Melanjutkan tulisan Contoh Soal USBN PKN SMA dan Jawabannya ~ Kurikulum 2013 Paket 1 bagian kedua (soal nomor 11-20), bagian ketiga dimulai dari soal nomor 21. 21. Berikut adalah salah satu contoh sikap positif partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakkan hukum di masyarakat adalah.... A. menyisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung B. tidak menerobos lampu merah saat ada polisi C. tidak melakukan tindakan kriminalitas D. tidak melakukan penghianatan terhadap negara E. mematuhi kewajiban membayar pajak Jawaban: C 22. Salah satu ciri budaya kaula atau subjek adalah… A. pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas B. berperan aktif dalam proses politik yang terjadi dalam masyarakat C. masyarakat tidak ikut dalam menentukan apa-apa terhadap perubahan politik D. patuh terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tidak mau memberikan masukan E. lebih banyak dipengaruhi oleh pemimpin agama maupun adat Jawaban: D 23. Dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar negeri, perlu ditanamkan semangat nasionalisme kepada seluruh bangsa indonesia, karena dengan semangat nasionalisme bangsa indonesia mampu .... A. mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila B. menghargai bangsanya secara berlebihan C. memiliki rasa lebih tinggi dari bangsa lain D. menghadapi tantangan dari Negara tetangga E. menumbuhkan sikap chauvinisme terhadap negaranya Jawaban: A 24. Ciri khas dari negara kesatuan adalah… A. kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat B. kepala negara mewakili hak veto C. tiap provinsi memiliki Undang-Undang Dasar sendiri D. negara tidak berdaulat E. negara memiliki satu Undang-Undang Dasar, Kepala negara, dewan menteri dan DPR Jawaban: E 25. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Bagi Indonesia bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini mempunyai kelebihan antara lain ... A. adanya peraturan-peraturan daerah dengan pusat yang seragam B. pendapatan daerah dapat memenuhi kebutuhan seluruh negara C. peraturan yang dibuat daerah sesuai dengan keadaan dan potensinya D. pekerjaan pemerintah pusat menjadi bertumpuk-tumpuk E. peraturan-peraturan daerah harus sesuai dengan pusat Jawaban: C 26. Mengakui adanya hak setiap warganegara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, merupakan makna hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila yaitu sila … A. pertama B. kedua C. ketiga D. keempat E. kelima Jawaban: E 27. Pemerintahan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah .... A. melaksanakan apa yang menjadi program dan kepentingan penguasa B. mendengarkan keluhan tanpa melaksanakan apa yang diinginkan rakyat C. bekerjasama dengan masyarakat yang hanya menguntungkan penguasa D. melaksanakan program pemerintah yang pro penguasa dan kelompoknya E. melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawaban: A 28. Jaksa Agung dalam melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengangkat penyidik ad hoc. Penyidik ad hoc terdiri atas unsur … A. pemerintah dan parlemen B. jaksa dan hakim C. jaksa muda dan panitera D. sarjana hukum dan yang sederajat E. pemerintah dan masyarakat Jawaban: E 29. Di bawah ini contoh peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kecuali… A. Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh Westerling tgl 12 Desember 1946 B. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984 C. Peristiwa Talangsari tgl 7 Februari 1989 D. Tragedi Shabra dan Shatila September 1982 E. Tragedi Semanggi 1 tanggal 13 November 1998 Jawaban: D 30. “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Keberadaan Bank Indonesia ini diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal …
A. 23
B. 23A C. 23B D. 23C E. 23D Jawaban: E
Lanjut ke soal nomor 31-40 => Contoh Soal USBN PKN SMA dan Jawabannya ~ Kurikulum 2013 Paket 1 (Part-4)
tirto.id - Indonesia memiliki beberapa lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di tanah air. Di antara lembaga-lembaga penegak hukum itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kehadiran aparat penegak hukum dalam kehidupan bernegara diharapkan mampu menjadi penjamin keadilan dan kedamaian. Segala bentuk pelanggaran yang menyalahi norma hukum dapat ditindak.
Dengan demikian, rasa damai dapat dirasakan oleh masyarakat dan kondisi keamanan cenderung stabil. Lantas, apa itu penegakan hukum?
Merujuk Modul Pembelajaran SMA PPKn XII (2020:10) terbitan Kemdikbud, sesuai penjelasan pakar tata negara Indonesia sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jimly Asshiddiqie, pengertian penegakan hukum adalah sebagai berikut:
"Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara."
Definisi penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia.
Sebagai negara hukum, pemerintahan di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian.
Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum
Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap oleh seluruh pihak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri memiliki arti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta;.
Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindugan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum.
Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja ekstra keras karena diawasi oleh masyarakat sendiri. Selain itu ada berbagai cara bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia, seperti dikutip dari modul PPKn SMA Kelas XII (2020):
1. Sosialisasi tentang hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
Sosialiasasi adalah tahap awal yang diperlukan untuk memberitahukan atau tentang undang-undang, hukum, tata tertib dan norma-norma yang ada dimasyarakat.
Salah satu contohnya adalah dengan pola pendidikan disekolah-sekolah pada mata pelajaran PPKn, Sosiologi, Pendidikan Agama dan lain-lain yang dalamnya akan disertai dengan dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan.
2. Menanamkan sikap patuh pada hukum
Sikap patuh memberikan gambaran tentang keterlaksanaan undang-undang, hukum, tata tertib dan norma-norma yang sudah disosialisasikan agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya belajar tentang teori hukum, tetapi harus diimplemetasikan sungguh-sungguh.
3. Membangun kesadaran hukum
Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Karena itu, kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum.
4. Memahami pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari
Salah satu nilai yang diambil dalam penegakkan hukum adalah nilai keadilan. Hal ini menyakinkan kita untuk menyadari jika hukum dibentuk bersumber pada keadilan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Jika semua menyadari harus berbuat adil maka pelanggaran-pelanggaran hukum tidak akan terjadi.
5. Menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih
Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak malampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Sebagai seorang yang profesional maka dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum.
6. Memupuk budaya hukum
Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.
Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai.
Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga:
- Contoh Partisipasi Politik di Lingkungan Keluarga
- Contoh Partisipasi Politik Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa
- Kenali Partisipasi Politik: Apa Saja Ciri-Ciri Masyarakat Politik?
Baca juga
artikel terkait
PENEGAKAN HUKUM
atau
tulisan menarik lainnya
Maria Ulfa
(tirto.id - ulf/ulf)
Penulis: Maria Ulfa
Editor: Addi M Idhom
Subscribe for updates Unsubscribe from updates