Berapakah tarif PPh 21 bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP?

Contoh Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap BerNPWP dan Tidak Ber-NPWP Dengan Gaji Bulanan

Table of Contents Show

Berapa tarif PPh 21 jika tidak punya NPWP?
Berapa tarif apabila tidak memiliki NPWP?
Berapa tarif PPh 21 bagi karyawan?
Jika tidak memiliki NPWP maka berapakah kenaikan tarif atas PPh pasal 22?

Berikut ini diberikan ilustrasi format dan contoh menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk pegawai dengan berbagai situasi dan kondisi. Meski situasi dan kondisi masing-masing wajib pajak berbeda-beda satu dengan yang lain, namun prinsip menghitung PPh 21 sama. Besaran PTKP telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru PMK No 101 th 2016 yang mulai berlaku per 1 Januari 2016.

Contoh 1
Sartono pada tahun 20xx bekerja pada perusahaan PT Handa Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp9.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji. Sartono menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Sartono dari PT Handa Jaya hanya dari gaji. Sartono ber-NPWP Tentukan PPh Pasal 21 bulan Januari!

Pembahasan:
Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 9.000.000,00

Pengurangan:
1. Biaya Jabatan: 5% X Rp9.000.000,00	Rp 450.000,00
2. luran pensiun	Rp 90.000,00 (+)
		Rp 540.000,00 (-)
Penghasilan neto sebulan		Rp 8.460.000,00

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp8.460.000,00		Rp101.520.000,00

PTKP setahun (K/0)
- untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00*
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00* (+)
		Rp58.500.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp43.020.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp43.020.000,00 = Rp2.151.000,00

PPh Pasal 21 bulan Januari

Rp2.151.000,00 : 12 = Rp179.250,00

Catatan:

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
besaran PTKP berdasarkan ketentuan baru PMK No 101 th 2016 yg mulai berlaku per 1 Januari 2016
Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar: 120% x Rp179.250,00= Rp215.100,00.
Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

Contoh 2
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Pegawai tetap Yang Baru Memiliki NPWP Pada Tahun Berjalan

Narto, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Rap dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp9.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Narto BARU MEMILIKI NPWP pada bulan Juni 20xx dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Rap untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni. Tentukan PPh 21 !

Pembahasan
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari- Mei 20xx adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan		Rp 9.500.000,00

Pengurangan:
1. Biaya Jabatan: 5% x Rp9.500.000,00	Rp 475.000,00
2. luran pensiun	Rp 200.000,00(+)
		Rp 675.000,00(-)
Penghasilan neto sebulan		Rp 8.825.000,00

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp8.825.000,00		Rp 105.900.000,00

PTKP setahun (TK/0)
- untuk WP sendiri		Rp 54.000.000,00(-) PMK No 101 th 2016
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 51.900.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun:
5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00

15%x Rp1.900.000,00 = Rp 285.000,00 (+)

Total =Rp2.785.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan Rp2.785.000,00 : 12 = Rp232.083,33

PPh Pasal 21
yang harus dipotong sebulan karena tidak ber NPWP: 120% x Rp232.083,33 = Rp278.500,00

yang dipotong dari Januari - Mei 20xx =5 x Rp278.500,00	Rp 1.392.500,00
PPh Pasal 21 terutang apabila ber NPWP 5 x Rp232.083,33	Rp 1.160.416,65(-)
Selisih (20% x 5 x Rp232.083,33)	Rp 232.083,35

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong untuk bulan Juni 20xx, setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja, dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 20xx tidak berubah, adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya)	Rp232.083,33
Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-Mei 20xx) 20% x 5 x Rp232.083,33	Rp 232.083,35(-)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 20xx	Nihil

Apabila Narto baru memiliki NPWP pada akhir November 20xx dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember 20xx, dengan asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 20xx adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya)	Rp 232.083,33
Pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-November 20xx) 20% x 11 x Rp232.083,33	Rp 510.583,33 (-)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Desember 20xx	(Rp 278.500,00)

Karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Desember 20xx, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah Nihil. Jumlah sebesar Rp278.500,00 dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan berikutnya, jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 20xx, dimana Narto baru memiliki NPWP pada akhir bulan November 20xx sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember 20xx adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan setahun: Rp9.500.000,00 x 12		Rp 114.000.000,00

Pengurangan:
Biaya Jabatan 5% x Rp114.000.000,00	Rp 5.700.000,00
luran pensiun: Rp200.000,00 x 12	Rp 2.400.000,00(+)
		Rp 8.100.000,00(-)
Penghasilan neto setahun		Rp 105.900.000,00

PTKP setahun (TK/0)
- untuk WP sendiri		Rp 54.000.000,00(-) PMK No 101 th 2016
Penghasilan Kena Pajak		Rp 51.900.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun 5%xRp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00 15%xRp1.900.000,00 = Rp 285.000,00 Total		Rp2.785.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong krn tidak berNPWP
Bulan Januari — November 20xx 11 x Rp278.500,00	Rp 3.676.200,00
Bulan Desember 20xx	Rp 0,00(+)
		Rp 3.676.200,00(-)
PPh Pasal 21 lebih dipotong untuk diperhitungkan pada bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya		(Rp 891.200,00)

Karena jumlah sebesar Rp891.200,00 sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang bulan berikutnya di tahun pajak berikutnya oleh Pemotong PPh Pasal 21, maka jumlah yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang bersangkutan sebesar Rp2.785.000,00. Sisanya akan diperhitungkan di bulan-bulan setelahnya.

Bagikan topik ini ke kolega/ relasi/ teman Anda

Sangat berterimakasih bila bersedia mencantumkan alamat link halaman ini sebagai sumber

Berapa tarif PPh 21 jika tidak punya NPWP?

Berdasarkan pada Pasal 20 ayat (1) PER-16/PJ/2016, untuk penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang sudah ber-NPWP.

Berapa tarif apabila tidak memiliki NPWP?

Lalu bagaimana perhitungan pajak bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP? Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak lebih besar 20% dari wajib pajak yang memiliki NPWP.

Berapa tarif PPh 21 bagi karyawan?

Besaran komponen ini adalah 5% dari gaji pokok, dengan potongan maksimal sebesar Rp 500.000 per bulan. Itu berarti biaya jabatan hanya akan memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan Rp 500.000, berapapun nilai persentase 5% yang dihasilkan dari total gaji pokok.