Heni Widiastuti Jumat, 3 Juni 2022 | 08:40 WIB
Pengaruh iklim pada keberagaman sosial budaya di negara Indonesia.
GridKids.id - Kids, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh iklim terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia.
Yap, iklim ternyata membawa pengaruh besar untuk kehidupan dan keberagaman sosial budaya. Dalam buku Mengenal Musim di Dunia (2019), iklim diartikan sebagai keadaan cuaca selama beberapa tahun terakhir. Seenggaknya membutuhkan waktu 30 tahun untuk mengetahui bagaimana kondisi iklim terkini. Iklim berbeda dengan cuaca. Iklim lebih mencakup kawasan yang luas. Dengan begitu, iklim tak hanya meliputi Indonesia, namun juga sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan seluruh dunia.
Lalu, bagaimana pengaruh iklim pada keberagaman sosial budaya di Indonesia?
Iklim berpengaruh pada keberagaman sosial budaya di Indonesia. Karena kondisi iklim dapat memengaruhi aktivitas atau kegiatan dan cara hidup masyarakat.Baca Juga: Mengenal Manfaat Keberagaman Karakteristik Kebudayaan Indonesia
Dalam buku Seri Sains: Iklim (2019) karangan Sri Winarsih, dalam bidang budaya, iklim bisa memengaruhi cara berpakaian seseorang, bentuk rumah, dan aspek budaya lain.
Contohnya seperti Indonesia yang memiliki iklim tropis, sehingga cara berpakaian masyarakat Indonesia lebih cocok menggunakan pakaian berbahan tipis. Sedangkan di negara Eropa memiliki iklim yang cenderung subtropis. Pada musim dingin, masyarakat Eropa harus mengenakan pakaian yang tebal dan saat musim panas, mereka akan mengenakan pakaian yang tipis. Secara singkat, dalam kehidupan budaya, iklim dapat memengaruhi cara hidup masyarakat di Indonesia. Enggak hanya itu saja, iklim juga berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat. Dengan adanya perubahan iklim ini, akan membuat manusia harus beradaptasi lagi, baik dengan cara berinteraksi atau melakukan suatu pekerjaan. Misalnya saja, dalam kondisi iklim yang membuat cuaca terkadang berubah enggak menentu secara tiba-tiba. Sehingga, masyarakat harus membawa payung atau jas hujan jika terjadi hujan secara tiba-tiba.Baca Juga: 5 Manfaat Keberagaman Sosial Budaya Sebuah Bangsa, Apa Saja?
Namun terkadang secara tak langsung, iklim juga bisa memengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Khususnya pada mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut atau perairan.
2. Iklim juga dapat memengaruhi cara hidup masyarakat Indonesia, seperti bentuk rumah dan cara berpakaian. Nah, itulah penjelasan dan pembahasan tentang apa saja pengaruh iklim pada keberagaman sosial budaya di Indonesia.
-----
Ayo kunjungiadjar.iddan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
KOMPAS.com/Vanya Karunia Mulia Putri
Ilustrasi bagaimana pengaruh iklim terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia.
KOMPAS.com - Iklim membawa pengaruh besar bagi kehidupan serta keragaman sosial budaya di Indonesia.
Menurut M. Noor Said dalam buku Mengenal Musim di Dunia (2019), iklim adalah keadaan cuaca selama beberapa tahun terakhir.
Butuh waktu kurang lebih 30 tahun untuk mengetahui kondisi iklim terkini. Berbeda dengan cuaca, iklim mencakup kawasan yang luas.
Dengan demikian, iklim berarti tidak hanya meliputi Indonesia, melainkan sejumlah negara di Asia Tenggara atau seluruh dunia.
Bagaimana pengaruh iklim terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia?
Pengaruh iklim terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia sangatlah besar. Sebab kondisi iklim memengaruhi aktivitas atau kegiatan hingga cara hidup masyarakat Indonesia.
Dikutip dari buku Seri Sains: Iklim (2019) karangan Sri Winarsih, pada bidang budaya, iklim memengaruhi cara berpakaian seseorang, bentuk rumah, atau aspek budaya lainnya.
Baca juga: 10 Perbedaan Cuaca dan Iklim
Sebagai contoh, Indonesia beriklim tropis, sehingga cara berpakaian masyarakat Indonesia lebih cocok menggunakan kaos, kemeja, dan celana berbahan tipis.
Sedangkan Eropa yang cenderung beriklim subtropis, harus mengenakan pakaian yang cocok sesuai musimnya. Misal, musim dingin berarti orang Eropa harus menggunakan pakaian tebal, sementara ketika musim panas, memakai pakaian tipis.
Sederhananya, dalam kehidupan budaya, iklim memengaruhi cara hidup masyarakat Indonesia.
Tak hanya itu, iklim juga berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat Indonesia.
