Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 berisi tentang

No	Peraturan	Tentang
1	PENPRES NO. 3	PERUBAHAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1959
2	PENPRES NO. 2	PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 PRP. TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 65) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERPU NO. 17 TAHUN 1962 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NO. 91)
3	PENPRES NO. 1	PEMBATASAN WAKTU PELAKSANAAN HAK MENUNTUT PENGGANTIAN NILAI BAGI JENIS-JENIS UANG YANG TIDAK LAGI MERUPAKAN ALAT PEMBAYARAN YANG SAH MENURUT PASAL 3 AYAT (1), (2) DAN (3) PENETAPAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 1965
4	PENPRES NO. 9	PENGINTEGRASIAN BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN KE DALAM BANK INDONESIA
5	PENPRES NO. 8	PENGINTEGRASIAN BANK-BANK UMUM NEGARA DAN BANK TABUNGAN NEGARA KE DALAM BANK SENTRAL
6	PENPRES NO. 7	PERUBAHAN/PENAMBAHAN KETENTUAN DALAM PASAL 9 AYAT 1 PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 1960 (DISEMPURNAKAN)
7	PENPRES NO. 6	PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA YANG TIDAK BERSIFAT DOMESTIK DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
8	PENPRES NO. 5	PEMBENTUKAN MAHKAMAH BERSAMA ANGKATAN BERSENJATA
9	PENPRES NO. 4	MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA HANSIP DAN SUKARELAWAN
10	PENPRES NO. 31	PERUBAHAN/PENAMBAHAN PENETAPAN PRESIDEN R.I. NO. 12 TAHUN 1963 (DISEMPURNAKAN)
11	PENPRES NO. 30	PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG DEVISA 1964
12	PENPRES NO. 3	MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI TAMTAMA, BINTARA DAN PERWIRA DARI ANGKATAN KEPOLISIAN RI
13	PENPRES NO. 29	PEMBEBANAN ATAS IMPORT
14	PENPRES NO. 28	PEMUNGUTAN IURAN IMPOR DAN RETRIBUSI TRANSFER
15	PENPRES NO. 27	PENGELUARAN UANG RUPIAH BARU YANG BERLAKU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH BAGI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LAMA DARI PEREDARAN
16	PENPRES NO. 26	KEBIJAKSANAAN EKONOMI KEUANGAN TAHUN 1966
17	PENPRES NO. 25	TENTANG PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN SWASTA SEBAGAI BANK TUNGGAL SWASTA UNTUK PEMBANGUNAN.
18	PENPRES NO. 24	PENGAMANAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PENTING MILIK SWASTA
19	PENPRES NO. 23	PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 2 PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 3 TAHUN 1965 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NO. 21)
20	PENPRES NO. 22	PEROBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 52)

Ketentuan-ketentuan sebagai yang termaksud dalam pasal 2, 3, 5,6, 11, 12, 13, ayat 4,14,15,16,17 dan 18 tentang pensiun, berlaku juga untuk onderstand.

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office jakarta, virtual office jakarta barat, virtual office jakarta selatan, virtual office jakarta timur, virtual office jakarta utara, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1959

TENTANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Bahwa sebagai lanjutan dari Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 perlu dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;

Mengingat

Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 juncto pasal 2 ayat (1) dan Aturan Peralihan Pasal IV Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Juli 1959;

Memutuskan

Menetapkan

Pasal 1.

(1) Sebelum tersusun Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No.1 tahun 1959 ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan-aturan seperti berikut.

(2) Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan Daerah dan golongan hanya mendapat utusan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ialah Daerah Swatantra tingkat I dan golongan karya.

Pasal 3.

Anggota-anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara diangkat oleh Presiden.

Pasal 4.

Anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara seperti dimaksud dalam pasal 1, sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah/janji dihadapan Presiden atau Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut agamanya sebagai berikut :

,,Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia.

Pasal 5.

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mempunyai seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua atau lebih, apabila di- anggap perlu oleh Presiden.

(2) Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

(3) Ketua dan Wakil Ketua yang dimaksud dalam ayat (2) di atas adalah juga anggota karenanya.

Pasal 6.

Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara selekas mungkin membuat dan menetapkan Peraturan Tata tertib.

Pasal 8.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diundangkan

pada tanggal 22 Juli 1959.

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN

ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 2 TAHUN 1959

TENTANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

SEMENTARA.

I. UMUM.

Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 dengan tegas memerintahkan supaya diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dan wakil-wakil daerah dan golongan seperti dinyatakan didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1).

Bentuk yuridis yang dipergunakan untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ialah Penetapan Presiden. Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan in concrete dalam rangka pelaksanaan Dekrit PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959. Tindakan yang dilakukan dengan Penetapan Presiden itu akan dipertanggung-jawabkan hanya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Jumlah anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang akan ditambahkan kepada Majelis itu ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 2.

Pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan utusan daerah dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) ialah utusan daerah swatantra tingkat I ;dan dengan golongan ialah golongan karya.

Pasal 3.

Pasal ini menegaskan bahwa Presiden berhubung dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin bebas didalam menentukan baik jumlah ataupun anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Pasal 4.

Dalam pasal 4 ini ditetapkan bunyi rumusan sumpah (janji) anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara: sumpah (janji) itu diangkat sebelum memangku jabatan.

Pasal 5.

Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara diangkat oleh Presiden, dan karena pengangkatan itu lalu menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, apabila mereka belum anggota Majelis tersebut. Jumlah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 6.

Kedudukan keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara diatur dengan Peraturan Pemerintah seperti dimaksud Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (2).

Pasal 7.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertibnya sendiri.

Pasal 8.

Pasal ini menetapkan hari berlakunya Penetapan Presiden ini.

Termasuk Lembaran-Negara No. 77 tahun 1959.

Jakarta, 22 Juli 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1959/77; TLN NO. 1816