Suara.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya tidak masuk akal jika agama dan kepercayaan berada di dalam satu kolom di kolom KTP elektronik berdasarkan putusan MK. "Agama dan kepercayaan? Memang nggak sama. Kesimpulan kami dia (agama dan kepercayaan) adalah hal berbeda. Menyamakan dua hal berbeda jelas tidak logis," ujar Anwar di gedung MUI, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Anwar mengatakan, tidak bisa disamakan antara agama dan kepercayaan. Maka dari itu, MUI kata Anwar menyesalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI yang membolehkan pencantuman “Pengkhayat Kepercayaan” pada kolom agama di KTP. Keputusan itu yang termaktub dalam Putusan MK nomor 97/PPU/-XIV/2016."Oleh karena itu menyamakan agama dan kepercayaan ya ini bermasalah. Makanya MUI sebenaranya kecewa. Benar-benar berbeda. Tapi, MK memutuskan seperti yang sekarang," kata dia.Sementara itu Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Basri Bermanda menjelaskan pengertian agama dan kepercayaan. Adapun agama kata Basri yakni memiliki kitab, nabi, rasul dan sistem ajaran."Kalau agama ada syaratnya, ada rasulnya, ada kitabnya ada ajarannya ada sistemnya. Yang ada di Indonesia ini baru ada enam kita diakuinya. Yang terakhir Konghucu tapi memang itu sudah diakui sebagai agama," kata Basri.Sementara itu, kepercayaan merupakan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, Basri merasa melalui keputusan MK itu, agama yang dianutnya disejajarkan dengan aliran kepercayaan—yang notabene sistem religi asli Indonesia."MUI berpandangan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial masyarakat serta merusak terhadap kesepakatan kenegaraan dan politik yang selama ini sudah berjalan dengan baik," tutur Basri.Basri mengklaim, MK seharusnya menyandarkan keputusannya pada sensitivitas masyarakat sehingga putusannya objektif, dan aspiratif. Walau mengkritik putusan MK, Basri mengklaim MUI tetap menghormati perbedaan keagamaan, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara."MUI menyetujui pelaksanaan HAM dalam hukum dan pemerintahan. Karenanya, kami mengusulkan kepada pemerintah, membuat kolom ‘Kepercayaan’ sebagai pengganti kolom ‘agama’ di KTP,” usulnya.Menurutnya, pembuatan kolom ‘Kepercayaan’ sebagai pengganti kolom ‘agama’ pada KTP khusus penganut aliran kepercayaan adalah solusi terbaik."Kalau semua KTP memakai kolom ‘kepercayaan’ (bukan agama), ongkosnya terlalu besar, karena sudah banyak yang mendapatkan KTP. Ongkosnya kami hitung sekitar Rp6 triliun. Makanya kami usulkan, yang diganti itu KTP para penganut aliran kepercayaan,” tambahnya.Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan KTP.Hal itu diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU tentang Administrasi Kependudukan. Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.Majelis Hakim berpendapat bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Baca Selengkapnya "Ini Penjelasan MUI soal Perbedaan Agama dan Kepercayaan"
Kedua kondisi ini tampaknya agak kontradiktif, namun Soekarno memecahkan permasalahan ini dengan hipotesa bahwa setiap agama (termasuk Hindu) pada dasarnya mempunyai satu Ketuhanan tertinggi. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun prinsip-prinsip Islam memang mempengaruhi kebijakan politik. Selain itu, kelompok-kelompok Muslim radikal tertentu terbukti kadang-kadang mempengaruhi kebijakan politik dan yudisial dengan ancaman kekerasan.  Sebuah keganjilan dari sikap pemerintah Indonesia terhadap kebebasan agama di dalam negara ini adalah bahwa pemerintah mengakui hanya enam agama saja (yaitu Islam, Protestantisme, Katolisisme, Hinduisme, Buddhisme dan Konghucu). Setiap orang Indonesia wajib untuk merangkul salah satu agama tersebut yang merupakan data pribadi yang disebutkan di dalam dokumen resmi seperti paspor dan kartu identitas lain. Ateisme tidak merupakan suatu pilihan. Bahkan ateisme merupakan sebuah filsafat yang secara umum tidak diterima oleh masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini pernah terjadinya kasus orang Indonesia mengumumkan pandangan ateisme di media sosial yang kemudian berujung pada ancaman dari masyarakat setempat dan penangkapan oleh polisi atas dasar penghinaan Tuhan. Komposisi Agama di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 Perlu ditekankan bahwa para pengikut keenam agama yang disebutkan di atas tidak merupakan kelompok yang koheren. Misalnya, ada banyak orang Muslim di Indonesia yang strik maka mereka terfokus pada masjid, Al-Quran dan ritual Islam, maka Islam memainkan peran penting dalam kegiatan sehari-hari dan kehidupan mereka. Namun, ada juga banyak orang Muslim moderat di Indonesia yang tergolong Muslim sesuai dengan kartu identitas mereka dan/atau latar belakang Muslim keluarga mereka, tetapi yang jarang bersholat, jarang mengunjungi masjid, dan jarang membaca Al-Quran. Perbedaan yang sama dapat ditemukan dalam keenam agama yang lain. Meskipun tidak diakui oleh pemerintah masih tetap ada juga animisme di beberapa wilayah Indonesia. Berbagai varietas animisme sudah dipraktekkan di wilayah ini sebelum kedatangan agama Hindu (agama Hindu ini tiba di Nusantara melalui jaringan perdagangan yang membentang dari Cina ke India pada abad pertama setelah Masehi). Namun, selama berabad-abad aliran animisme ini telah bercampur dengan agama-agama monoteistik utama (dan Islam Sufi), yang mengakibatkan adanya beberapa keyakinan lokal tertentu seperti Kejawen di Jawa dan Kaharingan di Kalimantan (dianut oleh orang Dayak). Dalam rangka memenuhi Pancasila (yang menetapkan "keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa"), penganut animisme cenderung diklasifikasikan sebagai umat Hindu karena agama ini lebih fleksibel untuk menyerap aliran ini. Agama & Kekerasan Sepanjang sejarahnya, agama juga merupakan penyebab banyaknya kekerasan di Indonesia. Mengenai sejarah masa kini, terdapat satu titik balik yang penting. