Liberalisme adalah pandangan politik dan moral yang berdasarkan pada kebebasan dan juga persamaan di depan hukum. Sedangkan sosialisme adalah sistem ekonomi dan sosial yang diakui dengan tanda kepemilikan secara sosial dari alat-alat produksi dan bidang manajemen pekerja dari segi politik mencakup dengan kepemilikannya. Show
Table of Contents Show
Dua pandangan ini tidak patut untuk dijadikan sebagai landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia karena? Alasan Liberalisme dan Sosialisme Tidak Patut Dijadikan Landasan dalam Proses Penegakan Ham1. Liberalisme mengutamakan kebebasan individu tanpa batasanPrinsip Liberalisme tidak bisa dijadikan landasan penegakan hak asasi manusia karena liberalisme mengedepankan nilai kebebasan individu tanpa adanya batasan. Hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yang memiliki peran untuk menjaga hak dengan tetap menjalankan kewajiban untuk menghormati HAM orang lain pula. Tanpa adanya batasan individu akan berbuat sesukanya tanpa memikirkan kepentingan orang lain. 2. Sosialisme dominasi negara atas individuDalam bidang ekonomi prinsip sosialisme adalah lawan dari kapitalisme dimana kepemilikan sesuatu harus dimiliki oleh kelompok atau negara supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan. Hal ini membuat negara atau kelompok lebih mendominasi individu tanpa adanya keseimbangan hak asasi manusia. 3. Pendekatan HAMHak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak bisa dicabut, dipindah paksa dan direbut oleh orang lain. HAM posisinya sama untuk semua orang tanpa memandang suku, agama, ras maupun golongan. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan penegakan HAM karena di dalam pancasila menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan dan keadilan. 4. Paham liberalisme dan Sosialisme bertentangan dengan PancasilaAlasan selanjutnya mengapa paham liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan sebagai landasan penegakan HAM karena bertentangan dengan pancasila yang mengutamakan keseimbangan antara peran individu dan sosial atau umum. Individu tidak hanya memiliki hak namun juga kewajiban. 5. Liberalisme tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosialLiberalisme mengutamakan kebebasan individu di dalam semua aspek kehidupan baik agama, politik, sampai ke ekonomi. Secara sederhana hal ini berarti individu bisa menguasai semua bidang kehidupan. Tentunya prinsip ini tidak sesuai dengan keadilan sosial karena dengan prinsip ini dibidang ekonomi bisa terjadi kapitalis. 6. Sosialisme tidak sesuai dengan prinsip permusyawaratan perwakilanSosialisme semua aspek digunakan untuk bersama dengan begitu ekonomi dan sosial dikuasai oleh negara. Masyarakat tidak diberikan hak untuk memiliki sesuatu dan harus tunduk kepada pemerintah. Apabila pemerintah tidak tepat menangani segala aspek yang ada negara mudah digoyahkan dan lebih mudah terjadinya pelanggaran HAM. 7. Penegakan HAM tidak boleh condong ke salah satu pihakProses penegakan HAM tidak boleh condong ke salah satu pihak karena harus ditetapkan demi kepentingan semua orang. Liberalisme condong kepada kebebasan tanpa batas untuk individu sedangkan sosialisme condong mengembalikan semuanya kepada negara atau penguasa. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia ? Jawabannya: karena paham liberalisme dan sosialisme bertentangan dengan Pancasila, jika dijadikan dasar penegakan HAM di Indoneisa, maka tidak sesuai dengan budaya bangsa, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab liberalisme mengutamakan kebabasan individu, sosialisme mengutamakan kepentingan bersama, sedangkan pancasila menghendaki keseimbangan antara kepentingan individu dan umum.
Singkatnya sih semua orang berhak memiliki dan menguasai suatu bidang. Hal ini bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau paham liberal seluruh kegiatan ekonomi dapat dikuasai oleh suatu individu. Misaln
Hal ini tidak sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara sosialis berarti semuanya dikuasi oleh negara, tidak ada jaminan kepemilikan individu / rakyat, dan masyarakat tunduk pada pemerintah. Akibatnya pemerintahan menjadi dictator. Contohnya: negara Korea Utara, dan Uni Soviet. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia ?Sebab paham liberalisme dan paham sosialisme tidak sesuai dengan pancasila sebagai budaya bangsa, sehingga bila kedua paham tersebut dijadikan landasan akan melanggar nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan, sebab Liberalisme mengutamakan kebebasan individu, Sosialisme mengutamakan kepentingan bersama, sedangkan Pancasila menghendaki keseimbangan antara kedua paham tersebut yaitu kebebasan individu dan kepentingan bersama. Yang artinya bebas tapi tidak boleh sebabas-bebasnya, dan kepentingan bersama bukan berarti semuanya harus dimiliki oleh pemerintah. JawabannyaMengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia Liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia sebab bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga bila dijadikan dasar penegakan HAM, tidak akan sesuai dengan budaya bangsa, akan melanggaran ideologi Pancasila, serta peraturan perundang-undangan, sebab liberalisme mengedepankan kebebasan individu, sedangkan sosialisme mengedapankan kepentingan bersama, di sisi lain Pancasila menghendaki keseimbangan antara kepentingan / kebebasan individu, dan kepentingan bersama. Berikut ini jawaban aslinya: Jawaban ini BENAR. 7. Kemajuan teknologi dapat membahayakan nilai-nilai luhur Pancasila, misalnya terjadinya kemerosotan moral bangsa. Untuk menghindari hal tersebut dil … akukan dengan cara... a. Meninggalkan budaya bangsa b. Menekankan pendidikan budi pekerti C. mendengarkan masukan dari masyarakat d. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
|