Gbhn direncanakan dalam PEMBANGUNAN lima tahun Repelita apa tujuannya

Page 2

a. Pelaksanaan Pembangunan bidang sosial ekonomi Produksi

harus dilanjutkan bahkan ditingkatkan setiap tahap pembangunan berikutnya. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi berarti bertambahnya produksi barang dan jasa dengan laju yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini pembangunan dalam bidang pertanian dan kepariwisataan termasuk pembangunan sarana2 dasar penunjangnya dalam tahapan pembangunan ini harus diterus

kan dan diberikan prioritas utama. b. Usaha untuk meningkatkan pertumbuhan produksi, usaha

meratakan penyebaran hasil-hasil produksi serta usaha-usaha memperluas kesempatan kerja harus berjalan seimbang dan

bersama. c. Dalam rangka pembangunan sosial ekonomi produksi sekali

gus usaha-usaha lebih meratakan pembagian kembali hasilhasil pembangunan baik berupa penyebaran yang lebih merata dari pada pelaksanaan pembangunan seluruh Daerali maupun berupa peningkatan penghasilan anggota masyarakat karena

kegiatannya yang produktip. d. Usaha meratakan penyebaran hasil-hasil pembangunan ditu

angkan kedalam program yang konkrit, dalam bentuk perhatian khusus pada Daerah-daerah minus, melalui program-program tersendiri yang akan meningkatkan penghasilan kelompokkelompok masyarakat misalnya para pengerajin, para nelayan,

para petani, para kaum buruh dan tenaga kerja lainnya. e. Usaha meratakan penghasilan harus pula mencakup program

untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah serta koperasi-koperasi untuk memperluas dan meningkatkan usahanya dalam rangka memperluas mengikut sertakan golongan ekonomi lemah dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar, dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya untuk memasarkan hasil produksinya.

f. Peningkatan pembangunan pedesaan dan mencegah derasnya

perpindahan penduduk kekota-kota Kabupaten atau kota Kecamatan. Pembangunan atas prinsip-prinsip keseimbangan antara pembangunan sektor perkotaan dan pedesaan [Urban Rural Balance Development].

Page 3

Kepariwisataan yang bermodal dasar kebudayaan Bali ber

sumber pada Agama Hindu. 7.3. Sektor Penunjang Bidang Prasarana dan Sarana. ad 7.1. Sektor dasar : bidang sosial budaya.

Sektor dasar menyangkut beberapa aspek kehidupan sosial budaya yang meliputi kegiatan-kegiatan disek- tor : a. Sektor Agama dan Kebudayaan.

Yang meliputi pembinaan, pengembangan kehi- dupan moral agama dan seni budaya sebagai dasar peningkatan kehidupan serta partisipasi masyarakat

didalam pembangunan. b. Sektor Pendidikan.

Sektor ini meliputi pendidikan dalam pengetahuan umum [tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dan non Formal ], pembi

naan generasi muda, olah raga, pramuka dan P.K.K. c. Sektor Kesejahteraan Sosial.

Sektor ini meliputi usaha pengembangan dan pembinaan untuk peningkatan kesejahteraan sosial seperti kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Peranan Organisasi Sosial, Perumahan dan

pemukiman. ad. 7.2. Sektor Utama : Bidang Sosisal Ekonomi Produksi.

Dalam bidang sosial, ekonomi produksi terdapat 2 kegiatan pokok.

-- Pertanian dalam arti yang luas.

Pertanian dalam arti yang luas.

Bali merupakan Daerah dengan struktur yang agraris dan potensi agraris yang ada relatif terbatas. Pola kagiatan produktif beraneka ragam. Produksi pangan merupakan kegiatan pokok sedang pariwisata merupakan salah satu sumber income Daerah yang terkenal. Produksi pangan, perkebunan rakyat [kopi, kopra dsb.], peternakan dan perikanan menempati kedudukan yang juga penting dalam pola kegiatan regional Bali.

Page 4

pendapatan yang diterima untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan penduduk pedesaan, disamping menekan effekeffek sosial ekonomi yang mungkin terjadi dan kurang dikehendaki seperti urbanisasi.

Keberhasilan usaha pemerataan dalam keseimbangan pembangunan antara desa dan kota. lebih tercermin, dengan pendaya gunaan untuk berhasil guna segala sumber daya pembiayaan yang telah diusahakan dan yang belum diusahakan ditingkat desa dari pada dikota, didukung struktur sosial ekonomi kekeluargaan berdasarkan gotong royong yang telah menaluri didalam ayat kehidupan pedesaan yang lebih menonjol dari pada di Kota. Sehingga dalam memanagenya, pendekatan urgensi pengkelolaan dana riil lebih effisien dan effektif serta ekonomi dengan mengutamakan urutan prioritas program pembangunan dan didukung pula kondisi dan potensi wilayah, seyogyanya dipertahankan dan diusahakan sepanjang tidak merugikan lingkungan regionnya. Karena kepentingannya perlu diestimate faktor kelangkaan yang terkandung untuk keharmonisan lingkungan sebagai suatu modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan.

Gambaran lebih konkrit dan terperinci dapat ditelaah secara kwantitatif dengan aspek atau dimensi tertentu dalam sistimatika seperti terlihat berikut : Letak fisik Pulau Bali. 1. Letak Astronomi :. Pulau Bali terletak diantara 7° 54' dan

8°3'

L.S. dan 115°26'dan 115°43' B.T. 2. Luas Pulau Bali Luas Pulau Bali adalah 5.632,86 km2.

Luas masing-masing Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut : a. Buleleng

1.320,80 km2. b. Jembrana

841,80 km2. c. Tabanan

863,06 km2. d. Badung

542,50 km 2. e. Gianyar

368

km2. f. Bangli

520 km2. g. Klungkung

315 km2. h. Karangasem

861,70 km2.

Page 5

7. Topografi :

Ditengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan memanjang dari Barat ke Timur. Diantara pegunungan ini terdapat gunung-gunung sebagai puncaknya. Dan diantaranya merupakan gunung berapi. Gunung-gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Gunung Batur di Kabupaten Bangli, Gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan, dan Gunung Merbuk di Kabupaten Jembrana. Disebelah Utara dan Selatannya pegunungan tersebut terbentang dataran. Karena letak pegunungan lebih ke Utara, maka datarannyapun di Utara lebih sempit pada disebelah Selatan.

8. ilydrologi dan Horologi [sumber air, hutan, pengairan/

sungai].

Hutan sebagai sumber penyimpanan air dan sumber pengairan terletak ditengah-tengah Pulau Bali membentang didaerah pegunungan dari Barat sampai ke Timur. Luas kawasan hutan menurut data tahun 1975 adalah seluas 158.999 Ha. [ 23 % dari luas Pulau Bali ] terbagi dalam beberapa jenis hutan sebagai berikut ;

1. Hutan produksi

29.092 Ha. 2. Hutan lindung

Mutlak

60.000 Ha.

tidak mutlak : 35.907 Ha. 3. Tanaman kopi

19.000 Ha. 4. Perlindungan jurang.

15.000 Ha. Sungai-sungai yang bersumber dari hutan ini kebanyakan mengalir kedaerah Selatan dari pada kedaerah Utara. Sungai-sungai ini merupakan sumber irigasi. Sungai-sungai disebelah Utara pada musim panas banyak yang mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan karena banyak areal hutannya

yang gundul. 9. Keadaan tanahnya :

Keadaan tanah di Bali dapat dibedakan menjadi empat bagian :

1. Daerah Batu Gamping Barat.

Daerah ini meliputi daerah ujung Barat Pulau Bali yang

merupakan Daerah kering [ Gilimanuk dan daerah Buleleng Barat ].

2. Daerah Endapan Alluvial Selatan.

Merupakan Daerah endapan sungai dan lapukan tanah vulkanik. Daerah ini sangat subur dan baik untuk pertanian. Termasuk Daerah ini meliputi dataran yang luas membentang dari daerah Badung sampai dengan Gianyar.

3. Daerah Batu Gamping Selatan.

Termasuk daerah ini adalah Kuta, Pecatu dan Nusa Penida. Daerah ini sangat kering.

