KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN SECOND PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY
AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA (PROTOKOL KEDUA
PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJASAMA
DI ASIA TENGGARA)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pada Konperensi Tingkat Tinggi Negara‑negara ASEAN di Denpasar, Bali, tanggal 24 Pebruari 1976, telah ditandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) oleh Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand;
b. bahwa untuk lebih memperluas dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antara negara‑negara yang cinta damai di kawasan Asia Tenggara dengan negara‑negara di luar kawasan Asia Tenggara maka pada Konperensi Tingkat Tinggi Negara‑negara ASEAN ke‑3 di Manila, tanggal 15‑16 Desember 1987, disepakati untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) melalui Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia);
c. bahwa pada Pertemuan Tingkat Tinggi Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke‑31 di Manila, pada tanggal 25 Juli 1998, telah ditandatangani Second Protocol Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara) oleh sebelas negara yaitu Brunei Darussalam, Philipina, Indonesia, Kamboja, Laos,
Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Papua Nugini;
d. bahwa perubahan tersebut untuk mempertegas kembali kemungkinan negara di luar kawasan Asia Tenggara untuk menjadi Pihak pada Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) dengan persetujuan seluruh negara di kawasan Asia Tenggara;
e. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian‑perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang‑Undang Dasar 1945;
2. Undang‑undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3082);
3. Undang‑undang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengesahan Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN SECOND PROTOCOL AMENDING THE TREATY OfAMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA (PROTOKOL KEDUA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA).
Pasal 1
Mengesahkan Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara), sebagai hasil Pertemuan Tingkat Tinggi Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke‑31 pada tanggal 25 Juli 1998 di Manila, Philipina yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap oranag mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1999
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 149
SECOND PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY
AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA
The Government of Brunei Darussalam
The Government of the Kingdom of Cambodia
The Government of the Republic of Indonesia
The Government of the Lao People's Democratic Republic
The Government of Malaysia
The Government of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of Philippines
The Government of the Republic of Singapore
The Government of the Kingdom of Thailand
Te Government of the Socialist Republic of Vietnam
The Government of the Papua New Guinea
Hereinafter referred as the High Contracting Parties :
DESIRING to ensure that there is approppiate enhancement of cooperation with all peace loving nations, both within and outside Southeast Asia and in particular, neighboring States of the Southeast Asia region;
CONSIDERING Paragrgaph 5 of the preamble of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia done at Denpasar, Bali, on 24 February 1976 (hereinafter referred to as the Treaty of Amity which refers to the need for cooperation with all peace‑loving nations, both within and outside Southeast Asia, in the furtherance of world peace, stability and harmony.
HEREBY AGREE TO THE FOLLOWING :
Article 1
Article 18 Paragraph 3, of the Treaty of Amity shall be amended to read as follows :
States outside Southeast Asia may also accede to this Treaty with the consent of all the Statets in Sountheast Asia, namely, Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam.
Article 2
The Protocol shall be subject to ratification and shall come into force on the date the last instrument of ratification of the High Contracting Parties is deposited.
DONE in Manila the twenty‑fifth day of July in the year one thousand nine hundred ninety eight
For Brunei Darussalam For the Union of Myanmar :
signed signed
PRINCE MOHAMED BOLKIAH U OHN GYAW
Minister of Foreign Affairs Minister for Foreign Affairs
For the Kingdom of Combodia : For the Republic of the
Philippines
signed signed
CHEM WIDHYA DOMINGGO L. SIAZON, JR.
Special Envoy of the Secretary of Foreign Affairs
Royal Government of Cambodia
For the Republic of Indonesia : For the Republic of Singapore:
signed signed
ALI ALATAS S JAYAKUMAR
Minister for Foreign Affairs Minister for Foreign Affairs
For the Lao People's Democratic For the Kingdom of Thailand :
Republic:
signed signed
SOMSAVAT LENGSAVAD SURIN PITSUWAN
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
Minister of Foreign Affairs
For Malaysia : For the Socialist Republic of
Vietnam:
signed signed
DATUK SERI ABDULLAH NGUYEN MANH CAM
HAJI AHMAD BADAWI Deputy Prime Minister and
Minister of Foreign Affairs Minister of Foreign Affairs
For Papua New Guinea:
signed
ROY YAKI
Minister of Foreign Affairs
TERJEMAHAN
PROTOKOL KEDUA PERUBAHAN TAKTAT PERSAHABATAN
DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA
Pemerintah Burnei Darussalam
Pemerintah Kerajaan Kamboja
Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos
Pemerintah Malaysia
Pemerintah Myanmar
Pemerintah Republik Filipina
Pemerintah Republik Singapura
Pemerintah Kerajaan Thailand
Pemerintah Republic Sosialis Vietnam
Pemerintah Papua Nugini
Selanjutnya disebut sebagai Pihak‑Pihak Agung
BERKEHENDAK untuk menjamin adanya peningkatan kerjasama yang tepat dengan semua bangsa yang cinta damai baik di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara, khususnya negara‑negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
MENIMBANG Paragraf 5, Pembukaan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia, yang dibuat di Bali, pada tanggal 24 Pebruari 1976 (selanjutnya disebut Traktat Persahabatan) dengan memperhatikan pentingnya kerjasama dengan semua bangsa yang cinta damai, baik di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara, dalam usaha meningkatkan perdamaian dunia, kemantapan, dan keserasian.
DENGAN INI MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :
Pasal 1
Pasal 18 Paragraf 3, Traktat Persahabatan akan diubah sebagaimana berbunyi sebagai berikut :
"Negara di luar kawasan Asia Tenggara dapat mengaksesi Traktat ini dengan persetujuan seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Brunei Daarussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thaliand dan Republik Sosialis Vietnam".
Pasal 2
Protokol ini harus disahkan dan akan mulai berlaku pada tanggal pendepositan Piagam Pengesahan terakhir dari Pihak‑pihak Agung.
DIBUAT di Manila, pada tanggal dua puluh lima Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan.
Untuk Brunei Darussalam Untuk Myanmar
ttd ttd.
PRINCE MOHAMED BOLKIAH U OHN GYAW
Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri
Untuk Kerajaan Kamboja Untuk Republik Filipina
ttd ttd.
CHEN WIDHYA DOMINGO L. SIAZON, JR
Utusan Khusus untuk Menteri Luar Negeri
Pemerintah Kerajaan Kamboja
Untuk Republik Indonesia Untuk Republik Singapura
ttd ttd.
ALI ALATAS S JAYAKUMAR
Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri
Untuk Republik Demokratik Untuk Kerajaan Thailand
Rakyat Laos
ttd ttd.
SOMSAVAT LENGSAVAD SURIN PITSUWAN
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri
Menteri Luar Negeri
Untuk Malaysia Untuk Republik Sosialis Vietnam
ttd ttd.
DATUK SERI ABDULLAH NGUYEN MANH CAM
HAJI AHMAD BADAWI
Menteri Luar Negeri Wakil Perdana Menteri dan
Menteri Luar Negeri
Untuk Papua Nugini
ttd.
ROY YAKI
Menteri Luar Negeri