Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap

Budaya Politik di Indonesia bisa dilihat dari pelaku masyarakatnya. Jadi, pengertiannya yaitu tindakan atau sikap warga negara dalam merespon struktur serta aktivitas politis dalam sebuah wilayah.

Adapun mengenai budaya poliktik ini berasal dari aspek tertentu, seperti adat, pengetahuan serta norma masyarakat. Hasil pemahaman, pembelajaran maupun analisis dalam kurun waktu tertentu oleh masyarakat yang akhirnya membentuk budaya.

Sifat budaya yang berkembang di masyarakat indonesia sekarang adalah mixed political culture. Selain mempunyai budaya bertipe parokial, juga memegang partisipan. Apa pengertian dari kedua tipe ini? Untuk mengetahuinya, yuk simak pembahasan berikut.

Penjelasan Mengenai Budaya Politik di Indonesia Saat Ini

Menurut para ahli, budaya politik masyarakat Indonesia tidak hanya menganut satu tipe saja. Parokial bisa dilihat dari kurangnya partisipasi warga negara terhadap kegiatan bidang ini. Kurangnya partisipasi ini bisa karena banyak hal.

Secara umum, kasus tersebut bisa ditemui pada wilayah masyarakat yang sulit dijangkau, seperti pedalaman gunung, pesisir maupun desa terpencil. Selain itu bisa juga karena faktor lain, seperti ekonomi, rendahnya pendidikan maupun sarana prasarana.

Sedangkan budaya politik di Indonesia partisipan bisa dilihat dari aktifnya peran masyarakat yang membuka suara setiap ada aktivitas politik. Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak rakyat.

Berdasarkan buku yang berjudul Mengenal Ilmu Politik (2015) karya Ikhsan Darmawan, terdapat tiga tipe budaya bidang ini. Budaya politik di Indonesia masuk ke dalam tipe yang sudah disebutkan sebelumnya. Tiga tipe tersebut antara lain:

1. Parokial

Parokial mempunyai cakupan daerah terbatas. Jadi, lingkupnya kecil dalam zona daerah. Parokial menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam kegiatan bidang ini rendah.

Biasanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tradisional atau berada di wilayah terpencil, sehingga sarana untuk ikut berpartisipasi pun kurang memadai. Parokial ditandai dengan kurang tertariknya warga mengenai masalah politik.

2. Partisipan

Budaya politik di Indonesia partisipan ditandai dengan kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan aspek ini. Masyarakat pada partisipan sadar bahwa sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban terkait masalah politik.

Kontribusi aktif yang diberikan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik. Apalagi mengingat masyarakat memang mempunyai peran dalam penetapan kebijakan tersebut, tidak hanya oleh penguasa saja.

Partisipan secara umum diterapkan pada wilayah yang sistemnya menganut demokrasi. Sebab, pada sistem ini, dalam negara pemerintah serta masyarakat memiliki hak dan juga kebebasan setara.

3. Subjek

Terakhir adalah subjek, di mana masyarakat tidak sadar dan kurang perduli mengenai sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Warganya lebih tertarik terhadap hasil dari penyelenggaraannya.

Sedangkan terkait proses, keterlibatan dan partisipasi termasuk rendah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh dari warga terhadap sistem ini sangat kecil. Masyarakat hanya menunggu kebijakan dari penguasa saja, tidak ikut andil di dalamnya.

Beberapa Ciri Budaya Politik di Indonesia Setiap Jenisnya

Di Indonesia menganut dua jenis budaya yang sering kita temui. Budaya yang berlangsung tergantung dari banyak faktor, namun yang paling dominan adalah lingkungan. Uraian mengenai cirinya sebagai berikut.

1. Parokial

Ciri dari parokial yaitu masyarakat apatis, ruang lingkup sempit dan kecil, pengetahuan warga mengenai aspek ini termasuk kategori sangat rendah, masyarakat tidak memperdulikan bahkan menarik diri dari kawasan politik.

Ciri lainnya yaitu masyarakat jarang sekali berhadapan dengan sistem ini, kesadaran warga mengenai kewenangan serta kekuasaan negara sangat rendah. Jadi, intinya budaya politik di Indonesia satu ini membuat rakyatnya kurang aktif berpartisipasi.

2. Partisipan

Ciri-ciri dari partisipan yaitu masyarakat mempunyai kesadaran tinggi untuk aktif berperan terkait bidang ini dan sadar bahwa warga memiliki hak serta tanggung jawab terhadap kehidupan politik.

Ciri lainnya adalah rakyat tidak begitu saja menerima situasi yang ada, tapi secara sadar memberikan penilaian terhadap masalah terkait politik. Budaya politik di Indonesia jenis partisipan ini merupakan yang paling ideal bagi negara demokrasi.

Ada beberapa contoh budaya ini di masyarakat Indonesia, yaitu berpartisipasi dalam pemilu bagi yang memenuhi persyaratan ketentuan, ikut serta dalam forum untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai.

Aktifnya masyarakat dalam kegiatan bidang ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan negara, apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Jadi, budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat rakyatnya aktif berperan.

Budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat masyarakatnya aktif berperan, apalagi mengingat sistemnya demokrasi.***(Editor/UMSU)

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Bagian-bagian budaya politik

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :

1. Budaya politik apatis (tidak acuh, masa bodoh, dan pasif)
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
3. Budaya politik partisipatif (aktif)

Tipe-tipe Budaya politik

• Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
• Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
• Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Budaya politik yang berkembang di Indonesia

Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut :

• Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
• Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
• Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
• kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
• Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Budaya Politik di Indonesia

• Hierarki yang Tegar/Ketat

Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.

Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.

• Kecendrungan Neo-patrimonisalistik

• Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
• Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
• Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
• Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Lihat pula

• Administrasi publik
• Politik Indonesia

Hak ekonomi, sosial, dan budaya

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

Lembaga Kebudayaan Nasional

Forum Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok

Administrasi Warisan Budaya Nasional

Sistem sosial budaya Indonesia

Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan

Fokus budaya di Indonesia

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman

Lingkungan kebudayaan Asia Timur

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Teori konspirasi Marxisme budaya

Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata

Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI

Kebijakan kebudayaan Uni Eropa

Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Mahakarya Warisan Budaya Lisan dan Takbenda Manusia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan (Belanda)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Stuart Hall (ahli teori kebudayaan)

Masyarakat Advokasi Warisan Budaya

Daftar perusakan cagar budaya di Indonesia

Rempah-rempah dan Budaya Bahari

Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Revolusi Kebudayaan (Libya)

Istana Kebudayaan dan Sains

Timbal balik (antropologi budaya)

Staf Ahli Panglima Tentara Nasional Indonesia

Kontra-kebudayaan pada 1960-an

Konferensi Kebudayaan Indonesia

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Indonesia

Wikipedia dalam budaya masyarakat

Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Renaisans Kebudayaan Tionghoa

Genosida Armenia dalam budaya

Seni Budaya dan Sastra di Kabupaten Maros

Teori kepribadian golongan darah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kementerian Sains, Pendidikan dan Kebudayaan Reich