Hai, Kak.
— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) February 25, 2022
Bisa diinformasikan Kak, untuk kendala tidak bisa mencetak formulir Induk SPT PPh 21 tersebut terjadi pada aplikasi e-SPT PPh 21 atau pada DJP Online?
Apakah ada notifikasi error yang muncul Kak? Silakan sertakan foto/gambar saat kendala terjadi ya Kak.
Tks*Sali
e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4.0.0
Contoh Cara Download Formulir 1721 A1 Excel
A. Penjelasan Formulir 1721 A1 dan 1721 A2
Untuk Formulir 1721 A1 diberikan oleh perusahaan sebagai pemotong pajak atau bendahara instansi terkait untuk formulir 1721 A2.
Formulir itu nantinya digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan WP OP sebagai pihak yang menerima penghasilan atau gaji.
Bukti potong atau formulir 1721 A1-A2, sama-sama merupakan dokumen berharga bagi setiap wajib pajak.
Fungsi dari formulir 1721 A1 adalah sebagai kredit pajak, dapat juga digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja.
Biasanya, bukti potong formulir 1721 A1-A2 dilampirkan saat wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh di aplikasi e-Filing.
Fungsinya adalah sebagai proses pengecekan kebenaran dari potongan pajak yang telah dibayarkan.
Apabila pekerja / pegawai tidak menerima bukti potong dari perusahaan / pemberi kerja atau bendahara instansi terkait, maka pekerja /pegawai bisa meminta langsung kepada bagian keuangan perusahaan / bendahara instansi terkait yang menangani hal ini.
Bukan hanya itu, jika WP memiliki penghasilan sampingan yang masuk dalam kategori kena pajak, maka WP juga berhak meminta bukti potong tersebut.
Baca juga tentang Cara Mengisi Formulir 1721 A1 pada Excel
B. Tabel Perbedaan Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2
Untuk lebih jelasnya beda bukti potong 1721 A1 dan Formulir 1721 A2, Anda dapat melihat perbedaannya dalam tabel berikut:
Formulir 1721 A1Formulir 1721 A2Karyawan swasta dan pensiunanPNS, TNI, Polisi atau pensiunanDilampirkan saat menyampaikan SPT Tahunan PPhDilampirkan saat menyampaikan SPT Tahunan PPhUntuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan. –Formulir bukti pemotongan pajak formulir 1721 A1 bisa juga didapatkan melalui DJP Online. –Formulir 1721 A1 hanya diberikan untuk pegawai tetap saja, sedangkan untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak dibuatkan. –Formulir 1721 A1 merupakan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap bekerja pada pemberi pajak selama tahun pajak. –Formulir 1721 A1 akan digunakan oleh pegawai tetap dalam melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi. –
Ketahui juga tentang Bukti Potong PPh 21 dan Berbagai Ketentuan yang Berlaku
Kapan Membuat Bukti Potong PPh 21 atau Formulir 1721 A1 – A2 Diberikan?
Mengenai hal ini diatur juga dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Melalui beleid tersebut, pemberi kerja membuat bukti potong PPh 21 atau bupot formulir 1721 A1 paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.
Sebab karyawan atau pegawai maupun penerima penghasilan yang telah dipotong pajaknya tersebut perlu menggunakan bukti potong PPh 21 untuk melaporkan pajak pribadinya.
Berikut penjelasan dari masing-masing contoh kasus kapan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 diberikan pada karyawan atau pegawai maupun pekerja:
Formulir 1721 A1 harus diterbitkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada karyawan/pegawai sebelum akhir periode pelaporan pajak.
Contoh:
- Untuk periode penerimaan penghasilan Januari-Desember, maka bukti potong PPh pasal 21, formulir 1721 A1 tersebut seharusnya diberikan pada pekan keempat Desember atau selambatnya pada Januari pada tahun berikutnya.
Hal yang sama berlaku jika periode penerimaan penghasilan kurang dari satu tahun.
Contoh:
- Periode penerimaan penghasilan Januari-Juni, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 diberikan pada akhir Juni atau pada Juli.
Perusahaan yang memotong PPh 21 atau 26 harus memberikan bukti pemotongan berupa Formulir 1721-A1 atau A2 atas penghasilan yang diterima karyawan, pegawai tetap, atau penerima pensiun berkala, paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.
Contoh:
- Periode tahun pajak 2022, maka bukti potong PPh 21 formulir 1721 A1 harus diberikan paling lama akhir Januari 2023.
Sedangkan pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum Desember, maka bukti pemotongan 1721-A1 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
Contoh:
- Karyawan CC berhenti bekerja di PT DDD pada Agustus, maka perusahaan harus memberikan bukti potong 1721-A1 September.
Untuk bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VI dan Formulir 1721-VII harus diberikan setiap ada pemotongan pajak, maksimal akhir bulan berikutnya.
Contoh:
- PT EEE menggunakan tenaga pekerja bebas pada bulan April, Mei, dan Juni. Maka perusahaan harus memberikan bukti potong 1721-VI tersebut paling lama pada bulan Mei untuk pemotongan PPh 21 atas penghasilan pada bulan April, begitu juga untuk pemotongan pajak pada bulan berikutnya.
Hal ini berdasarkan PER-16/PJ/2016 bahwa dalam hal satu bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 kali pembayaran penghasilan, maka bupot PPh 21 dan/atau 26 dapat dibuat sekali untuk satu bulan kalender.