Bagian sebelah Barat. Termasuk Daerah ini adalah Tabanan sebelah Barat. Daerah ini baik untuk pertanian. Hanya topografinya sangat berat, karena daerah ini banyak berlembah, dan sebagian masih berupa hutan.

Bagian sebelah Timur. Terletak disebelah Timur jalan Tabanan-Singaraja lewat Pupuan. Keadaannya lebih rata dan lebih baik pertanian- nya, karena lebih mudah mengatur pengairannya.

Daerah ini terletak diujung Timur Pulau Bali. Keadaan kering dan berbatu-batu.

Lembah Karangasem. Daerah ini terletak disebelah Barat daerah Gunung Seraya dan merupakan depresi dengan daerah Karangasem Akibat letusan Gunung Agung daerah ini tertimbun lahar yang tebal sehingga tanah ini tidak dapat dipergunakan untuk pertanian.

Terletak disebelah Barat Karangasem. Daerah ini tertutup lahar akibat letusan Gunung Agung.

Terletak disepanjang pantai Utara, merupakan jalur alluvial yang sempit. Jalur ini termasuk Daerah kering. Tapi karena banyak adanya mata air terdapat antara Kubutambahan dan Kalisada, maka daerah ini dapat dipergunakan untuk pertanian.

Menghayati kondisi Pulau Bali yang sistimatikanya tergambarkan diatas, dibarengi faktor keadaan lingkungan alam indah yang dimiliki ledakan pertambahan penduduk yang pesat dimana secara extensif dan intensif penyediaan tanah pertanian untuk diolah sudah sampai pada garis arus mendekati kejenuhan, yang terlihat dari struktur pemilikan tanah dimana kebanyakan petani-petani hanya berfungsi sebagai petani-petani kecil dan buruh-buruh tani, yang merupakan bukti juga selama ini bahwa sumber kehidupan bertani lebih besar jumlahnya, maka dalam usaha mempertahankan kelestarian alam lingkungan pendukung kepariwisataan, urutan prioritas pertanian dan kepariwisataan sebagai faktor dominan wilayah ini perlu dipertahankan termasuk sektor/ sub sektor penunjangnya sepanjang memungkinkan. Imbangan penekanan ledakan jumlah penduduk adalah akibat turunnya angka kematian karena kesehatan yang membaik dan perbandingan pertambahan kelahiran yang lebih besar dengan kematian, lewat suatu cara transmigrasi dan Keluarga Berencana yang telah digalakkan, disamping memperketat selektif pertambahan penduduk yang bersumber asal dari wilayah lain untuk berdomisili tetap selamanya tanpa sumber karya penghidupan yang pasti.

Transmigrasi secara tidak langsung, juga akan ikut mempopulasikan Bali dikancah perkembangan Nasional yang berarti pula pemerataan rasa solidaritas nasionalisme dalam lingkungan berbahasa, berbangsa dan bertanah air satu berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Karena disadari bahwa tekanan ledakan pertambahan penduduk yang belum terimbangi pengeluarannya dalam suatu lingkungan wilayah tertentu, menjadi faktor pendukung yang lebih dominan pula terhadap pengerusakan lingkungan hidup dalam batas kemampuan tampung wilayah pulau ini. Penanganan serius perlu ditingkatkan untuk menghindari pengerusakkan lingkungan agar tidak mengarah kearah yang semakin lebih parah, seperti terlihat pada lingkungan pulau ini, yang sebenarnya dipertahankan keharmonisannya

sebagai suatu wilayah pertanian dan kepariwisataan, malah dilanggar/dirusak hanya karena sekedar untuk memenuhi keinginan akan kebutuhan dan keperluan hidup lingkungan yang lebih sempit. Itulah pendorong utama diperlukannya urutan prioritas sektor pertanian dan kepariwisataan beserta penunjang tanpa pengrusakan-pengrusakan terhadap lingkungannya dalam rangka menunjang Bali Menuju Pulau Taman yang sudah tentunya keikut sertaan rakyat/masyarakat untuk berpartisipasi aktif terus dibangkitkan. Jadi potensi Wilayah ini hanya memungkinkan disektor pertanian dan kepariwisataan termasuk usaha kaitannya kebelakang dan kemuka dengan menghindarkan keharmonisan dan lingkungan hidup dari pengrusakan-pengrusakan yang berakibat sosial ekonomis.

Permasalahan timbul akibat keterbelakangan pembangunan dan proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai suatu masalah yang sangat mendesak untuk diperhatikan secara serius. Dalam hubungan ini dapat dilihat, bahwa akibat tekanan kepadatan penduduk sangat terjalin masalahnya dengan tingkat kemiskinan hidup untuk mendorong rakyat menggunakan hutanhutan yang sebenarnya harus dilindungi untuk dijadikan tempat tinggalnya dan kegiatan - kegiatan pertaniannya.

Masalah inipun timbul didaerah perkotaan akibat meningkatnya kebutuhan perumahan sebagai akibat bertambahnya penduduk baik karena kelahiran maupun urbanisasi mendorong rakyat untuk mempergunakan sawah-sawah sebagai tempat perumahan. Lebih-lebih dengan meningkatnya urbanisasi dari luar kota kekota telah menimbulkan perumahan-perumahan liar yang kurang memenuhi syarat kesehatan, sehingga mendorong tumbuhnya daerah-daerah miskin diperkotaan. Persoalan-persoalan tersebut akhirnya akan menimbulkan masalah sosial lainnya, yang berkepanjangan dan menyulitkan pemecahannya.

Masalah lainnya adalah pertumbuhan proses pelaksanaan pembangunan menimbulkan pula masalah pengelolaan sumbersumber alam dan lingkungan hidup, terutama dalam hubungannya dengan pembangunan pertanian, pengairan, perikanan, perindustrian dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti perluasan kota telah mengurangi areal persawahan yang masih pro

duktif. Sedang dilain pihak tingkat kelahiran masih tetap tinggi. Sehingga peningkatan produksi tidak mungkin lagi dengan cara ekstensifikasi, dengan cara intensifikasipun masih menemui masalah-masalahnya sendiri.

Dalam hal menyangkut pembangunan kepariwisataan perlu diperhitungkan hubungan timbal balik antara kagiatan-kegiatan pembangunannya serta keseimbangan-keseimbangan yang berlaku dan yang perlu dijaga dalam lingkungan hidup rakyat Bali.

Dalam hubungan ini maka penentuan kebijaksanaan dan pelaksanaan program-program yang bertalian dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan perkembangan kebudayaan senantiasa harus diperhitungkan faktor-faktor yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup itu sendiri. Dalam hubungannya ini perlu dijaga kelestarian hubungan antara potensi alam dan lingkungan hidupnya sehingga tidak berakibat pembangunan merusak keadaan fisik antara manusia dan alamnya.

III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

1. Kebijaksanaan.

Pokok-pokok kebijaksanaan dalam menjaga kondisi dan potensi wilayah adalah sebagai berikut : a. Menjaga kelestarian antara sumber-sumber kekayaan

alam dan tata lingkungan hidup manusia sehingga menjamin kelangsungan hidup dan kepentingan generasi sekarang

dan generasi yang akan datang. b. Sumber-sumber alam yang belum dipakai sekarang agar

dijaga penggunaannya sehingga tidak merusak kelangsungan hidupnya. Sedang sumber-sumber alam yang dipergunakan dijaga dari kemusnahannya, sebab kerusakan ini akan berakibat tidak saja bagi menusia itu sendiri

juga pada sumber-sumber alam lainnya. C. Ledakan pertambahan penduduk yang meningkat dalam

perbandingan jumlah yang lebih besar dan pendapatan yg. lebih rendah dipedesaan dan diperkotaan memerlụkan pemerataan dalam keseimbangan pengembangan pembangunan [ Urban Rural Balance Development ].

Page 6

adalah sebesar 2.313.157 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu dibandingkan dengan luas wilayah Propinsi Bali termasuk wilayah yang penduduknya relatip padat. Berdasarkan Regional Plan Bali sampai tahun 2000, dengan tingkat pertambahan penduduk atas asumsi-asumsi fertilitas, mortalitas dan migrasi 1,73% setiap tahunnya, maka proyeksi penduduk Bali selama Repelita III sebanyak :

Dengan dasar luas Pulau Bali 5.632,86 km2 maka perkiraan kepadatan penduduk selama Repelita III adalah sebagai berikut : Tahun 1979

429 / km2. Tahun 1980

438 / km2. Tahun 1981

447 / km2. Tahun 1982

: 456 / km2. Tahun 1983 : 465/ km2. Mengingat telah dilaksanakannya program Keluarga Berencana selama Pelita II, dengan pencapaian target penurunan tingkat kelahiran sebesar 0,05% setiap tahunnya, maka penduduk Bali selama Pelita III diperkirakan sebagai berikut : Tahun 1979

2.413.305 Jiwa. Tahun 1980

2.457.468 Jiwa. Tahun 1981

2.501.810 Jiwa. Tahun 1982

2.547.480 Jiwa. Tahun 1983

2.587.227 Jiwa. 2. Penduduk Bali menurut umur dan jenis kelamin.

Struktur umur penduduk Bali menurut hasil sensus tahun 1971,43 % merupakan penduduk yang berusia antara 0 · 14 tahun. Dari data ini menununjukkan bahwa tingkat kelahiran masih cukup tinggi. Selain itu struktur penduduk cendrung menjadi lebih muda. Peningkatan jumlah penduduk akan berarti peningkatan penduduk usia muda.

Penduduk dalam kelompok usia muda ini merupakan penduduk yg. belum produkstif, sehingga masih menjadi beban

Page 7

angka-angka tersebut dapat kami proyeksikan jumlah penduduk antara 10 tahun sampai 64 tahun sebagai berikut :

Tahun 1976
Tahun 1981
Tahun 1986

1.490.599. Jiwa. 1.630.524. Jiwa.

. 1.783.465. Jiwa.

III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

Kebijaksanaan yang diambil didalam mengatasi permasalahan kependudukan beserta semua akibatnya merupakan langkahlangkah lanjutan dari pada kebijaksanaan-kebijaksanaan selama Pelita II. ilal ini disebabkan permasalahan tersebut merupakan masalah jangka panjang.

Adapun tujuan jangka panjang kebijaksanaan penduduk adalah menurunkan tingkat kelahiran disamping akan mempengaruhi penyebaran penduduk kesemua Daerah Tingkat II melalui usaha-usaha pembangunan berdasarkan pengembangan Wilayah-wilayah Pengembangan [ Regionalisasi ] dan Pembangunan Pedesaan. a. Keluarga Berencana.

Keluarga Berencana merupakan usaha pokok dalam rangka penurunan tingkat kelahiran. Penurunan tingkat kelahiran sekaligus menuju peningkatan kesejahteraan keluarga. Sudah barang tentu usaha ini akan dilaksanakan oleh setiap keluarga secara suka rela. Oleh karena demikian diperlukan kesadaran masing-masing keluarga. Disamping itu setiap usaha pembangunan harus selalu menunjang pelaksanaan Keluarga Berencana. Kegiatan ini mencakup pendidikan kependudukan, motivasi kearah keluarga kecil dan usaha menurunkan angka

kematian anak-anak. b. Transmigrasi.

Kebijaksanaan transmigrasi diarahkan agar mempengaruhi akibat yang sebesar mungkin terhadap kepadatan penduduk, disamping untuk menambah produktivitas sumber-sumber alam yang ada dan tenaga kerja yang terselubung dalam sektor pertanian.

c. Penertiban penduduk.

Untuk lebih berhasilnya mencapai sasaran kebijaksanaan

Page 8

Pelaksanaannya secara operasional setiap tahun akan dituangkan kedalam program-2 dan proyek-proyek pembangunan dalam APBD dan APBN. Dengan demikian setiap tahun akan dapat diadakan peninjauan kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang masih harus dilaksanakan, perkiraan sumber-sumber dana dan alokasi pembiayaan untuk memungkinkan diadakannya penyesuaian-penyesuaian dan perbaikan-perbaikan sesuai dengan perkembangan keadaan.

Perkiraan mengenai sumber-sumber pembiayaan didasarkan kepada trend perkembangan selama Repelita II dan pelbagai assumsi mengenai perkembangan yang diperkirakan dalam Repelita III.

2. KERANGKA RENCANA.

Hasil-hasil pembangunan Daerah setelah melaksanakan dua kali Pelita, secara akumulatif dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

Selama Repelita I dan Repelita II [ 1968 - 1976 ] laju pertumbuhan pembangunan Daerah mencapai rata-rata 5,4% secara riil setiap tahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,7% setahun, berarti terdapat laju pertumbuhan pendapatan per capita sekitar 18,5% dalam lima tahun.

Secara sektoral laju pertumbuhan yang telah dicapai di beberapa sektor yang penting selama Repelita I dan Repelita II [ 1968 - 1976 ] adalah sebagai berikut : Sektor

Laju pertumbuhan

1. Pertanian

2,4 % 2. Industri

9,9 % 3. Bangunan

19,9 % 4. Pengangkutan dan telekomunikasi

12,2 % 5. Perdagangan

2,5 % 6. Pemerintahan

10,9 % 7. Lain-lain sektor rata-rata

10,1 % Sektor diluar pertanian menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan sektor pertanian. Sehingga tahun demi tahun akan terjadi perubahan struktural dalam perekonomian daerah Bali seperti tercermin dalam komposisi Produk Domistik Bruto Regional Daerah Bali.

Page 9

tehnologi maju, input faktor [ sarana produksi dan kredit ] juga termasuk didalamnya sistim pelayanan, pengadaan dan penyalurannya.

3. Dibidang pemasaran pengalaman menunjukkan bahwa pera

nan petani dalam ikut menentukan harga dari hasil-hasil produksinya masih sangat terbatas, dengan demikian harga yang wajar yang dapat menggairahkan usaha peningkatan produksi belum dapat dinikmati. Organisasi dan jalur pemasaran yang kurang effektif, rantai pemasaran yang panjang menyebabkan tingkat harga yang diterima petani sangat

rendah. 4. BUUD/KUD sebagai badan usaha yang dikembangkan untuk

menampung dan membina kepentingan petani produsen, dalam bidang pengadaan sarana maupun pemasaran hasil

masih perlu ditingkatkan. III. Kebijaksanaan dan langkah-langkah. 1. Pertanian Pangan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan. 1. Kesejajaran penanganan komoditi padi, palawija dan hor-

tikultura. Perhatian terhadap pengembangan komiditi palawija dan hortikultura yang selama ini belum menunjukkan perkem- bangan yang mantap harus lebih ditingkatkan, antara lain dengan cara mengembangkan centra-centra produksi

sayur-mayur di Bedugul, Petang, Kintamani, Penebel. – buah-buahan [ salak/Sibetan dan sekitarnya, Jeruk/Bule-

leng Timur, Kubu, Pisang/Bali bagian Barat.

2. Perluasan areal panen.

Perluasan areal panen terutama dapat ditempuh melalui peningkatan effisiensi penggunaan tanah. Hal ini sangat dimungkinkan terutama dengan adanya intro- duksi dan penggunaan varitas-varitas padi berumur pendek [ genjah], penterapan sistim multiple cropping dan effisi- ensi penggunaan air. Pada awal Pelita I dan II tingkat effi- siensi penggunaan tanah sawah berturut-turut telah menca- pai 168,28 % dan 202 % dan diharapkan pada akhir Pelita III nanti tingkat effisiensi yang diharapkan dapat dicapai + 240 %.

Page 10

nian, sehingga dengan luas garapan/pemilikan yang relatif

rendah akan diperoleh keuntungan yang optimal. 6. Pemanfaatan secara optimal dari sarana-sarana pengairan

yang telah ada maupun yang sedang dibangun, termasuk diantaranya peningkatan effisiensi penggunaan air beserta

organisasi pengairannya, rencana pembangunan fasilitas

di Kabupaten Jembrana. 7. Perbaikan Gizi dan Perubahan Pola Makanan.

