Pada sistem kehidupan yang demokratis, hak dan kewajiban harusnya dilakukan dengan berprinsip pada

Jakarta -

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi permusyawaratan yang dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Apa saja prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila?

Konsep Demokrasi Pancasila sendiri diakomodir dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.

Setelah amandemen, pasal itu berubah menjadi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD" (Pasal 1 ayat 2). Mulai saat itu, MPR bukan lagi lembaga tertinggi melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Berikut ini penjelasan mengenai arti Demokrasi Pancasila beserta prinsip-prinsipnya.

Arti Demokrasi Pancasila

Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani "demos" yang berarti rakyat dan "kratos/cratein" yang berarti pemerintahan.

Kata "demos" biasanya merujuk pada seluruh rakyat namun bisa juga diartikan sebagai orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin. Kata demokrasi sendiri pada mulanya digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan.

Jadi, Demokrasi Pancasila bisa diartikan sebagai sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat.

Di Indonesia, Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Selain pengertian Demokrasi Pancasila, dikutip dari buku "Ilmu Kewarganegaraan" oleh Cholisin, ada juga prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, di antaranya:

a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar.

Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Dalam Demokrasi Pancasila, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa hak yang diterima warga negara harus diseimbangkan dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab.

Dengan kata lain, kebebasan ini adalah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

d. Mewujudkan rasa keadilan sosial

Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Sementara keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima.

Jadi, prinsip dalam demokrasi Pancasila harus bisa mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.

e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah

Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua, di mana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.

f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat.

Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dengan Demokrasi Pancasila, tujuan dan cita-cita Negara Indonesia bisa menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia serta turut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Itulah arti Demokrasi Pancasila beserta prinsip-prinsipnya. Jadi makin paham kan detikers?

Tag:

Arti demokrasi pancasila

Pancasila

Demokrasi pancasila

Prinsip demokrasi pancasila

Pendidikan kewarganegaraan

Demokrasi

Musyawarah

Simak Video "24 Tahun Reformasi dan Alarm Demokrasi dari Filipina"

Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tidak akan terlepas dari kekuasaan rakyat seperti yang terlihat dari semboyannya, “Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”. Dimana, tegaknya hukum dan diakuinya hak-hak masyarakat merupakan ciri dari sebuah negara demokrasi.

Tentu saja untuk mewujudkan suatu sistem politik demokratis diperlukan prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem lain. Salah satu prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diperlukan karena pada hakikatnya HAM merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis.

Disamping itu, Sistem demokrasi di Indonesia berlandasan sila pancasila yaitu sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawarahan/ perwakilan.” Dalam sila ini terdapat 3 karakter utama yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia, yaitu kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan permusyawarahan. Dimana, sila keempat inilah yang menyatukan sila satu dengan yang lain secara bulat dan utuh.

10 Pilar Demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi dengan 10 pilar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain :

• Demokrasi yang Berketuhanan yang Maha- Esa.
• Demokrasi dengan Kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi tidak menggunakan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan semata-mata, tetapi menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
• Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
• Demokrasi dengan rule of law.
• Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
• Demokrasi dengan hak asasi manusia. Menghormati hak-hak asasi manusia dan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
• Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
• Demokrasi dengan otonomi daerah. Pembatasan terhadap kekuasaan Negara.
• Demokrasi dengan kemakmuran. Ditujukan untuk membangun Negara kemakmuran rakyat Indonesia.
• Demokrasi yang berkeadilan sosial. Keadilan sosial diantara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyakat.

Kewajiban Warga Negara Untuk Negara

Pada dasarnya dalam negara yang menganut system demokrasi maka pemerintahan tertinggi adalah rakyat. Oleh karena itu, rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggungjawab seluruh rakyatnya.

(Baca juga: Pengertian Demokrasi)

Setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk ; menghargai dan menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, dan ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik.

Nilai-Nilai Moral Pancasila

Sistem demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, sehingga sistem ini memiliki nilai lebih dari negara lain. Demokrasi Pancasila mengandung nilai moral, yaitu;

• Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban
• Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Maha Esa, diri sendiri dan orang lain
• Mewujudkan rasa keadilan sosial
• Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
• Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
• Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Ketentuan-Ketentuan Prinsip Demokrasi

Negara demokrasi memiliki dua sudut pandang yang berbeda untuk melihat negara yang demokrasi yaitu sudut pandang normatif dan empirik. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu negara yang diselenggarakan oleh sebuah negara dengan ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”  Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KOMPAS.com/Gischa Prameswari

Ilustrasi kewajiban atau hak