah dari pemerintah Inggris,

maka sebagai akibat hukumnya hak-hak pemilikan atas tanah tersebut dengan sendirinya beralih pula kepada raja Inggris.

Oleh karena itu, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik raja Inggris,

sehingga mereka wajib memberikan sesuatu kepada raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja-raja mereka sendiri.

Hal yang menjadi kewajiban untuk diberikan tersebut dikenal dengan istilah landrente Raffles.

Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat.

Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah.

Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia.

Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut.

a. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama.

b. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani.

c. Keterbatasan jumlah pegawai.

d. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan.

Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah.

Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia.