Pembayaran bunga hutang yang ditanggung oleh negara dalam struktur apbn masuk dalam pos

Dasar hukum pembagian jenis belanja adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Download PMK No. 102/PMK.02/2018

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang adalah Pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) , baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, belanja pembayaran kewajiban utang JUga digunakan untuk pembayaran denda/ biaya lain terkait pmJaman dan/ atau hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga.

Belanja Barang dan Jasa diwakili dengan akun 54xxxx (akun yang diawali angka 54).

Pembayaran Kewajiban Utang meliputi :

1. Pembayaran bunga utang dalam negeri meliputi pembayaran atas:
   1. bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) baik dalam rupiah maupun valuta asing
   2. bunga Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN Syariah) baik dalam rupiah maupun valuta asing
   3. bunga Obligasi Negara baik dalam rupiah maupun valuta asing
   4. bunga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baik dalam rupiah maupun valuta asing
   5. bunga pinjaman perbankan dalam negeri
   6. bunga pinjaman dalam negeri
   7. biaya transfer pinjaman dalam negeri.
2. Pembayaran bunga utang luar negeri meliputi :
   1. bunga pinjaman Program
   2. bunga pinjaman proyek
   3. bunga utang luar negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman, termasuk kewajiban lainnya
   4. biaya transfer atas pinjaman luar negeri
3. Belanja diskonto surat utang negara meliputi :
   1. diskonto SPN, baik dalam rupiah atau valuta asing
   2. diskonto SPN Syariah, baik dalam rupiah atau valuta asing
   3. diskonto obligasi negara, baik dalam rupiah atau valuta asing
   4. diskonto SBSN, baik dalam rupiah atau valuta asing
4. Pembayaran loss on bond redemption, yaitu pencatatan beban yang timbul dari selisih dean price yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN. Carrying value SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium;
5. Pembayaran denda, yaitu pembayaran imbalan bunga atas kelalaian Pemerintah membayar kembali imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya, serta pengembalian kelebihan bea dan cukai.

Peraturan terbaru terkait dengan BAS dapat didownload pada link di bawah ini :

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-531/PB/2018 Tgl 25 Oktober 2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-531/PB/2018

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 Tgl 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-211/PB/2018

9,735 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini