Politik luar negeri bangsa Indonesia yang diterapkan pada Kabinet Sukiman adalah

Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952.

Table of Contents Show

Program Kerja
Video yang berhubungan

Kabinet Sukiman-Suwirjo
Kabinet Pemerintahan Indonesia

Dibentuk27 April 1951Diselesaikan23 Februari 1952Struktur pemerintahanKepala negaraSoekarno
Mohammad Hatta (Wakil)Kepala pemerintahanSukiman WirjosandjojoWakil kepala pemerintahanSuwirjoJumlah menteri18Partai anggota

Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Persatuan Indonesia Raya
Partai Buruh Indonesia
PKRI
Partai Kristen Indonesia
Partai Indonesia Raya
Partai Sarekat Islam Indonesia
Independen

SejarahPendahuluKabinet NatsirPenggantiKabinet Wilopo

Masa bakti: 27 April 1951-3 April 1952 (didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952):

No	Jabatan	Nama Menteri	Partai Politik
1	Perdana Menteri		Sukiman Wirjosandjojo	Masyumi
Wakil Perdana Menteri		Suwirjo	PNI
2	Menteri Luar Negeri		Achmad Subardjo	Masyumi
3	Menteri Dalam Negeri		Iskak Tjokroadisurjo	Independen
4	Menteri Pertahanan		Sewaka [1]	PIR
5	Menteri Kehakiman		Mohammad Yamin[2] (sampai 14 Juni 1951)	Independen
	Melkias Agustinus Pellaupessy (ad-interim, 14 Juni–20 November 1951)	Fraksi Demokrat
	Mohammad Nasrun (sejak 20 November 1951)	Independen
6	Menteri Penerangan		Arnold Mononutu	Independen
7	Menteri Keuangan		Jusuf Wibisono	Masyumi
8	Menteri Pertanian		Suwarto	PKRI
9	Menteri Perdagangan dan Perindustrian		Sujono Hadinoto[3] (sampai dengan Juli 1951)	PNI
	Wilopo (sejak Juli 1951)	PNI
10	Menteri Perhubungan		Djuanda Kartawidjaja[4]	Independen
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga		Ukar Bratakusumah [4]	PNI
12	Menteri Perburuhan		Iskandar Tedjasukmana	Partai Buruh
13	Menteri Sosial		Sjamsuddin Sutan Makmur	Masyumi
14	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Wongsonegoro	PIR
15	Menteri Agama		Wahid Hasjim	Masyumi
16	Menteri Kesehatan		J. Leimena	Parkindo
17	Menteri Negara		Melkias Agustinus Pellaupessy (urusan umum)	Fraksi Demokrat
	Pandji Suroso (urusan pegawai)	Parindra
	Gondokusomo[5] (urusan agraria)	PIR

^ Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan.
^ Yamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun.
^ Sujono Hadinoto digantikan Wilopo pada Juli 1951.
^ a b Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri.
^ Diangkat pada 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.

Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani
Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan
Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan
Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 116–124, ISBN 979-428-499-8. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)

(Indonesia) Profil Kabinet Sukiman-Suwirjo pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Natsir	Kabinet Sukiman-Suwirjo 1951–1952	Diteruskan oleh: Kabinet Wilopo

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabinet_Sukiman-Suwirjo&oldid=20540701"

Lihat Foto

Kabinet Sukiman-Suwirjo

KOMPAS.com - Kabinet Sukiman-Suwiryo menjadi kabinet kedua yang dibentuk setelah bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat.

Diketuai oleh Sukiman dan wakil Suwiryo, kabinet ini bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952.

Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Susunan

Menteri Luar Negeri: Achmad Subardjo
Menteri Pertahanan: Sewaka (diangkat 9 Mei 1951)
Menteri Kehakiman: Wongsonegoro (berhenti 14 Juni 1951), A. Pellaupessy (diangkat 14 Juni 1951, berhenti 16 Juli 1951), dan Mohammad Nasrun (diangkat 16 Juli 1951)
Menteri Penerangan: Arnold Mononutu
Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono
Menteri Pertanian: Suwarto
Menteri Perdagangan dan Perindustrian: Sujono Hadinoto (berhenti Juli 1951) dan Wilopo (diangkat Juli 1951)
Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Ukar Bratakusumah
Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
Menteri Sosial: Sjamsuddin
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Wongsonegoro
Menteri Agama: Wahid Hasjim
Menteri Kesehatan: J. Leimena
Menteri Urusan Umum: A. Pellaupessy
Menteri Urusan Pegawai: Pandji Suroso
Menteri Urusan Agraria: Gondokusumo

Baca juga: Wilayah Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya

Program Kerja

Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, membaharui hukum agrarian sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan beas pejuang dalam lapangan pembangunan.
Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat. Mempercepat otonomi daerah.
Menyiapkan undang-undang tentang Pengakuan Serikat Buruh dan Perjanjian Kerja sama (collectieve arbeidsovereenkomst)
Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unite Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional, mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat..
Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.

Baca juga: Kabinet Susanto: Penetapan dan Susunan

Pergantian

Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo disebabkan adanya mosi tidak percaya yang diberikan kepada mereka.

Mosti tidak percaya tersebut pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing, Mutual Security Act (MSA).

Kabarnya kabinet ini menandatangani sebuah perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata.

Hal tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka tidak lagi mendukung kabinet tersebut.

Sukiman terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Referensi:

Simanjuntak, P.N.H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan,hlm. 116-124.
Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya