Mengapa sistem demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik di dunia

Jakarta - Banyak jalan menuju Roma, demikian juga banyak jalan menuju kesejahteraan bangsa. Demokrasi adalah salah satu jalan. Memang berliku, tapi terbukti paling sukses.Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Memang demokrasi bukan satu-satunya model yang paling sempurna untuk mengatur peri kehidupan manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Tumbangnya rezim komunisme di Eropa Timur menambah daftar panjang keunggulan demokrasi atas rezim-rezim politik lain, sehingga kini dia dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini. Dalam risalah singkatnya tentang demokrasi, Robert Dhal (1998), mencatat beberapa kelebihan demokrasi dibandingkan dengan rezim politik yang lain. Pertama, demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. Kedua, demokrasi menjamin bagi warga negara sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.Ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas sebagai warga negara daripada alternatif lain yang memungkinkan. Keempat, demokrasi membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka.Kelima, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri. Keenam, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.Ketujuh, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan. Kedelapan, hanya pemerintah yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.Kesembilan, negara-negara demokrasi perwakilan moderen tidak pernah berperang satu sama lain. Kesepuluh, negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.Tantangannya adalah bagaimana mempraktekkan demokrasi, sehingga kelebihan-kelebihan itu bisa terwujud di negeri ini? Nah, pada wilayah ini setiap warga negara dituntut tanggung jawab untuk berdemokrasi dengan benar. Pemilu adalah salah satu sarana untuk itu.

* Penulis adalah wartawan detikcom. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak menggambarkan sikap/pendapat tempat institusi penulis bekerja. (diks/asy)

Skip to content

Dekan Fakultas Hukum
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni
Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H

Quizpenggagas dan pendorong lahirnya budi utomo adalah ??​

siapa pendiri Budi Utomo​

3." Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandasan pancasila dan UUD 1945" pengertian di … atas disebut ....... A.Geopolitikatauwawasan Nasional Indonesia B.Geografi Indonesia C.Strategi Indonesia D.Filosofis negara Indonesia E.Yuridis 1​

Jelaskan asesmen pasca program guru belajar seri akm tingkat SD !.

Saya mau mendaftar pppk guru. Pada saat sy msuk di jenis seleksi sy memilih pppk guru. Kmudian klik selanjutnya. Tp yg muncul it galat terus tidak bis … a lnjut krn muncul trus galat. Solusix gmna spy sy bisa lnjut.

Jelaskan bagaimana implementasi geostrategi indonesia dalam menciptakan ketahanan nasional yang mantap.

2. Contoh perwujudan musyawarah dan mufakat di lembaga perwakilan rakyat dapat dilihat pada .... (HOTS) a. pemilihan anggota DPR dan DPRD b. pengajuan … RUU C. hasil keputusan sidang d. proses pengambilan keputusan di DPD dan DPRD​

Quizzzorganisasi pertama di indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern yaitu organisasi ?​

Jelaskan pengertian Hak! dan sebutkan hak di sekolah!peraturan seperti biasa___jwbn yg paling pnjng Ba​

Jelaskan pengertian sekunder dan primer!peraturan sprti biasa___jawaban yg paling panjang BeA^^​

Setiap negara mempunyai tujuan nasional yang hendak diwujudkannya. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, setiap negara mempunyai cara-cara tertentu yang hendak ditempuhnya. Tujuan nasional dan upaya pencapaian tujuan nasional suatu negara mencerminkan pelaksanaan sistem politik dalam negara yang bersangkutan. 

Sistem Politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh suatu kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, pengaturan negara dengan negara, atau negara dengan rakyatnya.

Sedangkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Dewasa ini hampir semua negara di dunia menerapkan sebuah sistem politik yang disebut demokrasi. Hal ini menimbulkan lahirnya satu sistem yang disebut sistem demokrasi transisi. Sebaliknya, pada dekade-dekade yang lalu, negara-negara di dunia menerapkan sistem politik yang berbeda-beda seperti demokrasi, totalitarianisme, dan anarki. Perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara yang lain merupakan hal yang wajar dan alami karena setiap negara memiliki bentuk-bentuk negara dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki ciri-ciri khusus baik dari segi ideologi, sistem politik, karakter kehidupan sosial, corak kebudayaan, lingkungan alam yang tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Sejarah perjuangan suatu bangsa dan perkembangan politiknya ikut berperan dan menentukan sistem politik yang dilandasi oleh ideologi, kepribadian bangsa, serta kondisi ekonomi, sosial dan budaya dari negara yang bersangkutan. Benarkah bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik di dunia?

