Yang bukan dampak positif diterapkanya sistem tanam paksa adalah

Jakarta -

Cultuurstelsel itu apa, sih? Cultuurstelsel adalah kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch (1830-1833).

Secara garis besar, cultuurstelsel dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanah mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional.

Sistem tanam paksa ini membawa keuntungan besar di negara Belanda. Sebaliknya bagi petani di Jawa, sistem ini membuat masyarakat menderita. Waktu dan energi masyarakat terkuras untuk mengurus tanah milik pemerintah kolonial.

Sebelum diberlakukan kebijakan cultuurstelsel, pemerintah kolonial di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles telah menetapkan kebijakan landrente atau sistem sewa tanah. Kebijakan ini ditempuh saat Inggris menguasai Hindia Belanda pada 1811-1816.

Namun, kebijakan ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah kolonial saat Hindia Belanda kembali ke Belanda. Ditambah lagi, pada 1825-1830 terjadi perang Diponegoro yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit keuangan karena pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan.

Selain itu, berdasarkan penelitian bertajuk 'Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa pada Tahun 1830-1870" yang dilakukan Agnes Dian Anggraini dari Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hutang Belanda semakin bertambah akibat perang-perang Napoleon dan kegagalan Belanda merebut kembali Belgia.

Maka dari itu, untuk mengatasi krisis keuangan pihak Belanda, Johannes Van den Bosch mengajukan gagasan cultuurstelsel kepada Raja Wilem I dan mendapat persetujuan. Dengan demikian, cultuurstelsel dilakukan dengan tujuan utama mengatasi krisis keuangan dan mengisi kekosongan kas negara pihak Belanda.

Kebijakan Cultuurstelsel

Johannes Van den Bosch membuat kebijakan untuk meminta para petani menanam tanaman ekspor, seperti tebu, tembakau, kopi, dan nila di seperlima bagian dari tanah milik mereka.

Jika petani tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam setahun.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No.22.

1. Penduduk menyediakan Sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa

2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan cultuurstelsel tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa

3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman cultuurstelsel tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi

4. Tanah yang disediakan untuk tanaman cultuurstelsel dibebaskan dari pembayaran pajak tanah

5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan cultuurstelsel wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat

6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani, menjadi tanggungan pemerintah

7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan cultuurstelsel berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum

8. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun

Ciri Utama Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa

Kebijakan eksploitasi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda ini memiliki ciri yakni kewajiban rakyat Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yakni hasil-hasil pertanian dan bukan dalam bentuk uang.

Pemerintah kolonial mengharapkan dengan pungutan pajak dalam bentuk natura ini tanaman dagang dapat dikirim ke negeri Belanda untuk dijual pada pembeli dari Eropa, dengan keuntungan yang besar.

Penyimpangan Cultuurstelsel

Berdasarkan kebijakan di atas, kebijakan yang dibuat terlihat tidak memberatkan rakyat kan detikers? Namun, dalam praktik cultuurstelsel terjadi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Ini dia beberapa penyimpangannya.

1. Pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani

2. Petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor

3. Pengembalian kelebihan hasil sangat sedikit, tidak sebanding dengan kelebihan yang seharusnya

4. Tenaga sukarela ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditetapkan dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padi untuk kebutuhan

Dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, cultuurstelsel atau sistem tanam paksa ini menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat Hindia Belanda yang kini dikenal dengan nama Indonesia.

Mereka harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda. Masyarakat tidak hanya mengorbankan harta tapi juga tenaga. Masa itu dinilai sebagai salah satu periode terkelam di sejarah Indonesia, itu dia penjelasan mengenai cultuurstelsel.

Simak Video "Jalan-jalan Keliling di Kota Lama Semarang Saat Malam Gelap"

Jakarta -

Sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sekitar dua puluh persen untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu dan tarum. Tujuan dari sistem tanam paksa adalah untuk menutup defisit yang terjadi pada pemerintah Belanda dan digunakan untuk mengisi kas penjajah pada saat itu.

Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu. Tanaman ekspor tersebut nantinya dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial dan bagi warga yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah.

Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa keuntungan yang sangat besar untuk pihak Belanda. Dari keuntungan ini, hutang Belanda dapat dilunasi dan semua masalah keuangan bisa diatasi. Sebab, kas pemerintah Belanda mengalami kerugian setelah Perang Jawa tahun 1830. Sistem ini pun berhasil dan pemerintah Belanda meraup keuntungan yang amat besar.

Namun, lain daripada Belanda, justru rakyat Indonesia menderita dan mendapat kerugian besar. Pelaksanaan sistem tanam paksa membuat para petani sangat menderita kala itu karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang akan diserahkan ke pemerintah kolonial.

Meskipun peraturan tanam paksa jelas memberatkan para petani dan penduduk, namun kenyataan di lapangan, penderitaan yang dialami jauh lebih besar dan berkepanjangan karena dicekik kemiskinan dan ketidaktentuan penghasilan ke depannya.

Berdasar pada Modul Sejarah Indonesia Kelas X yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sistem tanam paksa telah merendahkan harkat dan martabat Bangsa Indonesia, di rendahkan sampai menjadi alat bangsa Asing untuk mengisi kasnya. Keadaan rakyat sudah tentu kacau, sawah dikurangi untuk keperluan tanam paksa, rakyat dipaksa bekerja dimana-mana, kadang-kadang harus bekerja di kebun yang letaknya jauh sampai 45 kilometer dari desanya.

Hingga sedemikian menderita nasib rakyat Indonesia yang dijajah Belanda. Akibat program Belanda yang ingin menambah kas keuangan mereka, rakyat Indonesia menjadi sengsara, kelaparan merajalela, bahkan sampai menimbulkan kelaparan yang berujung kematian.

Keadaan ini menimbulkan reaksi yang keras sampai di negeri Belanda. Mereka berpendapat bahwa sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti keikutsertaan pihak swasta dari Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sistem tanam paksa kemudian secara berangsur-angsur dihapuskan tahun 1861, 1866, 1890, dan 1916.

Nah, itulah akibat yang terjadi pada rakyat Indonesia dalam penerapan sistem tanam paksa pada tahun 1830an itu. Semoga menambah pengetahuanmu, ya detikers.

Simak Video "Gegara Omicron Belanda Lockdown Lagi"

"Dampak Positif dan Negatif Tanam Paksa Bagi Indonesia" merupakan tema menarik yang akan kita bahas pada artikel ini secara rinci dan lengkap. Sistem tanam paksa adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kebijakan sistem tanam paksa memaksa petani yang mempunyai tanah untuk menanam 20% tanaman wajib yang menjadi komoditas ekspor pemerintah Hindia Belanda, seperti kopi, teh, dan tebu.

Sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap pemilik tanah atau petani di Indonesia ternyata menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Tanam paksa berdampak sangat merugikan bagi masyarakat pribumi, oleh karena itu dalam pembahasan kali ini kita sama-sama akan menganalisis mengenai dampak positif dan negatif tanam paksa bagi Indonesia.

Baca Juga : 7 Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa

Tanam paksa ternyata tidak hanya menimbulkan atau mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat, ada beberapa dampak positif yang dapat diambil dari kebijakan sistem tanam paksa. Namun dampak positifnya sangat tidak sebanding dengan dampak negatif yang diderita oleh masyarakat pribumi.

Apa saja dampak positif tanam paksa bagi Indonesia? Berikut ini 4 dampak positifnya, meliputi :

1. Rakyat mengenal sistem uang dalam kegiatan perdagangan, karena sebelumnya menggunakan sistem tradisional, seperti barter.
2. Jaringan jalan raya menjadi sangat luas, karena pemerintah Hindia Belanda membangun jalan demi kepentingan tanam paksa.
3. Rakyat mulai mengenal teknologi-teknologi yang digunakan dalam pengolahan pertanian.
4. Selain teknologi, rakyat juga mengenal jenis-jenis tanaman baru yang laku di pasar perdagangan internasional, seperti : tebu, kopi dan lada.

Pertama, adanya sistem tanam paksa membuat masyarakat khususnya petani mengenal sistem uang ketika berdagang. Perlu kalian ketahui, sebelumnya mereka (petani/pedagang) mengandalkan barter (tukar menukar barang). Adanya tanam paksa juga meningkatkan infrastruktur, berupa jalan raja yang khusus digunakan untuk kegiatan tenam paksa, pada periode selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan petani.

Pihak pemerintah Hindia Belanda ternyata tidak melepas begitu saja petani untuk menanam apa yang mereka perintahkan, tapi ada proses di mana para petani diajarkan untuk menanam tanaman tertentu, sehingga mereka mengenal teknologi yang sebelumnya belum diketahui secara umum.

Selain teknologi, jenis-jenis tanaman yang laku keras di pasaran eropa kemudian dapat dikenal (ketahui) oleh petani semenjak adanya Sistem Tanam Paksa. 

Berikut ini dampak negatif sistem tanam paksa bagi Indonesia, antara lain:

1. Produksi padi yang dihasilkan petani turun, hal ini karena beberapa tanahnya digunakan untuk menanam tanaman wajib.
2. Dengan produksi padi menurun maka rakyat banyak yang kelaparan, sehingga menimbulkan berbagai penyakit.
3. Rakyat hidup sangat menderita dan menyengsarakan, hal ini terjadi karena banyak aturan / ketentuan yang dilanggar oleh Belanda.
4. Kemiskinan semakin meluas hal ini disebabkan karena kesejahteraan masyarakat turun, sementara di lain pihak pemerintah Belanda mendapat keuntungan yang besar.
5. Berkurangnya jumlah tanah yang diproduksi demi kepentingan petani/pemilik tanah.
6. Jumlah penduduk menurun, hal ini karena banyak kematian akibat kelaparan.
7. Masyarakat yang tidak memiliki tanah sangat dirugikan dan menderita, hal ini karena ia harus bekerja selama 20% hari dalam setahun.
8. Masyarakat mengalami banyak penderitaan karena mengalami kerja terlalu berlebihan, selain itu mereka juga menderita secara mental.
9. Pajak yang dibebani pemilik tanah sangat tinggi.

Apakah dampak negatif tersebut sebanding dengan dampak positif yang sudah disebutkan diatas? Tentu saja tidak! Adanya tanam paksa bisa dikatakan membuat rakyat semakin menderita, apalagi kebijakan yang sudah di tentukan ternyata dilanggar oleh para penguasa penjajahan kolonial Belanda saat itu.

Demikian pembahasan terkait dengan "Dampak Positif dan Negatif Tanam Paksa Bagi Indonesia". Semoga artikel ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Tags : Masa Penjajahan

Related : 13 Dampak Positif dan Negatif Tanam Paksa Bagi Indonesia