Perbaikan/peningkatan gizi masyarakat dalam Pelita II baru
mulai dalam rintisan. Kegiatannya baru mulai tahun angga-
ran 1977/1978, baru dalam taraf meningkatkan intensifika- si pekarangan. Suatu kenyataan bahwa masyarakat cen- drung menitik beratkan makanan pokok pada beras dan

nilai gizi makanan yang rendah proteinnya, maka dalam

Pelita III masalah tersebut harus betul-betul ditangani. Langkah – langkah : I. Aspek Produksi : 1. Pengembangan Produksi :

Strategi dari pengembangan produksi didasarkan atas kebutu- han akan hasil pertanian berupa pangan, kelestarian sumber alam dan potensi areal pertanian yang tersedia untuk meme- nuhi kebutuhan Daerah. Pola pengembangan produksi tersebut mencakup : - Perluasan areal produksi [dengan multiple croping, tum-

pang gilir - Peningkatan mutu itensifikasi. - Perluasan areal intensifikasi.

2. Pola Usaha Tani :

Pola Pengembangan produksi menghendaki macam usaha tani yang sesuai dengan kondisi setempat, maka berdasarkan hal

- Usaha tani campuran/terpadu dengan pola pertanian terten

tu. - Peningkatan penanganan comodity palawija dan horticul

tura sehingga sejajar dengan comodity padi.

Page 11

b. Mengamankan ternak yang sudah ada melalui pencegahan,

pemberantasan penolakan dan penyidikan penyakit serta

mengamankan hasil-hasil ternak. c. Mengusahakan penyediaan dan penyebaran bibit ternak. d. Mengusahakan penyediaan dan penyebaran bibit rumput

dan legume makanan ternak. e. Mengusahakan fasilitas pengumpulan, pengolahan dan

pemasaran ternak dan hasil ternak. f. Mengusahakan / mendorong produksi ransuman dan mengu

sahakan menyediakan obat2an. g. Mengusahakan kredit dengan persyaratan wajar serta pe

ngembangan koperasi peternakan. h. Mengembangkan perusahaan peternakan dan mengintensip

kan peternakan tradisional. i. Perbaikan gizi masyarakat khususnya didesa-desa rawan

gizi. 2. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan terhadap : a. Ternak Sapi.

Langkah - langkah yang ditempuh :
1. Perbaikan mutu bibit melalui seleksi, kawin suntik [ I.B. ]

dan penyebaran bibit jantan dan betina, dalam usaha mempertahankan kemurnian sapi Bali menuju Daerah

Bali sebagai sumber bibit sapi Bali. 2. Perbaikan pengadaan hijauan makanan ternak. 3. Pengamanan ternak. 4. Pengembangan kegiatan produksi ternak potong [daging]

dengan meningkatkan fasilitas perkreditan melalui P.U.T.

dan kereman serta peningkatan pemasaran dan angkutan. 5. Pengembangan industri yang menggunakan bahan-bahan

baku asal ternak. Centre produksi ternak sapi meliputi daerah : Klung- kung, Bangli, Karangasem untuk ternak potong, Tabanan dan Buleleng Barat untuk sapi bibit.

b. Ternak Unggas.

Unggas adalah komoditi yang cepat berkembang dan produktif dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena demikian maka peternakan Unggas dipakai

Page 12

sebagai landasan pokok dalam usaha Swasembada protein hewani dan perbaikan gizi masyarakat di Daerah Propinsi Bali. -- Centre produksi untuk ternak unggas meliputi daerah

Kabupaten Badung, Gianyar dan Klungkung. Untuk mengembangkan komoditi Unggas ditempuh 4 cara pendekatan : 1. Untuk Daerah Pedesaan diutamakan kegiatan penyulu

han, perbaikan mutu ayam kampung dengan cara upgrading, Vaksinasi massal, untuk peningkatan produksi daging dan telur. Dan disamping itu diintroduksi pemeliharaan ayam ras petelur dalam bentuk Demonstrasi

Unit. 2. Untuk daerah kota atau sekitar kota, pembinaan usaha

ternak ayam keluarga [ back yard ] dan swasta mene

ngah, baik petelur maupun pedaging. 3. Untuk ternak itik diadakan seleksi dari bibit-bibit yang

ada dan dipelajari kemungkinan introduksi bibit-bibit baru untuk diarahkan pada unit usaha peternakan

komersial. 4. Merintis usaha-usaha produksi ransuman ternak unggas

di Bali.

Untuk peningkatan produksi susu segar ditempuh usahausaha : 1. Pembinaan dan peningkatan mutu sapi perah yang sudah

ada melalui kawin suntik [ I. B. ]. 2. Pengembangan Kambing Perah. 3. Pembinaan penyediaan makanan ternak khususnya

hijauan. 4. Pembinaan management.

5. Pengawasan ternak dan hygiene susu. d. Ternak kecil.

Komoditi ternak kecil sesuai dengan bentuk dan sifatnya dikembangkan didaerah pedesaan dan pegunungan. Pemeliharaan ternak kecil dapat merupakan usaha yang menguntungkan sebagai penambah penghasilan petani peternak, lebih-lebih menghadapi permintaan daging domba dan

Page 13

- Kebun Sendang. - Kebun Sumber Batok.

- Kebun Teluk Terima. 4. C.V. Sumber Klampok.

- Kebun Sumber Klampok. 5. Perusahaan Daerah Swatantra Tingkat II Buleleng. - Kebun Sepang.

Kebun Tajun.

*Keadaan Komodity. 1. Kelapa.

Karena penyebarannya yang cukup luas di Bali, tanaman ke-
lapa mempunyai peranan kedua setelah tanaman padi. Areal
pertanaman tahun 1977 meliputi 78.018 Ha. dan sebagian besar diusahakan oleh rakyat dengan luas pemilikan berkisar antara 0,25-2,00 Ha. Pemeliharaan kebun umumnya kurang intensif, karena tidak lazimnya pemakaian pupuk dan obat- obatan. Kwalitas kopra kurang baik, karena masa petik yang tidak tepat serta pengolahan yang belum sempurna sebagai akibat tidak adanya perbedaan harga yang menarik bagi pelbagai mutu kopra.

Kebutuhan konsumsi kelapa selalu meningkat setiap tahun,

2. Kopi.

Luas areal kopi tahun 1977 adalah 31.375 Ha, dimana 30.735 Ha. merupakan tanaman rakyat. Ditinjau dari luas areal dan jumlah petani yang terlibat tanaman kopi merupakan tanaman kedua setelah kelapa. Tingkat produktifitas tanaman rakyat sangat rendah [ 210 kg. 1 Ha. 1 th ] yang disebabkan † 80% dari tanaman sudah tua [ umur diatas 20 tahun ], pemeliharaan yang kurang intensif, dan juga mutu yang kurang baik dari pemetikan yang kurang sempurna. Karena rendahnya pendapatan petani dan karena hal-hal tersebut diatas, serta sistim pemasaran yang kurang

menguntungkan, menyebabkan kemampuan petani untuk mengelola kebunnya secara baik sangat kurang.

3. Cengkeh.

Perluasan tanaman cengkeh dari tahun ke tahun ternyata cukup besar, yang disebabkan oleh animo petani yang cukup tinggi untuk bertanam cengkeh, sebagai akibat dari keyakinan bahwa keuntungan yang akan diperoleh-nya nanti, akan lebih besar dari penanaman komodity lain.

Luas tanaman panili tahun 1977 adalah 227,3 Ha. Meskipun tanaman panili pada akhir-akhir ini mulai menarik perhatian para petani di seluruh Bali, namun perkembangan tanaman panili tidak sepesat yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya produksi serta lemahnya permodalan petani. Tanaman panili yang dikembangkan sebagai tanaman sela kelapa dan diversifikasi parsiil pada kopi mempunyai peranan yang cukup penting, oleh karena :

a. Meningkatkan ekspor komodity non tradisional. b. Memberikan hasil yang ekonominya tinggi. c. Dapat menghasilkan dalam waktu relatip pendek [ panen

mulai 3 th. ]. Motive utama yang mendorong pengembangan panili adalah motive ekonomis/komersial, yaitu keyakinan bahwa keuntungan yang akan diperoleh adalah nomor dua setelah cengkeh.