PENGERTIAN SISTEM POLITIK

Sistem politik berasal dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian sistem politik terlebih dahulu kita harus mengetahui arti kata ”sistem” dan ”politik” seperti berikut :

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut.

Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Sistem demokrasi adalah sistem politik yang dianut oleh suatu negara yaitu sistem politik dimana rakyat suatu negara memerintah melalui bentuk pemerintahan apapun yang mereka pilih. Dalam demokrasi modern, otoritas tertinggi dilakukan oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Perwakilan dapat dilanjutkan dengan pemilihan umum menurut prosedur hukum recall dan referendum.

Bentuk-bentuk negara juga mempengaruhi sistem politik di negara tersebut. Ada dua kriteria bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat/federasi. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, artinya dalam negara tidak ada negara lain. Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu kabinet, satu lembaga perwakilan atau parlemen. Negara yang menetapkan bentuk negara kesatuan antara lain Cina, Prancis, Indonesia, dan Jepang. Negara serikat/federasi adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang mengendalikan kedaulatan negara yaitu seperti contohnya Amerika Serikat.

Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional. Negara Amerika Serikat menggunakan sistem federalisme dengan ketentuan negara pusat dan negara bagian berbagi kuasa. Negara pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti pencetakan mata uang dan kebijakan pertahanan. Sementara itu, negara-negara bagian berkuasa menentukan hak dan undang-undang masing-masing. Salah satu hal yang tampak di Amerika Serikat adalah doktrin pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hampir setiap saat Amerika Serikat menyelenggarakan pemilihan umum, baik dalam rangka pemilihan presiden dan wakilnya, wali kota dan dewan kota, maupun pemilihan gubernur atau senator dari beberapa negara bagian. Di Amerika Serikat semua rakyat yang berusia delapan belas tahun ke atas berhak memilih. Pemilu untuk pemilihan presiden diadakan setiap empat tahun sekali. 

Dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat, presiden memiliki kekuasaan yang kuat. Hal ini dikarenakan selain sebagai kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang mengepalai kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu, agar tidak menjurus pada diktatorisme, diperlukan checks and balances antara lembaga tinggi negara terutama antara eksekutif dan legislatif. Di Amerika Serikat menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk mengatasi kekakuan pemerintahan maka lembaga legislatif diberi hak protes, seperti hak untuk menolak atau menerima rancangan undang-undang, menerima atau menolak perjanjian maupun pernyataan perang terhadap negara lain.

Sedangkan Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Tak hanya sebatas sistem, sebagai sebuah budaya, demokrasi begitu mengakar kuat di benak masyarakat Indonesia. Ya, meskipun beberapa kali sistem demokrasi yang dijalankan mengalami perubahan, namun sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia 71 tahun silam.

Sistem politik indonesia dapat diinterpretasikan, baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara indonesia sampai dewasa ini, atau hanya dalam periode-periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan kita dapat menjumpai perbedaan-perbedaan esensial sistem politik di indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain, misalnya sistem politik demokrasi. Demokrasi Demokrasi Liberal, sistem politik Demokrasi Terpimpin, sistem politik Demokrasi Pancasila.

DEMOKRASI LIBERAL

Di indonesia demokrasi liberal berlangsung sejak 3 november 1945, yaitu sejak sistem multi-partai berlaku melalui maklumat pemerintah. Sistem multi-partai ini lebih menempakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan UUD 1945 periode pertama.

Demokrasi liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer, oleh karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer ketika berlakunya UUD 1945 periode pertama, konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Dengan demikian demokrasi liberal secara formal berakhir pada tanggal 5 juli 1959, sedang secara material berakhir pada saat gagasan demokrasi terpimpin dilaksanakan, dengan demikian sistem politik di indonesia adalah sistem politik yang berlaku atau sebagaimana adanya di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun hanya sebagian saja. Melalui pidato presiden didepan konstituante tanggal 10 november 1956 atau pada saat konsepsi presiden tanggal 21 februari 1957 dengan dibentuknya dewan nasional.