Penghitungan Gaji Karyawan Mendapat PPh 21 DTP dan Terima THR/Bonus
B. Formulir 1721 SPT Masa
Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 disebut Formulir Induk.
Formulir Induk SPT Masa Formulir 1721 ini terdiri dari dua halaman, yakni:
1. Halaman pertama
Halaman pertama memuat data Masa Pajak yang dilaporkan, jenis SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 apakah berstatus Normal atau Pembetulan, jumlah lembar SPT Masa termasuk lampiran, serta identitas Pemotong Pajak.
Formulir Induk SPT Masa Formulir 1721 juga memuat jenis, jumlah penerima penghasilan, serta jumlah penghasilan bruto dan jumlah PPh 21/26 terutang yang bersifat tidak final.
Selain itu juga memuat data perhitungan PPh Pasal 21 /26 yang kurang atau lebih bayar.
2. Halaman kedua
Sedangkan halaman kedua Formulir 1721 SPT Masa memuat data jenis, jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto dan jumlah PPh 21/26 terutang yang bersifat final.
Lampiran yang akan disertakan dalam pelaporan SPT Masa PPh 21/26 terdiri dari pernyataan dan tanda tangan pemotong pajaknya.
Formulir 1721 SPT Masa PPh 21/26 ini terdiri dari:
- Bagian Header Formulir
- Pegawai tetap dan penerima pensiun/tunjangan hari tua/jaminan hari tua, dan PNS, anggota TNI/Polri, serta pejabat negara dan pensiunannya yang penghasilannya melebihi PTKP.
- Pegawai tetap dan penerima pensiun/tunjangan hari tua/jaminan hari tua, dan PNS, anggota TNI/Polri, serta pejabat negara dan pensiunannya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP.
C. Siapa yang Wajib Melaporkan SPT Masa PPh 21/26?
Pihak yang wajib melaporkan SPT Masa pajak penghasilan pasal 21/26 adalah Wajib Pajak yang pada saat daftar NPWP memiliki kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21.
Kewajiban tersebut tertera dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari KPP.
Berikut ini siapa saja Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26:
- Wajik pajak badan pusat
- Wajib pajak badan cabang
- WP Badan dengan status wajib pajak domisili
- WP Orang Pribadi dengan status wajib pajak pusat yang mempunyai kewajiban pemotongan PPh Pasal 21/26
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai WP cabang dan punya kewajiban pemotongan PPh 21/26
- WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Wajib Pajak Domisili dan punya kewajiban pemotongan PPh 21/26
- Wajib Pajak Bendahara Pemerintah Pusat, WP Bendahara Pemerintah Daerah, serta WP Bendahara Desa.
Cara Mendapatkan Bukti Potong PPh 21
Untuk mendapatkan bukti potong PPh 21 ini, karyawan / pegawai / pekerja bebas bisa memintanya ke perusahaan atau bendahara instansi terkait.
Perusahaan yang memotong pajak penghasilan pasal 21 wajib memberikan bupot PPh 21 kepada karyawan atau orang pribadi penerima penghasilan.
Bukti Potong PPh 21 biasanya akan diberikan perusahaan/pemberi kerja ke karyawan jauh hari sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan.
Jika seorang karyawan tidak menerima bukti potong dari pemberi kerja atau perusahaan, maka dia bisa memintanya langsung pada bagian keuangan di perusahaan itu.
WP yang memiliki pekerjaan sampingan, yang masuk dalam kategori kena pajak, juga berhak minta bukti pemotongan tersebut dari pihak pemberi pekerjaan, baik itu untuk pajak yang bersifat final ataupun tidak final.
Umumnya, perusahaan akan memberikan bukti pemotongan pajak tersebut pada karyawan beberapa pekan sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi.
WP pun sebaiknya meminta bukti pemotongan atas semua jenis penghasilan yang dipotong pajak. Sebab, bukti itu secara sah membuktikan yang bersangkutan sudah membayar pajak yang terutang.
D. Ketentuan Nomor Bukti Pemotongan Pajak PPh 21
Lalu, bagaimana dengan ketentuan nomor bukti pemotongan pajak dalam pembuatan bupot Pajak Penghasilan Pasal 21 ini?
Selengkapnya tata caranya baca di bawah ini:
- Nomor Bukti Pemotongan Pajak dalam Pembuatan Bupot PPh 21
E. Cara Membuat Bukti Potong 1721 A1
Setelah mengetahui ketentuan nomor bupot pajak penghasilan 21 dalam formulir 1721 A1, selanjutnya ketahui juga cara membuat bupot 1721 A1.
Selengkapnya ketahui caranya berikut ini:
- Cara Membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau 1721 A1
Setelah membuat bupot pajak penghasilan pasal 21, perusahaan pemotong pajak penghasilan pasal 21 wajib menyetorkan pemungutan PPh 21 ke kas negara.
Terbitkan Bukti Potong PPh 21 Tepat Waktu
Kapan Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 itu harus perusahaan berikan ke karyawan sudah dijelaskan di atas.
Berikutnya, sebagai Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang melakukan pemungutan/pemotongan PPh 21 karyawan, harus menyetorkan PPh 21 karyawan tersebut ke kas negara.
Untuk cara setor PPh 21 mudah, ikuti Cara Bayar Pajak Online di e-Billing Klikpajak.
Setelah menyetorkan pemungutan PPh 21, perusahaan wajib melaporkan SPT Tahunan Badan yang di dalamnya terdiri dari semua transaksi perpajakan yang dilakukan dalam Tahun Pajak termasuk pemotongan PPh 21.
Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.
Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak
Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.
Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.