Tanaman Jambu mente mulai dikembangkan sejak Pelita II, dan luas areal tahun 1977 tercatat 5.864 Ha. Pengembangan tanaman ini dimaksudkan untuk mendapatkan beberapa keuntungan antara lain

a. Meningkatkan ekspor komoditi non tradisional. b. Menghijaukan tanah-tanah kritis, karena tanaman terse

but dapat tumbuh dengan baik tanpa menuntut persya

ratan tanah yang subur. c. Meningkatkan & meratakan pendapatan pada daerah

ekonomis kritis.

a. Makin menurunnya produksi kelapa disebabkan karena

+ 40% dari tanaman sudah tua [ umur diatas 50 tahun ] b. Modal petani yang terbatas sebagai akibat pemilikan

yang kecil, hal mana akan menghambat usaha perema- jaan kelapa rakyat. Karena hal tersebut diatas, maka untuk mempercepat pelaksanaan peremajaan kelapa rakyat perlu adanya input kredit yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : - Bunga cukup murah [6 - 8 % setahun ].

- Berjangka menengah [ + 10 tahun ].

nya sepanjang yang menyangkut hubungan instansi

instansi yang bersangkutan lintas sektoral. c. Mutu kopra rakyat masih belum memadai, pengolahan

kopra oleh petani belum dilaksanakan secara baik sehingga produksi kopra rakyat menghasilkan mutu yang kurang baik [ kadar air - 12 - 15 %].

d. Pola pemasaran kopra belum menjamin adanya pemba

gian pendapatan dalam imbangan yang adil bagi petani.

a. Rendahnya Produktivitas persatuan luas [ rata-rata

dalam pelita II untuk Daerah Bali 210 kg. kopi beras/ Ha/tahun, hal ini disebabkan karena 80 % dari areal yang ada merupakan kopi tua [ umur lebih dari 20 tahun ].

b. Rendahnya kemampuan finansiil petani untuk mem

biayai pekerjaan-pekerjaan peremajaan seperti pekerja persiapan, penanaman serta pemeliharaan terutama pengadaan sarana pupuk, sehingga masalah kredit

adalah cukup penting. c. Rendahnya mutu hasil yang disebabkan sistim pemeti

kan yang belum teratur [ dipetik sebelum tua ].

d. Sistim pemasaran belum menjamin pembagian penda

patan dalam imbangan yang adil bagi petani.

3. Pemanfaatan sumber daya alam.

Tingkat produktivitas tanah persatuan luas relatif masih rendah, yang disebabkan belum dimanfaatkannya sumber daya alam [tanah] secara optimal baik disela kelapa maupun kopi [ misalnya dengan tanaman panili dan lain-lainnya ].

III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

Kebijaksanaan :

Dalam menangani pembangunan pada Sub Sektor Perkebunan yang mempunyai sasaran meningkatkan pendapatan petani ditempuh dengan jalan approach tehnis yang tertuang dalam kebijaksanaan komoditi dan approach organisasi.

A. Kebijaksanaan komoditi. :

Untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa ditempuh usaha-usaha peningkatan produksi melalui : a. Peremajaan dengan bibit kelapa hybrida dan kelapa

unggul lokal [ non hybrida ]. b. Intensifikasi areal yang telah ada dengan penterapan

panca usaha dan pemenuhan catur sarana. c. Pemanfaatan tanah kosong disela kelapa dengan tanaman

yang mempunyai nilai ekonomi dan prospek pemasaran

yang cukup baik [ panili dan sebagainya ]. d. Perbaikan mutu kopra melalui perbaikan pengelolaan.

Meningkatkan produksi yang disesuaikan dengan situasi kopi internasional dengan melaksanakan :

a. Peremajaan tanaman tua yang disertai dengan pemang

kasan. b. Intensifikasi tanaman. c. Diversifikasi tanaman. d. Peningkatan mutu hasil sehingga dapat bersaing dalam

pasaran internasional.

3. Cengkeh :

Untuk mencapai swasembada cengkeh pada akhir Pelita III dilakukan peningkatan produksi dengan : a. Perluasan. b. Intensifikasi.

Dalam pengembangan tanaman cengkeh di Daerah Bali

a. Pengembangan tanaman cengkeh diatur sehingga tidak

mengurangi atau mengganggu areal kopi yang telah ada. b. Cengkeh di Daerah kopi yang sudah ada secara berang

sur-angsur diarahkan sebagai tanaman sela kopi. c. Cengkeh untuk masa selanjutnya hanya dikembangkan di

daerah non kopi dimana syarat tehnis dapat dipenuhi.

4. Panili dan Jambu Mente :

Pengembangan komoditi panili dan jambu mente dimaksudkan untuk mengembangkan komoditi eksport non tradisional. Peningkatan produksi komoditi ini diarahkan melalui

perluasan tanaman dan mutu hasil. 5. K a pok .

Usaha peningkatan produksi kapok ditempuh dengan jalan : a. Peremajaan tanaman dengan mempergunakan jenis

unggul. b. Intensifikasi tanaman.

Pemantapan pembinaan baik dalam produksi processing maupun pemasaran hasilnya.

B. Approach Organisasi.

1. Perkebunan Rakyat.

Peningkatan produksi harus diimbangi dengan sistim pemasaran yang baik untuk menjamin peningkatan petani. Untuk merealisir sistim pemasaran yang adil bagi pembeli maupun produsen, petani seharusnya bergabung dalam suatu wadah organisasi usaha tani [usaha kolektif] sehingga posisi mereka dalam menghadapi tawar menawar [barganing pasition] menjadi cukup kuat.

Page 14

Proyek terpadu yang sudah ada antara lain : a. Untuk komoditi kelapa sudah mulai pada tahun 1975/1976

sebanyak 5 Unit, unit pelaksana Proyek Pusat Pembinaan Kelapa [UPP - PPK/PMU CWC] dan dalam tahun 1976/ 1977 dikembangkan menjadi 15 unit. Dalam Pelita III untuk menangani volume dan jenis kegiatan yang makin meningkat organisasi PMU akan disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan serta dilengkapi dengan perso

nil dan perlengkapan yang memadai. b. Untuk komoditi kopi dimulai pada tahun 1976/1977 seba

nyak 4 unit dengan nama unit Pelaksanaan Proyek Pemang-
kasan Kopi [ UPP - PK/PMU - PK].
Dalam Pelita III, mengingat luasnya areal yang perlu dibina dan diperlukan usaha-usaha peningkatan mutu maka 4 unit pemangkasan tersebut dikembangkan menjadi 4 unit. Pem- binaan kopi yang dilengkapi dengan 15 sub unit peremajaan kopi dan 7 unit Pusat Pengolahan Hasil Kopi Rakyat dengan

wilayah kerja masing-masing sub unit seluas † 1.000 Ha. 2. Tehnologi Budidaya diusahakan ditingkatkan dimana masya

rakat dapat menerima dan memanfaatkan secara optimal. Untuk hal tersebut penyediaan bibit-bibit unggul bagi berbagai budi-daya akan diteruskan dan ditingkatkan. Khususnya untuk kopi dalam rangka memenuhi kebutuhan akan bibit unggul tersebut, maka Kebun Induk Kopi Robusta seluas 10 Ha. dan Zabica seluas 10 Ha. yang sudah ada perlu dikelola secara sempurna untuk memperoleh produksi benih/bibit unggul secara optimal. Adapun bibit-bibit unggul untuk berbagai budidaya yang akan dipergunakan dalam Pelita III sebagai berikut : 1. Kelapa.

a. Kelapa hybrida.

b. Kelapa unggul lokal [ Founa Bali ]. 2. Kopi. 1. Kopi Robusta. a. Bibit sambungan [BP BP BP SA dan BP ].

42409' 358' 237' 234 b. Bibit Propelligitiem: BP ] [BP

[ dan kebalikannya ] 42 358

Page 15

kan hutan dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Berdasarkan risalah kilat, terakhir luas tanah kritis dan kosong pada kawasan hutan di Bali pada akhir Pelita II diperkirakan tinggal + 6000 Ha saja. Untuk mempertahankan kelestarian hutan dan manfaatnya secara maximal, pengamanan hutan tetap sangat diutamakan.

Meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas, terdapat pula produksi hasil hutan berupa kayu bangunan, kayu bakar, gondorukem, minyak kayu putih dan arang. Penggalian hasil hutan ini dilakukan dengan sangat berhati-hati sehingga diharapkan kelestariannya dapat terjamin. Penggalian sumber daya hutan yang maximal tetapi lestari baru dapat ditentukan setelah adanya penelitian/inventarisasi sumber daya ini.

Perencanaan, pembinaan dan pemanfaatan hutan di Bali didukung oleh personil2 yang terdapat dalam kesatuan organisasi Dinas Kehutanan. Pada saat ini dari formasi yang ada [369 orang] baru terisi sebanyak 267 orang. Keadaan ini masih dipersulit de gan adanya personalia yang terlibat/indikasi G 30 S /PKI 50longan C2 sebanyak 143 orang, yang otomatis mereka itu tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan.

Di samping personalia, yang cukup menentukan kelancaran tugas-tugas Dinas yaitu berupa alat-alat mobilitas, ruang kerja dan alat-alat administrasi lainnya ada dalam keadaan yang memprihatinkan. Lokasi Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tk. I Bali berkedudukan di Singaraja dengan jarak + 80 km dari ibu kota Propinsi/Pusat Pemerintahan Dati I Bali. Usaha-usaha untuk memindahkan Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Bali sudah dirintis dengan pendekatan-pendekatan baik pada Pemda Tk. I maupun pihak Legislatif. Apabila dalam Pelita III keperluan akan sarana-sarana tersebut dapat dipenuhi, gerak laju

pembangunan Kehutanan akan lebih mantap dan terarah. II.2. Masala h.

Luas hutan di pulau Bali yang kurang dari syarat minimal luas hutan secara umum [30%] beserta penyebarannya yang tidak merata menimbulkan permasalahan dalam memberikan fungsi maximal hutan terhadap hydro orologis,

Page 16

serta dalam penyediaan baik dari dalam pulau maupun memperlancar pemasukannya dari luar pulau. Untuk menunjang hal-hal tersebut di atas, peningkatan personalia, sarana dan prasarana Dinas Kehutanan harus mendapat perhatian yang cukup besar.

III.2. Langkah-langkah.

Dalam merealisasi kebijaksanaan dalam bidang pengelolaan di Bali dalam Pelita III diambil langkah-langkah

sebagai berikut : 1. Meningkatkan kwalitas usaha-usaha reboisasi dalam

rangka penyelamatan hutan, tanah dan air beserta penyelamatan hasilnya.

2. Penambahan areal hutan mencapai luas hutan yang me

menuhi syarat minimal [30 dari luas daratan] dengan target penambahan 100 Ha per tahun.

3. Pemantapan kepastian hukum akan kawasan hutan

dengan mengadakan pengukuhan hutan, rekonstruksi batas-batas hutan yang telah hilang, pemeliharaan batas

batas hutan yang telah ada. 4. Meningkatkan pengawasan hutan terhadap pelanggaran

kawasan, pencurian hasil hutan, pengembalaan, kebakaran dan segala bentuk pengrusakan lainnya dengan mengintensifkan penyuluhan dan mengaktifkan dan mendidik kembali tenaga-tenaga Polisi Khusus Kehuta

nan. 5. Menetapkan kembali tanah-tanah perlindungan jurang

dan menyelenggarakan perlindungannya. 6. Mengadakan inventarisasi sumber daya hutan Bali, agar

potensinya dapat tergali secara maksimal dan lestari. 7. Pada tempat-tempat yang memungkinkan diadakan

penanaman pohon-pohon yang bernilai ekonomis tinggi dan searah dengan kepentingan pembangunan daerah

Bali [antara lain kayu2 bangunan dan perpatungan]. 8. Meningkatkan dan memperkenalkan hasil-hasil hutan

non kayu antara lain gondorukem, kayu putih, persutraan alam, lebah madu dan lain2.

Page 17

a. Perbaikan jenis dan mutu produk, yang berorientasi

pada permintaan pasar yang berkembang. b. Perbaikan/penyempurnaan sarana, perasarana, sistim

dan organisasi pemasaran yang mendukung kegiatan produksi antara lain dengan meningkatkan dan memperluas fungsi perusahaan-perusahaan inti dan

BUUD/KUD. c. Merangsang konsumsi produk-produk perikanan

dalam dan luar negeri dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga / Instansi-instansi yang bersang

kutan. 4. Institusi: a. Pengatur dibidang perikanan yang memungkinkan

terciptanya iklim yang baik untuk pengembangan perikanan rakyat serta menjamin perlindungan

sumber hayati perikanan. b. Peningkatan aparat pembinaan yang sesuai dengan

beban tugas yang dipikulnya. c. Peningkatan Struktur dan fungsi organisasi nelayan/

petani ikan [ BUUD/KUD ]. yang dapat memperkuat usaha mereka.

1. Sumber Perikanan, a. Usaha mempertahankan dan meningkatkan potensi

serta kesuburan sumber diprioritaskan pada daerah 2 perairan pantai dan perairan umum yang kritis, termasuk rehabilitasi hutan bakau disepanjang pantai sebagai daerah berpijahnya ikan dan udang. Bagi daerah-daerah baru dan potensial usaha mempertahankan potensi sumber perlu ditetapkan melalui pengaturan usaha yang

ketat, dan monitoring yang teratur. b. Prioritas utama harus diberikan pada peningkatan disi

plin masyarakat yang berpengaruh negatif terhadap kelestarian sumber terutama sekali pemakaian bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan, serta kegiatan yang mencemarkan perairan.

Page 18

memperkecil masalah pengangguran dan menunjang pengembangan Industri. Dalam meningkatkan produksi pangan Subak mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karenanya pembinaan terhadap organisasi Subak baik mengenai tehnis maupun cara pengelolaan air yang adil dan effisien perlu ditingkat

kan. II. Keadaan dan Masalah :

Melihat keadaan Pulau Bali dibagi dalam 3 Wilayah yaitu : a. Bali Timur yang rusak akibat letusan Gunung Agung tahun

1963 perlu rehabilitasi dan peningkatan. b. Bali Tengah, bangunan-bangunan pengairannya sudah tua,

perlu rehabilitasi dan peningkatan. c. Bali Barat dan Utara yang sarananya sangat kurang, perlu

pengembangan dan peningkatan. Disamping itu perlu diperhatikan masalah pencemaran air, pencemaran lingkungan, penyebab erosi, penggunaan tanah-tanah pertanian yang subur untuk berbagai kepentingan yang sebenarnya dapat diusahakan

areal lain yang kurang produktif. d. Pengairan sederhana/Subak merupakan 70% dari tata air

persawahan di Bali. Pada umumnya keadaan perasarananya darurat/semi permanent. Secara bertahap perasarana tersebut terus ditingkatkan menjadi Irigasi Tehnis.

III. Kebijaksanaan dan langkah-langkah. :

Kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam sektor pengairan adalah :

a. Melanjutkan pekerjaan perbaikan dan peningkatan jaringan

Irigasi yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik. b. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan jaringan Irigasi

baru yang cepat berproduksi [Irigasi Sedang, Kecil dan Sederhana].

c. Mengintensipkan pekerjaan-pekerjaan pengamanan Daerah

daerah produksi pertanian terhadap bencana banjir. d. Meningkatkan usaha exploitasi dan pemeliharaan. e. Agar dimasa mendatang dapat diadakan perencanaan, pembi:

naan, pengembangan serta pengarahan yang lebih baik pada

Page 19

-- Direktorat Jenderal Koperasi.

Departemen Tenaga Kerja. - Dinas Pekerjaan Umum.

-- Bank dan lain-lainnya. e. Promosi, informasi dan Pemasaran.

Dilaksanakan dengan mengadakan pameran hasil-hasil industri, membuat brosur, leaflet, penyebaran foto-foto dan dengan jalan mengadakan pemutaran film-film menge- nai industri. Pengarahan dan mengadakan seleksi didalam

memberikan ijin industri agar industri bisa menyebar

adanya pencemaran lingkungan hidup manusia. f. Mengadakan seyembara setiap tahun anggaran guna menum

buhkan kreasi-kreasi baru dalam sektor kerajinan. IV. PROGRAM PEMBANGUNAN.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, pertumbuhan dan pengembangan industri sebagian besar tergantung dari minat pihak dunia usaha/swasta. Minat ini tergantung terutama dari iklim ekonomi yang ada, modal dan tenaga akhli yang tersedia dan prasarana yang ada. Oleh karena itu didalam Repelita III penciptaan, iklim yang lebih baik itu akan dituangkan berupa program sebagai berikut : A. Pembangunan Pusat Pelayanan Tekhnis Industri Kerajinan.

