Pembaruan yang dilakukan Herman Willem Daendels dalam bidang ekonomi dan keuangan

Table of Contents Show

Kebijakan Pemerintahan Herman W. Daendel
Usaha-Usaha Daendels Pada Masa Pemerintahannya
Kebijakan Politik dan Pemerintahan
Video yang berhubungan

Merupakan seorang politikus dari Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, ia dalam memerintah antara kisaran tahun 1808-1811, dimana saat itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Tugas utama Daendels pada saat itu ialah mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak dapat dikuasai oleh Inggris.

Sebagai pemimpin yang telah ditunjuk oleh pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan social ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Pulau Jawa.

Kebijakan Pemerintahan Herman W. Daendel

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut.

Usaha-Usaha Daendels Pada Masa Pemerintahannya

Ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan Daensdels yang diantaranya yaitu:

Dengan melakukan banyak campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat pada kerajaan-kerajaan di Jawa. Untuk memperkuat kedudukannya, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan (Legiun Mangkunegara) dengan kekuatan sekitar 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang.

Melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan local, seperti saat terjadi pergantian Raja, serta membatasi secara ketat kekuasaan Raja-raja di Nusantara. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten, yang setiap prefektur dikepalai oleh seorang Residen “Prefek” yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara, yang setiap Residen membawahi beberapa Bupati.

Para Bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintahan Belanda, mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislative pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat.

Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Daendels membentuk 3 jenis pengadilan yakni pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang Pribumi dan pengadilan untuk orang Timur Asing. Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektur dengan Prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota, yang dimana hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah Prefektur seperti Batavia, Semarang dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.

Pemberantasan korupsi tanpa padang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun, akan tetapi Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada Swasta.

Dengan membangun jalan antara Anyer-Penarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang. Membangun pabrik senjata didaerah Gresik dan Semarang, hal itu dilakukan karena Daendels tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa akibat blockade Inggris di lautan. Dan membangun pangkalan angkatan kaut di Ujung Kulon dan Suarabaya.

Dengan membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara “Algemene Rekenkaer” dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
Mengekuarkan uang kertas.
Memperbaiki gaji pegawai.
Pajak In Natura “Contingenten” dan system penyerahan wajib “Verplichte Leveranties” yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
Dengan mengadakan monopoli perdagangan beras.

Mengadakan Prianger Stelsel yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi.

Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa “rodi” untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
Perbudakan dibiarkan berkembang.
Menghapus upacara penghormatan kepada Residen, Sunan atau Sultan.
Dan dengan membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Kebijakan Daendels : Pengertian, Pemerintah, Usaha Yang Dilakukan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Butuhkan

Lihat Foto

Raden Saleh

Potret Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memegang De Grote Postweg (Great Post Road) dengan tulisan Rigting van Weg Megamendong 1818 (arah jalan Megamendung). Latar belakang lukisan di Puncak Pass dan Gunung Pangrango.

KOMPAS.com - Herman William Daendels menjabat sebagai gubernur jendral di Indonesia pada tahun 1808-1811.

Pada tahun 1808, Louis Napoleon dari Perancis menunjuk Daendels ke Batavia untuk menjadi gubernur jendral di Indonesia.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, tugas utama Daendels sebagai gubernur jendral adalah memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis militer Perancis untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Samudra Hindia.

Deandels memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan modernitas. Berikut merupakan kebijakan Daendels di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Indonesia di Bawah Penjajahan Perancis

Kebijakan Politik dan Pemerintahan

Daendels melakukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia.

Pada awal pemerintahan, Daendels melakukan reorganisasi sistem pemerintahan dan birokrasi di Jawa. Daendels menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan dan menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan.

Berikut merupakan kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan :

Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat
Menmbagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan
Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai dibawah pemerintah kolonial
Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik

Home » Sejarah » Kebijakan Daendels di Indonesia

Desember 11, 2020 1 min read

Herman Willem Daendels adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda dengan masa kekuasaan antara tahun 1808 – 1811. Daendels terkenal dengan sistem kerja paksanya (kerja rodi) di beberapa daerah di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Hasil dari kerja rodi tanpa di gaji dan diberi Imbalan di pulau Jawa adalah jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Adapun kebijakan Daendels selama di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tugas Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan keuangan. Berikut adalah kebijakan pembaruan yang dilakukan Daendels selama menjabat di Indonesia.

1. Kebijakan Daendels di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang pertahanan dan keamanan adalah sebagai berikut:

Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan tersebut dinamakan Jalan De Grote Postweg yang sering disebut dengan Jalan Daendels.
Membangun benteng pertahanan seperti benteng Meester Cornelis.
Membangun pangkalan Angkatan Laut di Anyer dan Ujungkulon (pembangunan ini dapat dikatakan tidak berhasil).
Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang Pribumi karena pada waktu ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Peningkatan tersebut dari 4.000 menjadi 18.000 orang.

2. Kebijakan Daendels di Bidang Politik dan Pemerintahan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang politik dan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat.
Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian dikenal dengan keresidenan (residentie). Setiap keresidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap).
Berdasarkan dekret tanggal 18 Agustus 1808, Daendels merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Meskipun demikian, para bupati tersebut masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

3. Kebijakan Daendels di Bidang Ekonomi dan Keuangan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang ekonomi dan keuangan adalah sebagai berikut:

Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia.
Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta.
Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta (melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon).

4. Kebijakan Daendels di Bidang Hukum dan Peradilan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang hukum dan peradilan adalah sebagai berikut:

Dalam bidang hukum, Daendels membentuk tiga jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang Timur Asing.
Melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, ternyata Daendels sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta.

5. Kebijakan Daendels di Bidang Sosial

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang sosial adalah sebagai berikut:

Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun Jalan Anyer–Panarukan.
Perbudakan dibiarkan berkembang.
Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.
Membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda pos.

Pemerintahan Daendels selama tiga tahun dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi yang merajalela.

Baca juga: Kebijakan Raffles di Indonesia

Oleh karena itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kembali ke negaranya dan digantikan Jan Wilem Janssens. Nah, itulah artikel sejarah kali ini tentang penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia dan semoga bermanfaat.