Apa peran Bank Indonesia sebagai operator dalam sistem pembayaran?

Home / Ekonomi / Soal IPS

Newer Posts Older Posts

Jakarta – Sejak akhir 2021 lalu, Bank Indonesia [BI] telah resmi mengimplementasikan BI-Fast Payment atau BI Fast sebagai salah satu inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia [BSPI] 2025. Namun, kehadiran BI Fast ini, menimbulkan anggapan bahwa BI menempatkan diri sebagai pemain [operator] sekaligus wasit, sehingga timbul kekhawatiran terjadinya potensi konflik kepentingan.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta,  mengungkapkan, peran BI sebagai operator, regulator, dan pengawas sistem pembayaran telah ditegaskan dalam Undang-Undang BI, yakni pasal 8 yang menyatakan bahwa BI mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang implikasinya adalah peran BI sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran.

“Kami melakukan ini ada dasar hukumnya. BI dari dulu juga sudah berperan sebagai operator. Misalnya, dalam RTGS dan SKNBI. Kami berwenang mengatur, menyelenggarakan, dan juga mengawasi,” ungkapnya, ketika menjawab pertanyaan Infobank, secara virtual, Kamis, 2 Juni 2022.

Filianingsih menambahkan, apabila melihat literatur terkini secara Internasional maupun best practice, peran bank sentral sudah melakukan reposisi, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai operator dan katalisator. Hal Ini juga terjadi di Fast Payment.

“Bank sentral Amerika pun sedang menyiapkan infrastruktur Fast Payment. Jadi, BI Fast memang diperlukan, karena sangat cepat, tidak sampai satu menit pengiriman uang sudah sampai. Karena sebetulnya, BI Fast memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin cepat. Ini bukan hal yang baru,” tambahnya.

Namun menurut catatan Infobank, data dan fakta menunjukkan bahwa mayoritas bank sentral di dunia tidak menjadi operator Fast Payment.

Sebagai informasi, sejak implementasi pada Desember 2021, transaksi credit transfer BI-Fast terus meningkat dari awal implementasi baik secara volume maupun nominal. BI mencatat, total volume dan nominal transaksi BI-Fast masing-masing mencapai 85,3 juta transaksi dan Rp320,6 triliun selama periode 1 Januari-29 Mei 2022.

Kemudian, selama Ramadhan  dan libur Idulfitri 1443 H atau 3 April sampai 8 Mei 2022 volume dan nominal transaksi BI-Fast masing-masing mencapai 27,6 juta transaksi   dan Rp 107,4 triliun. Sementara RRH volume transaksi selama bulan Ramadhan dan Idulfitri meningkat menjadi 767.169 transaksi atau naik 29 persen daripada RRH Maret 2022 sebesar 596.771 transaksi. [*] Ayu Utami

Lihat Foto

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN

Logo Bank Indonesia [BI].

Tahukah Anda apa saja peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran? Bank Indonesia memiliki peran yang istimewa ketimbang bank–bank lainnya di Indonesia. Jika selama ini kita mengenal bank sebagai perusahaan yang menyediakan produk keuangan seperti tabungan, kartu kredit, sampai KPR, maka Bank Indonesia adalah bank sentral negara Indonesia yang fokus memelihara keseimbangan nilai Rupiah. Mari kita simak pembahasan lebih lanjut soal peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran berikut ini.

Baca juga: Apa Itu ATM Bersama? Simak Daftar dan Kode Bank Lengkapnya di Sini!

1. Regulator dan Fasilitator Pengembangan

Bank Indonesia memiliki kewenangan khusus dalam perekonomian negara. Salah satu peran pokok Bank Indonesia adalah sebagai regulator dan fasilitator sistem pembayaran yang berlaku di negara kita. Apa yang dimaksud dengan regulator dan fasilitator? Bank Indonesia sebagai regulator bertugas untuk memastikan seluruh proses sistem pembayaran berjalan mulus. 

Caranya adalah dengan membuat peraturan, syarat-syarat, serta sanksi yang mengikat penyedia layanan keuangan. Dengan begitu, tata penggunaan sistem pembayaran, mulai dari transfer uang, kartu debit dan kredit, sampai QRIS, sudah diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan. Contohnya seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. 

Kemudian, Bank Indonesia juga menjadi fasilitator yang artinya menyempurnakan sistem pembayaran yang sudah ada. Pada intinya, Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin semua transaksi berjalan tanpa hambatan.

Baca juga: Cara Mudah Cek Identitas Lewat No Rekening Bank

2. Memberikan Izin yang Sesuai

Hal tersebut juga sudah diatur dengan jelas dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 dan PBI No. 23/7/PBI/2021. Ini juga sejalan dengan peran Bank Indonesia untuk melindungi kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Karena itu, sebelum Anda memercayakan keuangan pribadi maupun bisnis ke bank atau penyedia layanan keuangan, pastikan sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia.

Baca juga: Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang Perlu Diketahui

3. Sebagai Lembaga Pengawasan

Sempat disinggung di atas bahwa Bank Indonesia memiliki peran utama sebagai pelindung hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi. Jadi, sudah seharusnya Bank Indonesia diberikan tanggung jawab sebagai pengawas sistem pembayaran di Indonesia. 

Selain dengan melakukan monitoring lapangan, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap penyedia jasa sistem pembayaran, baik itu bank umum maupun fintech, untuk menyampaikan laporan resmi. 

Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, juga perbankan, perusahaan, dan stakeholder. Bank Indonesia juga ingin mempertahankan stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik akan sistem pembayaran yang berlaku. Misalnya saja sistem QRIS yang sudah diregulasi oleh Bank Indonesia. 

Melalui pengawasan berkala, Bank Indonesia berhasil membuat kita semua merasa aman untuk menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran yang praktis.

Baca juga: Apa Itu Internet Banking? Simak Penjelasan Lengkapnya di Sini

4. Mengurangi Risiko dalam Sistem Pembayaran

Untuk menghindari isu serius seperti ini, Bank Indonesia terus mengembangkan mekanisme yang dapat mengurangi berbagai risiko dalam sistem pembayaran. Terlebih lagi setiap harinya risiko ini terus meningkat. Bank Indonesia pun sudah menerapkan Real Time Gross Settlement [RTGS] yang dapat memperkuat keamanan dan kecepatan sistem pembayaran real-time.  

5. Sebagai Lembaga Penyelenggara

Jika dahulu Pos Indonesia ikut berperan sebagai penyelenggara sistem pembayaran, kini peran ini diambil penuh oleh Bank Indonesia. Pada era modern ini, transaksi non tunai atau digital semakin marak digunakan. Fenomena ini semakin mengukuhkan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Sejatinya, Bank Indonesia menyelenggarakan dua sistem pembayaran, yakni Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia [SKNBI] dan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement [RTGS] yang sudah dibahas di poin sebelumnya. 

Dengan mengenali peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional, Anda pun semakin yakin untuk selalu teliti ketika menggunakan jasa dan produk keuangan, terutama untuk keperluan bisnis. Agar bisa melakukan transaksi dalam berbagai metode secara aman, pilihlah payment gateway Indonesia yang sudah memiliki izin resmi Bank Indonesia, seperti Midtrans.

Tidak hanya itu, Midtrans juga telah mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001, yakni sebuah standar internasional mengenai keamanan informasi. Mari majukan bisnis dengan Midtrans yang sudah dipercayai oleh lebih dari 500.000 pengusaha!

Video yang berhubungan