Proyek ini merupakan proyek lanjutan dengan kegiatan seba- gai berikut :

Bangunan Gedung Workshop. - Bangunan Gedung Laboratorium.

Bangunan Showroom.

Bangunan Gudang. - Bangunan sarana-sarana penunjang berupa peralatan/mesin,

misalnya mesin pengeringan kayu dan lain-lainnya. B. Pusat Pelayanan Tekhnis Industri Tekstil.

Kegiatanan - kegiatan yang dilaksanakan adalah : - Pengadaan tanah.

- Pembuatan bangunan/gedung.

Page 20

Investasi ini perlu ditunjang dengan pengembangan sektor-
sektor lainnya seperti industri, pertanian dsb.
Menghadapi pelaksanaan operasi dalam awal Repelita III masalah yang dihadapi :

-- Petugas/aparat pelabuhan masih harus didatangkan dari

Singaraja [belum mempunyai kantor di Celukan Bawang].
Biaya angkutan barang-barang ke/dari Singaraja dan kota-

kota lainnya masih cukup tinggi. - Situasi Hinterland belum dapat memberikan insentip

bagi kapal - kapal yang masuk pelabuhan tersebut. b. Pelabuhan Gilimanuk dikembangkan menjadi Pelabuhan

Ferry. c. Pelabuhan Benoa mengingat lokasinya dikembangkan seba

gai pelabuhan samudra untuk perdagangan umum interin

suler dan luar negeri disamping sebagai pelabuhan minyak. d. Pelabuhan Padangbai dikembangkan menjadi Pelabuhan

Ferry dalam rangka melancarkan hubungan lalu lintas Bali dengan Nusa Tenggara Barat dan khusus untuk melayani kegiatan kapal-kapal Tourist/dikembangkan sebagai

pelabuhan Pariwisata. IV. Program pembangunan.

Program pembangunan dalam Repelita III antara lain : a. Peningkatan fasilitas berupa dermaga, open storage, gudang, peralatan pelabuhan, jembatan pendarat

dan passanger terminal dan sebagainya. b. Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran, rambu-rambu,

mercu suar, sarana navigasi. E. Sub Sektor Perhubungan Udara.

I. Pendahuluan.

Pelabuhan Udara Ngurah Rai adalah merupakan satu-satunya pintu gerbang Pulau Bali melalui angkutan Udara. Dan Pelabuhan Udara Ngurah Rai merupakan kunci dari pada perkembangan Pariwisata di Bali. Pelabuhan Udara Ngurah Rai mampu melayani penerbangan secara teratur dengan jenis Pesawat D.C. 10. Dalam Repelita III Pelabuhan Udara Ngurah Rai Diharapkan mampu melayani Jumbo Jet - B - 747 sehingga terjamin keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan Udara dengan sarana yang disediakan.

Page 21

SUB SEKTOR PARIWISATA. I. PENDAHULUAN.

Pada hakekatnya Daerah Bali mempunyai potensi kepariwisataan yang besar namun potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dan digarap secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain belum meluasnya pengertian tentang Pariwisata untuk menggerak kan partisipasi seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Walaupun demikian melalui rapat-rapat kerja dan loka karya dan berbagai bentuk pertemuan lainnya seperti penerangan-penerangan langsung kepada masyarakat diharapkan agar lambat laun akan dapat pula tercipta pengertian, bahasa dan tindakan yang serempak, seiring dan seirama dalam penanganan masalah-masalah Kepariwisataan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam bidang masing-masing. Memperhatikan apa yang telah digariskan dalam G.B.H.N. yaitu : a. Kepariwisataan perlu ditingkatkan dan diperluas untuk

meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta Pembangunan Pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan

terpeliharanya kebudayaan kepribadian Nasional. b. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan peraturan-peratu

ran yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu

antara mutu dan kelancaran pelayanan. c. Pembinaan serta pembangunan Pariwisata dalam negeri lebih ditujukan pada pengenalan budaya bangsa dan tanah air.

Dikaitakn dengan ditetapkannya Bali sebagai pusat pengembangan pariwisata di Indonesia bagian tengah serta adanya kenyataan Pariwisata Budaya merupakan titik berat pembangunan didaerah Bali disamping sektor pariwisata maka merupakan tugas yang makin berat bagi Pemerintah Daerah Tingkat I Bali untuk mewujud apa yang telah digariskan didalam usaha meningkatkan

perkembangan kepariwisataan dalam tahun-tahun mendatang. II. KEADAAN DAN MASALAH. KE AD A A N.

Perkembangan kepari wisataan Internasional di Indonesia selama Pelita I dan II cukup menggembirakan. Dari jumlah kunjungan sebanyak 86.100 wisatawan asing yang tercatat pada tahun permulaan Pelita I telah meningkat menjadi : 456.718 0rang pada tahun 1977.

Page 22

nyelesaian - penyelesaian berbagai kebijaksanaan dibidang keimigrasian, penerbangan, pemasaran, fiscal, kridit perbankan, pengendalian investasi dan pengaturan ruang lingkup obyek

wisata. b. Peningkatan pembinaan industri, obyek, pasilitas dan pela

yanan kepariwisataan, didalam langkah-langkah pengem

bangan Kepariwisataan di Daerah Bali. c. Penciptaan kemungkinan-kemungkinan yang mendorong per

tumbuhan kegiatan pariwisata dalam negeri dalam rangka me

wujudkan wawasan Nusantara. d. Pengembangan Kepariwisataan diusahakan agar menimbulkan

pengaruh berganda bagi pembangunan umumnya, sehingga daerah-daerah tertentu dapat berperan sebagai pusat pendorong pembangunan [growth centres] bagi daerah-daerah seke

lilingnya. e. Pemantapan daya tarik atraksi wisata Indonesia bagi wisata

wan Asing dengan mengajak dan mengusahakan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memperkenalkan keanekaragaman seni budaya, adat istiadat, peninggalan sejarah dan

keindahan alam Indonesia. f. Penyempurnaan pengaturan dan kelembagaan untuk lebih

menunjang dan menyerasikan pengembangan pariwisata dalam masa Repelita III. Dalam pada itu usaha dan ikhtisar pengembangan Kepariwisataan dalam Repelita III perlu mendapat perhatian tidak saja faktor pisik meterial tetapi juga fak

tor-faktor manusianya melalui pendidikan dan latihan. g. Mengusahakan agar masa tinggal para wisatawan yang datang

ke Bali lebih lama. h. Memperkenalkan makanan khas Bali lewat daftar menu yang

disodorkan kepada wisatawan baik di hotel-hotel maupun res

taurant-restaurant. i. Untuk lebih memeratakan arus wisata ke daerah-daerah di Bali perlu adanya penentuan paket perjalanan wisata.

Dan sebagai hasil pelaksanaan kebijaksanaan ini diharapkan adanya perluasan kesempatan kerja dan pemerataan income bagi semua faktor yang ikut berpengaruh dan dipengaruhi oleh

perkembangan sub sektor pariwisata di masa-masa mendatang. IV. PROGRAM.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan disusunlah programprogram pembangunan dalam bentuk : 1. Program Pengembangan Pariwisata Budaya Bali.

Page 23

II.2. MASALAH.

