Kuis Interaktif PKn Teka-Teki Silang Materi Otonomi Daerah - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) K13, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kuis Interaktif PKn Teka-Teki Silang Materi Otonomi Daerah, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Interaktif, Artikel Materi, Artikel Media, Artikel Soal, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca. Judul : Kuis Interaktif PKn Teka-Teki Silang Materi Otonomi Daerah link : Kuis Interaktif PKn Teka-Teki Silang Materi Otonomi Daerah Berupaya menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik, admin K-Warganegaraan membuat soal berbentuk Teka-Teki Silang atau biasanya disebut dengan TTS. Soal atau kuis PKn ini memuat materi tentang Demokrasi yang diajarkan pada kelas VIII Semester Genap berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTS) Tahun 2006. Kuis ini bisa dikerjakan secara online dan bisa diunduh dengan menyimpan halamannya pada komputer. Silahkan simak tampilan full screen-nya: Berikut ini kami tampilkan Kuis Teka-Teki Silang Materi Demokrasi untuk dikerjakan secara online. Selamat mengerjakan ... Incoming Search: 8 tujuan otonomi daerah Incoming Search: arti daerah otonom arti desentralisasi arti penting dan tujuan otonomi daerah bagaimana sejarah munculnya otonomi daerah buku pkn kelas 10 smk contoh otonomi daerah dasar hukum otonomi daerah dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945 download makalah otonomi daerah pdf download materi sma download rangkuman materi pkn sma pdf faktor eksternal otonomi daerah hak dan kewajiban daerah hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur isi pokok uu no 32 tahun 2004 jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah jelaskan pengaruh adanya otonomi daerah landasan hukum otonomi daerah latar belakang lahirnya uu no 23 tahun 2014 latar belakang makalah otonomi daerah latar belakang otonomi daerah latar belakang otonomi daerah brainly latar belakang otonomi daerah pdf latar belakang sejarah otonomi daerah latar belakang terbentuknya desentralisasi lks pkn kelas 10 kurikulum 2013 makalah latar belakang otonomi daerah makalah otonomi daerah materi esensial pkn sma materi pkn kelas 10 semester 1 ktsp materi pkn kelas 10 semester 2 materi pkn kelas 11 materi pkn kelas 4 semester 1 pdf materi pkn kelas 6 semester 2 tentang asean materi pkn kelas 7 k13 materi pkn kls 9 k 13 materi pkn sd materi pkn sma kelas 10 materi pkn sma kelas 12 materi pkn smp kelas 7 materi pkn smp kelas 8 materi pkn smp kelas 9 materi pkn smp kls 7 materi pkn uas kelas 12 materi usbn pkn smp otonomi daerah brainly otonomi daerah dan desentralisasi otonomi daerah menurut para ahli otonomi daerah pdf otonomi khusus pelajaran pkn kelas 6 tentang bpupki pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan asas pelaksanaan otonomi daerah di indonesia pembahasan kisi kisi usbn pemerintahan daerah diatur dalam pendahuluan tentang otonomi daerah pendidikan kewarganegaraan sma pdf penerapan otonomi daerah dalam konteks nkri pengertian daerah otonom pengertian dan latar belakang good governance pengertian otonomi daerah penyebab timbulnya otonomi daerah pertanyaan otonomi daerah pertanyaan tentang otonomi daerah pkn kelas 6 penerbit erlangga pkn kelas 6 semester 2 2018 ppt pkn bab 2 kelas xii prinsip otonomi daerah rangkuman materi ips smp rangkuman materi pelajaran pkn kls 6 rangkuman materi pkn smp kelas 7 8 9 rangkuman materi pkn smp pdf rangkuman materi sejarah rangkuman materi usbn biologi sma rangkuman materi usbn pkn sma 2018 rangkuman materi usbn pkn smk pdf rangkuman materi usbn pkn smp 2018 rangkuman pelajaran sma rangkuman pkn bab 5 kelas 10 rangkuman sejarah peminatan pdf rangkuman sejarah sma pdf ringkasan materi pkn sd ringkasan materi usbn sma ringkasan materi usbn smp sebutkan dasar hukum otda sebutkan tujuan kebijakan otonomi daerah soal pkn kls 6 dan kunci jawaban tokoh otonomi daerah adalah tujuan dan prinsip otonomi daerah tujuan latar belakang tujuan otonomi daerah brainly tujuan otonomi khusus uu otonomi daerah no 32 tahun 2004 uu otonomi daerah terbaru wewenang pemerintah pusat Sekianlah artikel Kuis Interaktif PKn Teka-Teki Silang Materi Otonomi Daerah kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
1.
Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari
kata autos, artinya …. a. bersama b. berkelompok c. sendiri d. individu 2. Undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah, yaitu …. a. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 d. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 3. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 …. a. Pasal 17 b. Pasal 18 c. Pasal 19 d. Pasal 20 4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupa-kan undang-undang mengenai …. a. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah b. otonomi daerah c. pemerintahan daerah d. kewenangan daerah 5. Jika ditafsirkan otonomi daerah adalah pe-limpahan kewewenangan atau pemberian kewenangan dari pemerintah …. a. pemerintah daerah kepada pemerintah pusat b. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah c. pemerintah asing kepada pemerintah daerah d. pemerintah pusat kepada pemerintah asing 6. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan …. a. anarki dalam suatu negara b. sosialisasi dalam suatu negara c. demokrasi dalam suatu negara d. modernisasi dalam suatu negara 7. Berikut ini yang bukan merupakan bidang kewenangan pemerintah daerah dalam pe-laksana an otonomi daerah, adalah …. a. eksploitasi kekayaan hutan b. penataan tata ruang kota c. pelaksanaan kegiatan administratif d. menetapkan kebijakan moneter 8. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi …. a. masyarakat setempat b. pemerintah pusat c. pemerintah asing d. presiden bersama DPR 9. Berikut ini merupakan contoh parti sipasi warga negara, yaitu …. a. beramai-ramai membangun rumah mewah b. mengikuti pemilihan umum c. membangun jalan tol d. memilih pemimpin perusahaan 10. Akibat yang tidak timbul jika terjadi suatu ketidak adilan dalam masyarakat adalah …. a. meningkatnya tindakan kriminal b. sulit mewujudkan kesejahteraan bersama c. menambah fakir miskin dan anak terlantar d. membatasi persediaan kebutuhan pokokrakyat 11. Peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan sifat dasar manusia sebagai makhluk …. a. Tuhan b. sosial c. individu d. kelompok 12. Gotong royong memiliki manfaat seperti berikut, kecuali …. a. menguntungkan negara b. meringankan beban, waktu, dan biaya c. meringankan sikap solidaritas serta menumbuh kan rasa kekeluargaan d. mempertinggi ketahanan bersama 13. Kebijakan publik di negara Indonesia tertuang secara tertulis dalam bentuk …. a. peraturan adat daerah b. peraturan perundang-undangan c. peraturan otonomi d. peraturan bersama 14. Lembaga atau orang yang berhak membuat kebijakan publik, yaitu …. a. MPR dan DPR b. lurah c. kepala keluarga d. kepala desa 15. Pentingnya partisipasi sesuai dengan pelaksanaan pembangunan dimaksudkan agar …. a. pembangunan yang kita rencanakan dapat terlaksana lebih cepat b. dapat mempercepat tercapainya kemak-mur an dan ketenteraman hidup c. dapat menurunkan tingkat kriminalitas di kota dan di desa d. bangsa Indonesia memiliki calon pemimpin handal di masa depan 16. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu disebut asas …. a. desentralisasi b. sentralisasi c. dekonsentrasi d. perbantuan 17. Tidak terdapat perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan urusan yang diatur oleh daerah-daerah otonom merupa kan sistem…. a. otonomi material b. otonomi formal c. otonomi nyata d. otonomi riil 18. Gotong royong perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebab …. a. merupakan kebiasaan suku bangsa b. merupakan ciri khas daerah tertentu c. dapat mewujudkan ketenangan dalam ling kungan d. dapat mewujudkan kesejahteraan bersama 19. Salah satu bentuk perpaduan atau gabungan antara sistem otonomi formal dan sistem otonomi materiil melahirkan sistem …. a. otonomi material b. otonomi formal c. otonomi nyata d. otonomi riil 20. Contoh peran serta unsur-unsur dalam kegiatan pemerintahan adalah …. a. menunjukkan kekayaan b. membangun hotel-hotel berbintang c. bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan d. membayar pajak tepat pada waktunya 21. Kewenangan daerah otonomi untuk dapat mengurus dan mengaturkepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri disebut . . . a. otonomi daerah b. daerah otonom c. kewenangan daerah d. daerah 22. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu,berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan aspirasi masyarakat sendiri adalah . . . . a. otonomi daerah b. kewenangan daerah c. daerah d. daerah otonom 23. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalamkedudukannya sebagai . . . . a. peraturan daerah otonom b. wilayah administrasi c. aspek demokrasi d. badan otorita 24. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerahkabupaten dan . . . . a. provinsi b. wilayah administrasi c. daerah otonom d. daerah kota 25. Pelaksanaan otonomi daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.. . . . a. 5 Tahun 1998 b. 39 Tahun 1999 c. 9 Tahun 1998 d. 32 Tahun 2004 26. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah . . . . a. kepala daerah dan wakil kepala daerah b. kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis lainnya c. kepala daerah dan perangkat daerah d. perangkat daerah lain seperti camat dan lurah 27. Sejumlah kebijakan publik tertulis dalam . . . . a. Pancasila b. UUD 1945 c. Peraturan perundang-undangan d. Kebijakan umum 28. Proses perumusan undang-undang perpajakan yang melibatkan beberapa pihak, dapat dikategorikan ke dalam bentuk kebijakan publik . . . . a. substantif b. distributif c. prosedural d. liberal 29. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain . . . . a. berusaha meyakinkan pemerintah yang terkait kebijakan tersebut untuk menyetujuinya b. menulis surat kepada wakil rakyat c. ikut berdemonstrasi d. memberi kesaksian dalam dengar pendapat publik 30. Konsekuensi bagi masyarakat bila tidak berpartisipasi dalam pembuatankebijakan publik, antara lain . . . . a. masyarakat harus menerima kebijakan tersebut apapun resikonya, menguntungkan ataupun tidak menguntungkan baginya b. memungkinkan munculnya penyelewengan-penyelewengan c. masyarakat menjadi apatis/acuh d. masyarakat belum bersikap demokratis 31. Kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di lingkungansekolah, misalnya. . . . a. para siswa dan ketua murid melaksanakan kebersihan kelas sesuai dengan jadwal piket yang berlaku b. siswa membuat silabus mata pelajaran c. OSIS menyusun jadwal pelajaran d. siswa mengatur keperluan uang dari orang tua untuk membantupekerjaan orang tuanya 32. Penataan lingkungan hidup dan fasilitas umum merupakan salah satu contoh pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan . . . . a. keluarga b. lembaga swadaya masyarakat c. masyarakat d. sekolah 33. Yang termasuk pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ialah . . . . a. bagi hasil pajak b. pinjaman daerah c. pajak daerah d. dana alokasi khusus 34. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih . . . . a. secara demokratis b. secara langsung oleh rakyat c. sesuai undang-undang d. dicalonkan oleh DPRD I dan II 35. Seluruh bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah, kecuali. . . . a. politik luar negeri, hankam, moneter, fiskal, dan agama b. memilih kepala daerah c. membuat peraturan daerah d. menetapkan APBD 36. Contoh pelaksanaan asas medebewind (tugas pembantuan) ialah . . . . a. pelaksanaan transmigrasi, GNOTA, dan KB b. pemilihan gubernur c. penetapan pajak d. penentuan APBD 37. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahdiatur dalam . . . . a. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 b. UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 c. UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 d. UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004 38. Kerja sama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam . . . . a. menetapkan peraturan daerah b. menetapkan kepala daerah c. pengangkatan perangkat daerah d. pengaturan terhadap peraturan daerah 39. Kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dalam kepemilikan sumber daya alam, misalnya tampak dalam . . . . a. bagi hasil minyak bumi 65% untuk pusat dan 15% untuk daerah b. ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 c. daerah tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, karenadiserahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat d. dijualnya sumber daya alam kepada pihak asing 40. Penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksudpemberian otonomi. Pernyataan ini merupakan prinsip otonomi dalamarti . . . . a. seluas-luasnya b. bertanggung jawab c. nyata d. utuhPage 2 |