JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonomi maritim adalah salah satu istilah yang mungkin sering didengar. Umumnya, kegiatan ekonomi maritim adalah hal yang berhubungan dengan kelautan. Lalu apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim?
Merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan, ekonomi maritim adalah seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di luar kawasan perairan, yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan.
Sementara dalam UU No. 27 Tahun 2007, ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, kegiatan ekonomi maritim adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan.
Baca juga: Soal Pelanggaran Oknum Pegawai, Ditjen Bea Cukai Serahkan Bukti ke Kejati Banten
Pengertian ekonomi maritim
Secara sederhana, ekonomi maritim adalah seluruh kegiatan ekonomi di pesisir laut, dan wilayah sekitar laut. Beberapa kegiatan ekonomi maritim adalah mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.
Ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Umumnya, kegiatan ekonomi maritim adalah dilakukan oleh negara yang memiliki lautan luas atau negara kepulauan. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan ekonomi maritim adalah Indonesia.
Sebagai negara kepulauan dan memiliki lautan sangat luas, Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritim.
Baca juga: Sepekan, Aliran Modal Asing Rp 5,34 Triliun Keluar dari Indonesia
Tujuan dari pengembangan ekonomi maritim adalah sebagai salah satu wujud dari upaya pemerataan pembangunan nasional, demi terwujudnya cita-cita nasional.
Contoh kegiatan ekonomi maritim
Dikutip dari Gramedia.com, beberapa contoh kegiatan ekonomi maritim adalah sebagai berikut:
- Menyediakan jasa penyeberangan kapal antar pulau dan antar negara
- Industri pembuatan kapal laut
- Industri reparasi kapal
- Industri logistik pengiriman barang melalui jalur laut
- Aktivitas perekonomian pelabuhan
- Tol laut
- Jasa navigasi kapal
- Terminal peti kemas
- Jasa pergudangan laut
- Industri pembuatan senjata dan kapal perang.
Baca juga: Pengguna Wise Kini Bisa Transfer Uang ke China lewat Weixin
TWITTER @US5thFleet
Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.
Sektor ekonomi maritim
Di Indonesia, beberapa sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim adalah sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari.
1. Sektor pelayaran
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kondisi industri pelayaran nasional saat ini masih belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian nasional.
Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Potensi sumber daya manusia (SDM) di sektor pelayaran juga perlu ditingkatkan agar sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik.
2. Sektor perikananPotensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih terbilang rendah.
Baca juga: Apa Itu G20? Sejarah Singkat dan Manfaatnya bagi Indonesia
Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih perlu didorong untuk terus berkembang. Apalagi perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi andalan di negara ASEAN.
Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek bergand (multiplier effect) yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri (devisa).
Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh.
Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Beberapa persoalan terkait pariwisata bahari di antaranya adalah sebagai berikut:
Baca juga: BI Proyeksi Inflasi di Januari 2022 Mencapai 0,53 Persen
- Rendahnya saranan transportasi menuju destinasi.
- Jumlah dan jenis-jenis pariwisata masih sedikit dan terbatas.
- Infrastruktur yang kurang ditingkatkan pada tempat wisata.
- Keamanan di wilayah destinasi wisata yang masih rendah.
- Kurangnya promosi dan penawaran pariwisata bahari Indonesia.
dok Pelindo III
Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.
Poros maritim dunia
Poros maritim dunia adalah agenda baru pembangunan Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, maka pemerintah setidaknya harus membangun kekuatan maritim yang strategis, mulai dari armada perdagangan hingga armada perang (angkatan laut).
Sejalan dengan penjelasan tersebut, pemerintah memang berupaya membangun kekuatan maritim yang strategis. Bahkan upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan salah satu visi utama pemerintah.
Baca juga: Berapa Bunga Pinjaman di Pegadaian?
Dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dijelaskan program-program utama pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu:
- Pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum keamanan, dan ekonomi.
- Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI.
- Revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan.
- Pengembangan dan penguatan konektivitas maritim.
- Rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.
Lebih lanjut, upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia terangkum dalam Lima Pilar Poros Maritim Dunia yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo. Isi lima pilar tersebut yaitu:
- Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
- Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
- Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan perkapalan, serta pariwisata maritim.
- Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan.
- Membangun kekuatan pertahanan maritim.
Baca juga: Pemerintah Akan Tarik Utang Rp 25 Triliun pada Pekan Depan
Demikian penjelasan tentang apa yang dengan ekonomi maritim dan contohnya. Bisa dikatakan, ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Rilis
Artikel ini sebelumnya sudah dipublikasikan di //theconversation.com/75-tahun-merdeka-indonesia-masih-punya-banyak-potensi-kembangkan-sektor-kelautan-dan-perikanan-143188. Artikel dicuplik dan dilakukan editing berdasarkan persetujuan Prof. Zuzy Anna.*
[unpad.ac.id, 31/8/2020] Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020 memperkirakan potensi ini bisa mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun.
Namun, sudahkah potensi ini dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia?
“Permasalahannya adalah bahwa potensi luar biasa ini belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara optimal,” ungkap Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Zuzy Anna.
Publikasi PDB Maritim Indonesia 2010-2016 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Maritim dan Biro Pusat Statistik menunjukkan, kontribusi sektor kelautan di Indonesia terhadap ekonomi bangsa masih jauh dari harapan, yaitu hanya sekitar 6% dari Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2018.
(baca juga: Gerak Manusia Dibatasi Saat Pandemi, Laut Indonesia Perlahan Memulihkan Diri)
Namun, secara perlahan, hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki rencana pengelolaan kawasan laut mereka (tata ruang laut) atau nama resminya, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3) sejak tahun 2014.
Prof. Zuzy menjelaskan, dokumen ini digunakan untuk memetakan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, setidaknya selama 20 tahun mendatang.
“Bukan tidak mungkin, sektor kelautan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu penopang ekonomi negeri ini di masa depan,” tuturnya.
Menurut Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Sumber Daya Perikanan ini, ada beberapa potensi tersembunyi dari kelautan Indonesia yang bisa dikembangkan secara ekonomi, antara lain kawasan konservasi perairan, pariwisata, dan kekayaan arkeologi.
(baca juga: Laut Masa Depan Indonesia)
Kawasan Konservasi Perairan
Di sektor kawasan konservasi perairan, Indonesia sudah menetapkan lebih dari 20 juta hektare kawasan konservasi perairan (Marine Protected Areas) pada tahun 2020.
Awalnya, proses penetapan kawasan konservasi laut di Indonesia dianggap hanya mengeluarkan biaya tanpa ada pemasukan. Namun, pengelolaan kawasan konservasi laut ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi ini berasal dari kegiatan pemanfaatan riset yang menggali potensi kelautan dan perikanan bagi manusia.
“Konservasi laut juga memberikan nilai ekonomi dalam bentuk kelebihan (spill over) sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan nelayan di luar kawasan konservasi,” terangnya.
Pemanfaatan ekowisata di kawasan konservasi perairan juga akan mendatangkan keuntungan ekonomi dalam bentuk pemasukan daerah melalui kunjungan turis lokal maupun mancanegara. Ditambah lagi, konsep ekosistem yang menjaga keseimbangan ekosistem akan membantu upaya perlindungan alam.
(baca juga: Potensi Dasar Laut Sekitar Indonesia Belum Diperhatikan)
Lalu, kekayaan keanekaragaman hayati yang bermanfaat untuk bahan baku obat-obatan, kosmetika, hingga pangan juga memiliki nilai ekonomi.
Kekayaan lainnya adalah, laut menyimpan sejumlah energi terbarukan maupun tidak terbarukan.
Sumber daya energi terbarukan yang bisa diberdayakan seperti panas air laut, gelombang laut, hingga arus laut. Sementara sumber daya energi tidak terbarukan terdapat di dasar laut, seperti minyak dan gas bumi.
Sayangnya, potensi ini sampai sekarang masih belum dapat dimanfaatkan. Belum adanya kemauan politik yang kuat, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk mau terjun dalam mengembangkan potensi sumber daya energi ini.
Pariwisata
(baca juga: Potensi Kelautan Sangat Melimpah, Ayo Majukan Industri Perikanan Indonesia)
Prof. Zuzy mengatakan, pariwisata bahari bagaikan raksasa tidur yang mesti dibangunkan. Sektor ini menjadi daya tarik Indonesia.
“Sektor ini berpotensi menjadi sumber devisa yang sangat signifikan setelah minyak bumi. Selain itu, wisata bahari juga menjadi sumber pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Publikasi PDB Maritim Indonesia 2010-2016. menyebutkan bahwa pencapaian tertinggi wisata bahari menyumbang 4.88% pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki target untuk meningkatkan angka ini hingga 2 kali lipat atau setara dengan kedatangan 20 juta wisatawan mulai tahun 2019.
Pariwisata bahari merupakan kegiatan yang melibatkan pengetahuan interdisiplin seperti pariwisata, ilmu kelautan, geografi, ilmu sosial, psikologi, ilmu lingkungan, ekonomi, pemasaran dengan berbagai isu manajemen laut.
Untuk mengembangkan pariwisata bahari memerlukan perencanaan dan pengembangan yang terintegrasi, antarsektor, antarwilayah, dan antardisiplin ilmu.
Meski pandemi Covid-19 melanda, sektor ini tetap akan menjanjikan dalam jangka panjang sehingga pemerintah harus terus-menerus mengembangkannya.