Permasalahan dibidang perdagangan didaerah Bali selama Pelita II adalah sebagai berikut :

a. Perluasan kegiatan disektor perdagangan belum sepenuhnya

merata sampai kedaerah-daerah Tingkat II. Pola distribusi barang dagangan terpusat dikota Denpasar, Tabanan dan Singaraja, sedangkan pengembangan didaerah bagian timur sangat mendesak adanya, mengingat potensi daerah tersebut sebagai penghasil komoditi-komoditi perdagangan dan dimana terletak pelabuhan laut Padangbai " sebagai pelabuhan yang menghubungkan lalu lintas antar pulau dengan N.T.B., disamping se

bagai pelabuhan touris. b. Partisipasi dan peranan pedagang golongan ekonomi lemah da

lam kesempatan perdagangan yang meluas itu, terutama dengan adanya kebijaksanaan pemerintah berupa pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan, belum berarti, meskipun telah diambil langkah-langkah pembinaan kearah sasaran tersebut berupa penataran-penataran bagi pedagang

golongan ekonomi lemah. c. Belum terselenggaranya sistim pemasaran yang effisien, teru

tama bagi hasil-hasil produksi pertanian [ sayur mayur, buahbuahan dan telor ] sebagai akibat kurang berkembangnya usaha jasa yang bergerak dibidang perdagangan hasil-hasil pertanian, seperti antara lain alat-alat pengangkutan khusus untuk hasil-hasil pertanian, sehingga dapat dijumpai perbedaan yang cukup tinggi antara harga ditingkat produsen dengan harga ditingkat konsumen demikian juga halnya dalam pemasaran ko

Inoditi ekspor. d. Belum terciptanya KISS dalam team Departemen yang mena

ngani usaha peningkatan produksi/pemasaran produk-produk potensial [ panili, kopra, ternak ayam dan sayur mayuı ], st: hingga program tersebut kurang mencapai sasaran dan selanjutnya mempengaruhi besarnya sumbangan sektor perdagangan

terhadap 6 D.P. daerah Bali. e. Terjadinya krisis energi dunia didalam tahun 1975, telah me

ngakibatkan lesunya pasaran/perdagangan internasional. f. Persaingan yang cukup berat antara sesama negara berkembang

dalam komoditi-komoditi yang sejenis. Hal ini adalah wajar karena masing-masing negara yang sedang berkembang ingin me

Page 24

c. Mengusahakan tersedianya sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas

fisik serta non fisik seperti : gudang, pasar, permodalan dan peraturan-peraturan dibidang perdagangan, guna memperlancar pengadaan dan penyaluran [ penyebaran ] barang-barang serta menertibkan penggunaan alat-alat metrologi demi per

lindungan terhadap konsumsi. d. Mengadakan monitoring secara berkala guna mengetahui har

ga dan perkembangan yang up to date mengenai keseimbangan antara suplai dan kebutuhan barang-barang prioritas didae

rah. e. Mengusahakan terciptanya sistim pemasaran yang effisien, te

rutama bagi barang-barang hasil pertanian dan kerajinan Rak

yat. f. Menumbuhkan, membina dan meningkatkan peranan asosiasi

asosiasi produsen. g. Memperhatikan intensitas perkembangan produksi yang me

merlukan pemasaran yang lebih luas dan intensip. h. Mengikut sertakan koperasi dan B. U. U. D. dalam menangani

pemasaran berbagai komoditi. i. Memberikan penataran dan wadah konsultasi kepada peda

gang golongan ekonomi lemah ditiap-tiap kabupaten, guna

peningkatan ketrampilan mereka. j. Memberikan kesempatan kepada pedagang golongan ekonomi

lemah untuk turut menangani tata niaga komoditi tertentu

yang pasarannya sudah terjamin atau dapat dikembangkan. k. Memberikan kesempatan kepada pedagang golongan ekonomi lemah untuk menempati lokasi-lokasi yang setrategis guna melakukan kegiatan usaha dagang. Mengusaha diperolehnya informasi pasar yang lengkap dan up to date oleh pedagang/pengusaha sehingga memungkinkan

mereka mengikuti keadaan dan perkembangan pasar. m. Menyediakan fasilitas-fasilitas promosi dengan menyelengga

rakan pameran-pameran dagang dipusat-pusat perdagangan. n. Meningkatkan ketrampilan para eksportir di bidang perda

gangan luar negeri dengan cara melaksanakan secara berkala penataran, kursus-kursus, ceramah-ceramah dan diskusi bagi eksportir, serta dengan mendatangkan tenaga-tenaga ahli/exs

port dari luar negeri. o. Melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan peraturan

peraturan/kebijaksanaan dibidang ekspor yang telah ada, an

Page 25

2. Membantu pertumbuhan dan perkembangan kehidupan ma

nagement koperasi/KUD. 3. Membantu proses diversifikasi usaha koperasi/KUD. 4. Membantu peningkatan keanggotaan KUD. 5. Meningkatkan keterampilan alat-2 perlengkapan organisasi

koperasi dan tenaga pembina. b. Khusus : 1. Pembinaan organisasi koperasi/KUD dan menyelesaikan

am algasi koperasi. 2. Pembinaan tatalaksana keuangan & administrasi koperasi/

KUD. 3. Pembinaan pusat Administrasi Usaha. 4. Mengintensif kan bantuan ILO/UNDP. 5. Monitoring kegiatan proyek serta data-2 statistik. 6. Memberikan konsultan usaha koperasi/KUD. 7. Mengadakan koordinasi dengan instansi-2 lain, yang ada hu

bungannya dengan BINUS. 8. Melakukan kegiatan monitoring hasil kegiatan koperasi/KUD. 9. Melaksanakan pendidikan tenaga pembina, pengurus, mana

ger dan petugas KCK koperasi/KUD. 10. Menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan dan latihan ko

perasi. 11. Penerangan, penyuluhan dan pendidikan kader. 12. Melaksanakan pendirian gedung-2 kantor yang cukup repre

sentatif.

2. Langkah-langk a h.

a. Meng KUD kan seluruh daerah Kecamatan sebanyak 50 buah. b. Menyelesai kan seluruh proses amalgasi untuk bisa melaksa

nakan secara effektif punt. a tersebut. c. Menyehatkan seluruh segi management dari KUD. d. Menumbuhkan secara sehat kehidupan koperasi fungsional

serta menumbuhkan koperasi didaerah perkotaan yang tidak

bisa dihimpun didalam KUD. e. Mengembangkan usaha KUD secara meluas sehingga bisa me

nampung seluruh kehidupan ekonomi di pedesaan. f. Meluaskan keanggotaan KUD sehingga bisa didukung oleh se

luruh rakyat pedesaan terutama yang tergolong katagori eko

Page 26

B. Sub Sektor Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja. I. Pendahuluan :

Sebagaimana telah digariskan didalam garis-garis Besar Haluan Negara bahwa sasaran dari pada Pembangunan dalam Pelita III adalah : 1. Pemerataan Pembangunan. 2. Pertumbuhan Ekonomi. 3. Stabilitas Nasional.

[ Tri Logi Pembangunan ]. Sejalan dengan Tri Logi Pembangunan, maka khususnya di Sektor Perlindungan Tenaga Kerja arah, tujuan' dan sasarannya adalah identik dengan Tri Logi Pembangunan. Disektor Perlindungan Tenaga Kerja dalam rangka Pembangunan adalah bertujuan antara lain : 1. Meratakan pendapatan dengan meningkatkan pendapatan ke

lompok buruh terutama terhadap kelompok-kelompok yang belum mencapai kelayakan, dan memperkecil perbedaan upah

terendah dan tinggi. 2. Memelihara dan membantu kemungkinan lebih meluasnya ke

sempatan kerja melalui program khusus, dan perlindungan Tenaga Kerja seperti pencegahan pemberhentian masal, pemberi

an ijin selektif, dan peningkatan kepastian kerja. 3. Mendukung peningkatan produksi dan produktivitas melalui

program pembinaan, pendidikan dan penyuluhan bagi Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja kearah Stabilitas Sektor

Produksi dan Jasa. 4. Membina kearah dipenuhinya kebutuhan pokok dan memper

tinggi mutu kehidupan dikalangan Tenaga Kerja dalam hal pangan dan gizi, pakaian, perumahan, pendidikan, perlindungan fisik dan kesehatan, dan lebih lanjut dalam hal kebuda

yaan serta kepercayaan dan agama. 5. Menciptakan stabilitas dan Ketenangan Kerja pada Sektor

Ekonomi baik melalui penegakan hukum perburuhan maupun pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Panca Sila pada umumnya dan program hubungan antar unsur2 Produksi yang

berlandaskan U.U.D. 1945 dan Pancasila. Penentuan arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Tenaga Kerja seperti tercantum dalam Ketetapan M.P.R. No.IV Tahun 1978 tentang G.B.H.N. dinyatakan bahwa perluasan kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh disemua sektor. Hal ini be

Video yang berhubungan