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru presiden Suharto (yang dicirikan oleh pemerintah pusat yang kuat dan masyarakat sipil yang lemah) suara Islam yang radikal dan tindakan kekerasan (aksi teroris) - yang sebelumnya sebagian besar ditekan pemerintah - sempat muncul ke permukaan dalam bentuk serangan bom serta ancaman lain. Di era Reformasi berbagai media Indonesia pernah memberitakan soal kekerasan antar agama, misalnya kelompok Muslim yang radikal terhadap kelompok agama minoritas seperti para Ahmadiyya dan Kristen. Apalagi, para pelaku dan pemicu kekerasan tersebut biasanya dijatuhkan hukuman penjara yang ringan. Hal tersebut telah mendapatkan perhatian internasional dan sejumlah pemerintah, organisasi serta media menyatakan keprihatinan atas penjaminan kebebasan agama di Indonesia. Akan tetapi - betapa pun ngerinya - serangan tersebut adalah pengecualian, dan harus ditekankan bahwa mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia sangat mendukung masyarakat yang pluralis dan damai jika menyangkut hal agama. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut mengenai Islam radikal di Indonesia, silakan mampir ke bagian Islam Radikal. Sebagai penutup, perlu ditekankan juga bahwa intoleransi dan diskriminasi agama datang dalam bentuk non-kerasan misalnya kesulitan untuk membangun tempat ibadah untuk umat non-Muslim di daerah yang ditempati mayoritas Muslim (dan vise versa). Namun, setiap minoritas di setiap negara kemungkinan besar akan dihadapkan dengan tindakan diskriminatif. Indonesia bukan pengecualian dalam hal ini. Islam di IndonesiaMayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Tetapi ini tidak berarti bahwa umat Islam itu merupakan umat yang koheren. Karena daerah-daerah di Indonesia mempunyai sejarah sendiri-sendiri, diwarnai oleh pengaruh yang berbeda, keadaan aliran-aliran Islam yang kini ada berbeda juga. Meskipun sebuah proses PAN-Islamisasi sudah mulai sejak beberapa abad yang lalu, Indonesia tidak kehilangan keragaman dalam varietas Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta orang muslim yang tinggal di Indonesia, sebagian besar muslim sunni. Perdagangan memainkan peran penting dalam proses Islamisasi Indonesia. Namun, ini bukan proses cepat dan mudah dan kadang-kadang dipaksa oleh kekuatan pedang. Proses Islamisasi Indonesia terjadi dalam serangkaian gelombang yang melibatkan perdagangan global, pendirian berbagai kesultanan muslim yang berpengaruh, dan gerakan sosial. Lanjut baca mengenai agama Islam di Indonesia Kristen & Katolik di IndonesiaSalah satu contoh dampak dari pengaruh berkelanjutan Eropa dan pemerintahan kolonial Belanda pada masyarakat Indonesia adalah adanya rata-rata 23 juta orang Kristen serta Katolik yang saat ini tinggal di Indonesia. Agama Kristen merupakan agama terbesar kedua dan agama Katolik terbesar ketiga, namun dua-duanya relatif kecil dibanding Islam. Agama Kristen di Indonesia lebih dikenal sebagai Protestantisme di dunia Barat. Penganut agama Kristen dan Katolik kebanyakan ditemukan di Indonesia bagian timur. Meskipun telah terjadi beberapa insiden kekerasan antara kaum Muslim dan Kristen (yang paling terkenal yaitu konflik Muslim-Kristen di Maluku pada tahun 1999-2002) serta penutupan paksa beberapa gereja, penyembah kedua agama ini umumnya hidup dalam harmoni sosial. Terlepas dari gereja Kristen dan Katolik yang tradisional, gerakan karismatik (yang - seperti Pentakosta - menempatkan penekanan pada karunia Roh Kudus) bertumbuh pesat di kota-kota besar di Indonesia. Lanjut baca mengenai agama Kristen & Katolik di Indonesia Hinduisme di IndonesiaAgama Hindu mempunyai sejarah yang paling panjang di Indonesia dibanding dengan agama resmi lain. Namun, sebagian besar masa lalu agama Hindu ini dilenyapkan di banyak pulau karena penaklukan atau 'dimakan waktu'. Hanya pulau Bali yang dari dulu sangat populer di kalangan wisatawan merupakan pengecualian yang nyata. Hingga kini mayoritas penduduk pulau ini menganut agama Hindu Bali, salah satu alasan turis dari seluruh dunia datang ke pulau ini. Sebelum agama Hindu dan Buddha tiba di Nusantara, penduduk pribumi mempraktekkan aliran-aliran animisme. Namun, waktu agama Hindu tiba di bagian barat Nusantara melalui jaringan perdagangan yang membentang dari Cina ke India pada abad pertama Masehi, penguasa lokal menganggap agama baru ini sebagai alat yang bisa bantu untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Dengan menggambarkan diri sebagai dewa Hindu, mereka berhasil menumbuhkan status mereka. Lanjut baca mengenai agama Hindu di Indonesia |
Sebut dan jelaskan perbedaan dan persamaan agama agama yang berada di indonesia
Pos Terkait
Copyright © 2024 kemunculan Inc.