Kekayaan Arkeologi
Potensi laut yang selama ini luput dari perhatian adalah kekayaan arkeologi. Sektor ini bak harta karun yang terpendam di wilayah laut Indonesia.
(baca juga: Laut Indonesia Miliki “Harta Karun” Berlimpah)
Prof. Zuzy menjelaskan, kekayaan arkeologi ini berasal dari kapal karam di masa lalu yang membawa berbagai barang berharga seperti koin mas, dan barang-barang antik.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2000 menyebutkan ada 463 lokasi kapal tenggelam (shipwrecks) yang tersebar di perairan Indonesia. Dari sisi ekonomi, lokasi kapal tenggelam ternyata memiliki potensi ekonomi antara antara US$80,000 (Rp1,1 miliar) hingga US$18 juta (Rp264 miliar).
Selain nilai ekonominya, harta karun tersebut juga bisa menjadi tujuan pariwisata yang bisa menghasilkan antara US$800 (Rp11,7 juta) hingga US$126 ribu (Rp1,8 miliar) per bulan per lokasi.
Contohnya, wisata menyelam di desa Tulamben, kabupaten Karangasem, Bali, untuk melihat kerangka kapal USAT Liberty, sebuah kapal kargo milik Amerika Serikat yang tenggelam saat Perang Dunia II, tahun 1942.
Kebijakan Pendukung
Untuk mengoptimalkan potensi dan kesempatan sektor kelautan Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pendukung. Pembangunan infastruktur laut dan mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan merupakan beberapa kebijakan yang bisa dilakukan.
(baca juga: Tata Ruang Laut Jadi Salah Satu Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia)
Dari segi infrastruktur, Indonesia sudah mulai membangun tol laut sejak tahun 2015. Tol laut merupakan sistem transportasi antarpulau menggunakan kapal-kapal besar untuk distribusi logistik. Sistem ini penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
Selain membangun tol laut, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas armada penangkapan ikan Indonesia, terutama ukuran kapal di atas 10 gross tonnage (GT).
Hingga kini, kemampuan armada penangkapan ikan Indonesia masih didominasi oleh kapal ukuran kecil dan perikanan skala kecil yang lebih banyak beroperasi di perairan pesisir sampai dengan 12 mil.
Ini menyebabkan kondisi kekosongan armada di perairan kita, terutama di perairan ZEE (Kawasan Ekonomi Khusus), 200 mil dari pulau terluar. “Konsekuensinya, banyak kapal-kapal asing tidak berizin yang mencuri sumber daya ikan Indonesia atau illegal fishing,” kata Prof. Zuzy.
Selanjutnya, pengelolaan kawasan laut Indonesia pada dasarnya dapat dioptimalkan dengan menggunakan kerangka ekonomi biru (blue economy), sebuah konsep tata kelola laut secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
Konsep pembangunan ekonomi biru ini diadaptasi untuk ekonomi kelautan yang dikenal dengan semboyan “Blue Sky, Blue Ocean” di mana “ekonomi tumbuh, rakyat Sejahtera, tetapi langit dan laut tetap biru”.
(baca juga: Indonesia Kembangkan Potensi Kelautan dan Perikanan dengan Pendekatan Blue Economy)
Berbagai praktik pengelolaan ekonomi biru, seperti ekowisata, pembayaran jasa lingkungan, penghijauan pesisir dengan menanam mangrove, inovasi produk-produk kelautan skala kecil yang ramah lingkungan, sudah dilakukan di perairan Indonesia.
“Harapannya, kita akan dapat membangun ekonomi kelautan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dari segi investasi, sektor kelautan perlu menerapkan sistem yang menguntungkan tanpa merusak lingkungan dengan memadukan modal swasta (filantropi atau hibah), publik, dan pemerintah (subsidi) untuk mendanai proyek pemulihan ekosistem pesisir laut secara berkelanjutan
Model investasi ini juga bisa diterapkan dalam membangun infrastuktur laut, seperti pelabuhan, sarana dan prasarana untuk energi laut terbarukan, hingga riset.
Terakhir, tentu saja kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak pada sektor akar rumput. Industri kecil dan menengah di sektor kelautan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki potensi kelautan yang tinggi, harus dirangkul dengan baik oleh pemerintah.
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan terkait pembangunan infrastruktur pelabuhan, tempat pelelangan ikan (TPI), hingga unit pendingin di kawasan timur Indonesia.
Daerah timur Indonesia juga membutuhkan perhatian lebih karena menyumbang hampir 40% dari total hasil ikan laut di Indonesia, meskipun aktivitas ekonomi di sana hanya bernilai kurang dari 9% dari total aktivitas ekonomi nasional.(arm)*