1 Dalam penyusunan norma hukum, secara umum dikenal dua metode yakni kodifikasi dan modifikasi. Secara sederhana, kodifikasi dapat dimaknai sebagai pe … nyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas. Sedangkan modifikasi adalah penyusunan norma hukum yang dapat merangsang pembangunan dan perkembangan kehidupan di dalam negara. T. Koopmans menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dewasa ini tidak lagi berusaha ke arah kodifikasi, melainkan modifikasi. Pertanyaan: 1. Coba analisis pernyataan T Koopmans tersebut dan menghubungkannya dalam konteks Indonesia, mengapa pembentukan undang-undang dewasa ini lebih mengarah kepada modifikasi, bukan kodifikasi! 2. Dalam beberapa waktu terakhir, di Indonesia sedang ramai membicarakan omnibus law sebagai salah satu metode dalam pembentukan norma hukum. Apakah metode omnibus law tersebut sama atau tidak dengan metode kodifikasi. Berikan analisis Saudara! 20 2 Perubahan pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undnagan ternyata tidak menyelesaikan problematika atau diskursus terkait jenis dan hierarki dalam sistem perundang- undangan di Indonesia. Berdasarkan pengaturan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011, salah satu problematikanya adalah mengenai kedudukan atau posisi peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri (Permen) dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Pertanyaan: a. Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri (Permen) dalam hierarki, apakah berada di bawah atau di atas Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan? b. Berikan argumentasi Saudara tentang hal apa saja yang menjadi tolok ukur untuk menentukan hierarki Peraturan Menteri (Permen) dibandingkan dengan Peraturan Daerah (Perda)! c. Berdasarkan argumentasi Saudara dalam jawaban poin b, berikan pula argumentasi Anda mengenai apakah penyusunan peraturan daerah bisa bersumber dari peraturan menteri? Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan diatur mengenai ketentuan sanksi pidana.Pertanyaan: a. Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dapat memiliki materi muatan ketentuan pidana? b. Berikan argumentasi dan ketentuan hukum yang bisa dijadikan sebagai dasar jawaban Saudara! 4 Kasus: Bupati dan DPRD Kabupaten Samosir sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Ranperda ini diharapkan dapat mengubah sekaligus menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penyusunan perda yang baru ini bertujuan agar setiap perusahaan dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya mayarakat Samosir sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kata lain, setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Samosir harus mampu memberikan kemanfaatan dan kontribusi, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan Hal ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan Perusahaan di Samosir, namun belum memberi kontribusi positif secara maksimal, periodik, berkelanjutan dan berkeadilan terhadap lingkungan sosial di wilayah perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha. Walaupun sebelumnya sudah ada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun keberadaan Perda tersebut dirasakan belum cukup ampuh mengatur tentang penegakan hukum tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Samosir. Selain ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, beberapa peraturan perundang- undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 4. Undang-Pertanyaan:Susunlah suatu Dasar Pertimbangan/Landasan dalam Pembentukan suatu Peraturan Daerah(Perda) berdasarkan pada contoh kasus tersebut!Jawaban Sudah ReadyTerpercaya dan AmanahIg : jokitugas733Sumber refrensi jelasMinat 082230700084
Pengertian Tindakan Yang Tidak Adil?
Apa pengertian terminologi secara terminologi
Pengertian dari pemerintahan repupublik
Apakah di dalam Peraturan Pemerintah yang salah satu fungsinya adalah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, boleh mencan … tumkan sanksi pidana sedangkan dalam Undang-Undang nya sendiri tidak ada memuat sanksi pidana, atau pemaksa,?. Tanggapan anda harus menyertakan dasar hukumnya.
pahami dan tentukan desain penelitian dan operasionalisasi variabel mengacu pada landasan teori yang di kemukakan oleh para ahli
Hallo boleh minta saran untuk nama TEMA KEGIATAN HUT RI KE-77 untuk kegiatan peringatan dikarang taruna masyarakat Terimakasih
Mr. X memiliki seorang ibu yang sedang sakit dan harus dioperasi sesegera mungkin sehingga memerlukan uang untuk biaya operasinya .Pada waktu yang ber … samaan Mr. X sudah berjanji kepada isterinya akan membelikan gelang emas sebagai kado ulang tahun perkawinan. Selain itu juga, Mr. X juga sudah berjanji pada anaknya yang sekarang ini duduk di kelas 4 SD untuk membelikan sepeda agar lebih mudah pergi ke sekolah dan sebagai bentuk apresiasi karena mendapat rangking 1 di kelasnya.Pertanyaan:1. Buatlah klasifikasi pembagian tingkatan kemaslahatan yang terdapat dalam hukum Islam!2. Berikanlah analisis terkait studi kasus tersebut dihubungkan dengan tingkatan kemaslahatandalam hukum Islam!
Apa itu tidak memihak?
Pasal yang mengatur apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepr … esidenan tercantum pada UUD NRI Tahun 1945 ... a. Pasal 8 ayat (1) b. Pasal 8 ayat (2) c. Pasal 8 ayat (3) d. Pasal 8 ayat (4) e. Pasal 8 ayat (5)