Siapakah tokoh pencetus politik luar negeri bebas aktif dan apa yang mendasari beliau untuk menerapkan prinsip ini di Indonesia?

Kompas.com

Pak Soekarno saat membacakan teks proklamasi.

GridKids.id – Kids, apakah kamu sudah tahu mengenai kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh Indonesia?

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah strategi dan perilaku suatu negara untuk berhubungan atau berdiplomasi dengan negara lain.

Strategi ini merupakan upaya negara untuk melaksanakan kepentingan yang ingin dicapai.

Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Ir. Soekarno, Bapak Proklamator yang Mengantar Indonesia Menjadi Macan Asia

Hal ini dilakukan untuk memengaruhi bagaimana keadaan dan stabilitas dari keadaan suatu negara. 

Kebijakan luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang sudah dicetuskan sejak era Presiden Soekarno.

Alasan Pak Soekarno menganut sistem bebas aktif karena pada era itu Indonesia baru menjadi sebuah negara yang merdeka.

snl.no

Presiden Soekarno, pencetus kebijakan luar negeri bebas aktif.

Pada era itu Indonesia belum dapat berdiri secara utuh untuk menjadi suatu negara dan masih membutuhkan dukungan dari negara lain.

Prinsip dari bebas aktif memiliki makna:

Bebas: suatu kebijakan di mana Indonesia berhak menentukan suatu sikap untuk menghadapi masalah tanpa berpihak.

Aktif: merupakan suatu kebijakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencapai dan menjaga perdamaian dunia, serta menegakan nilai-nilai keadilan.

Baca Juga: Perbedaan Diplomasi dan Diplomat, Apa Saja Tugas-Tugas yang Dilakukan?

Salah satu realisasinya adalah pada saat terjadinya perang dingin antara blok barat (Amerika Serikat) dan blok timur (Uni Soviet, saat ini Rusia).

Indonesia enggak berpihak kepada pihak manapun dan kemudian mengadakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung.

Konferensi ini ditunjukan kepada negara-negara yang baru merdeka dari sistem kolonialisme untuk enggak berpihak kepada kedua kubu perang dingin.

Tujuan dari hal ini tentunya untuk menjaga perdamaian dunia agar enggak terjadi konflik yang lebih memanas antara kedua pihak, yakni  blok barat dan blok timur.

Secara realistis prinsip bebas aktif yang ditetapkan oleh Pak Soekarno menjamin kelangsungan kesejahteran masyarakat dan pemerintahan Indonesia.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip yang tertera pada Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga: Enggak Hanya Dikenal dengan Budayanya, Bengkulu juga Dikenal dengan Rumah Pengasingan Ir. Soekarno.

Indonesia berhasil dalam menerapkan prinsip politik bebas aktif yang berpengaruh kepada negara-negara yang sejatinya baru mereka.

Terdapat dua elemen yang menjadi prinsip utama untuk merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia, yakni:

1. Memperoleh pengakuan dari dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia

2. Menjaga perdamaian dan ketertiban dunia dengan menjunjung tinggi nilai keadilan.

-----

Teman-teman, kalau ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan pengetahuan seru, langsung saja berlangganan majalah Bobo dan Mombi SD. Tinggal klik di https://www.gridstore.id

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Jakarta - Mantan Wapres RI, Mohammad Hatta mendapat penghargaan Dr Ide Anak Gede Agung dalam keunggulan diplomasi. Menlu Marty Natalegawa menyebut Bung Hatta berperan mengokohkan pilar politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi."Prestasi dan pencapaian serta suri tauladan dan jejak langkah ketokohan beliau demikian banyak sehingga sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas sumbangsih beliau. Dan sebuah konsep pemikiran yang telah terus menjadi pilar politik luar negeri Indonesia yakni prinsip polugri bebas aktif," ujar Marty dalam sambutannya pada pemberian anugerah, di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakpus, Selasa (14/10/2014).Marty mengungkapkan, pengaruh peran Bung Hatta tersebut dinilai sangat luar biasa. Prinsip bebas aktif telah melandasi konferensi Asia Afrika, dan menjadi penggerak pembentukan Gerakan Non-Blok.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

(spt/fdn)

Bung Hatta, tokoh proklamator, wakil presiden, dan juga penulis banyak buku. Diantara karya-karya beliau, terdapat satu karya dengan judul yang penuh kiasan “Mendajung antara dua karang”. Buku tersebut merupakan pidato beliau dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) di Yogyakarta, 2 September 1948. Melalui pidato tersebut, Bung Hatta menggariskan dasar kebijakan politik luar negeri “bebas aktif” yang tetap relevan sampai sekarang. Seperti diketahui, kondisi tatanan dunia terpolarisasi ke dalam dua blok yang saling berebut pengaruh yaitu blok barat dan blok timur. Argumen Bung Hatta dalam buku tersebut telah teruji menghadapi berbagai serangan pengaruh tokoh-tokoh yang cenderung memihak kedua kekuatan utama tersebut. Indonesia tidak boleh pasif dalam kancah politik di dunia internasional, tetapi harus selalu berperan aktif, berhak dan berdaulat penuh untuk memutuskan nasibnya sendiri.

Daftar pustaka

Hatta, Mohammad. (1951). Mendajung Antara Dua Karang: Keterangan Pemerintah Diutjapkan Oleh Drs. Mohammad Hatta di Muka Sidang BPKNP di Djokja Pada Tahun 1948. Djakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia

Maryono. (2015). Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulis dan Karya-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik. Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 11 (2), 24-35.

Tags: Bung Hatta, Mendajung antara dua karang; Politik luar negeri

KOMPAS.com - Politik Bebas Aktif merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang bertajuk "Mendayung di antara Dua Karang" pada 2 September 1948.

Maksud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah agar Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri terhadap konflik internasional.

Konsep politik luar negeri indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia.

Lantas, mengapa Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif?

Baca juga: Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin

Lahirnya politik luar negeri bebas aktif

Latar belakang dibentuknya politik luar negeri Indonesia bebas aktif bermula dari akhir Perang Dunia II.

Pascaperang, terbentuk dua kubu besar yang saling bersaing dalam Perang Dingin, yaitu Blok Barat dan Blok Timur.

Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan beraliran liberal kapitalis, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunis dan sosialis.

Kedua blok ini saling berseteru dengan menyebarkan ideologi masing-masing yang dianut guna memengaruhi negara lain selama Perang Dingin berlangsung.

Melihat kondisi politik internasional pada saat itu, Indonesia berusaha supaya tidak terseret.

Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pidatonya, "Mendayung di antara Dua Karang", menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif di Indonesia.

Pada 2 September 1948, Mohammad Hatta menyampaikan pidatonya di depan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), bahwa Indonesia semestinya bisa menentukan sikap sendiri dalam menghadapi konflik politik internasional saat itu.

Politik Indonesia bebas aktif artinya Indonesia dapat secara bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya sendiri dalam menghadapi permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada kekuatan mana pun.

Singkatnya, Indonesia akan mengambil keputusan sendiri terkait hubungan luar negeri dan tidak dikendalikan oleh kepentingan politik dari negara lain.

Baca juga: Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

Landasan politik bebas aktif

Tujuan dari politik bebas aktif Indonesia yaitu:

• Menjaga kedaulatan negara dan memertahankan kemerdekaan bangsa
• Menjaga netralitas Indonesia di kancah internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia
• Memperbaiki persaudaraan antarbangsa sendiri sebagai citra dari semangat Pancasila

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama pasal 11 dan pasal 13 ayat 1.

Setelah itu, pada masa Orde Baru, politik bebas aktif diatur dalam Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966.

Dalam ketetapan tersebut ada dua poin penting yang terus ditegaskan. Pertama adalah politik bebas aktif anti imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun, dan yang kedua adalah mengabdi pada kepentingan nasional.

Setelah reformasi, politik bebas aktif lebih difokuskan pada upaya pembangunan, yaitu dengan menjalin hubungan kerja sama di bidang ekonomi dengan dunia internasional.

Aturan tersebut terus diterapkan hingga akhirnya landasan operasional politik bebas aktif Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.

Di mana dalam aturan tersebut politik bebas aktif lebih ditekankan pada faktor-faktor yang bisa menimbulkan krisis ekonomi nasional.

Referensi: 

• Widjanarko. Nur Iman Subono. dkk. (1998). Politik Luar Negeri di Indonesia di bawah Soeharto. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.