Dalam periode demokrasi liberal ini ada beberapa hal yang secara pasti dapat dikatakan telah melekat dan mewarnai prosesnya, diantaranya :

Bersifat ideologis, artinya lebih menitikberatkan faktor yang membedakan. Sebabnya ialah karena ideologi cenderung bersifat kaku dan tidak kompromistik atau reformistik. Adanya kelompok-kelompok yang mengukuhi ideologi secara berlainan, bahkan bertentangan, berkulminasi pada saat berhadapan dengan kebuntuan penetapan dasar negara pada saat sidang konstituante. Gaya politik yang ideologik dalam konstituante ini oleh elitnya masing-masing dibawa ketengah rakyat, sehingga timbul ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat.

Berasal dari angkatan sumpah pemuda yang lebih canderung belum permisif untuk meninggalkan pikiran-pikiran paternal, primordial terhadap aliran, suku, agama, atau kedaerahan.(Dari sudut ini, sumpah pemuda tahun 1928 barulah merupakan ucapan dan ikatan resmi serta belum membudaya secara material pada saat itu).

DEMOKRASI TERPIMPIN

Dalam periode demokrasi terpimpin ini, pemikiran ala demokrasi barat banyak ditinggalkan. Tokoh politik (Soekarno) yang memegang pimpinan nasional ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal (demokrasi parlementer) tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia. Prosedur pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan pula sebagai tidak efektif dan ia kemudian memperkenalkan apa yang disebut musyawarah untuk mufakat.

Sistem multipartai oleh tokoh politik tersebut dinyatakan sebagai salah satu penyebab inefektivitas pengambilan keputusan, karena masyarakat lebih didorong kearah bentuk yang fragmentaris. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, kemudian dibentik badan yang disebut front nasional pada periode ini dan disebut pula periode pelaksanaan UUD 1945 dalam keadaan ekstra-ordiner, disebut demikian karena terjadi penyimpangan UUD 1945.

Ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal melalui Penpres tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian (penpres no.7-1959). Tokoh politik memperkenalkan gagasan nasionalisme agama dan komunisme (nasakom), kompetisi nasakomis masih dibenarkan karenadalam kondisi tersebut tokoh politik dapat memelihara keseimbangan.”jor-joran” masih berada dalam penguasaan dan didominasi tokoh politik yang menurut beberapa pengamat, menjalankan cara yang memecah dan kemudian menguasainya. Ketika kapercayaan terhadap tokoh politikitu meluntur, yaitu pada saat dan sesusah G-30 S/PKI meletus jor-joran tersebut berubah menjadi pertarungan terbuka.

Sementara tokoh politik itu berkuasa, pengaturan soal-soal kemasyarakatan dan politik lebih cenderung dilakukan secara paksaan. Hal-hal ini di buktikan oleh merajalelaanya teror mental dengan memberikan predikat kontra revolusi kepada aliran-aliran yang tidak setuju dengan nilai-nilai yang mutlak tersebut diatas.

Para pemimpin berasal dari angkatan 1928 dan angkatan 1945 dengan tokoh politik Soekarno sebagai titik dan pusatnya. Kepemimpinan tokoh politik ini berdasar pada politik mencari Kambing hitam. Karena sifatnya kharismatik dan paternalistik, tokoh politik ini dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari pihak-pihak bertikai, baik dengan sukarela maupun karena terpaksa. Dengan dialektika, pihak yang kurang kemampuannya akan tersingkir dari gelanggang politik dan yang kuat akan merajainya. Gimnastik politik ini lebih menguntungkan PKI.

DEMOKRASI PANCASILA

Penelahan terhadap Demokrasi-Pancasila tentu tidak dapat bersifat final, karena masih terus berjalan dan berproses. Herbert Feith pernah menulis artikel yang berjudul Suharto’s Search For a Political Formal pada tahun 1968, yaitu pada awal demokrasi pancasila ini diperkenalkan dan mulai dikembangkan, oleh karena itu yang dikemukakan disini semata-mata hanya dalam usaha mencari format demokrasi pancasila tersebut.

Praktek-praktek mekanisme demokrasi pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal, sebagai prestasi sistem politik indonesia. Disana sini pula akan terjadi penyesuaian sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Namun batu pertama telah dletakkan oleh demokrasi pancasila ini dapat diukur dari uraian sementara seperti dibawah ini.

Gaya ideologik boleh dikatakan sudah hampir tidak manggung lagi, yang menonjol ialah gaya Intelektual yang progmatik, melalui penyaluran kepentingan yang berorientasi kepada program dan pemecahan masalah.

Bersifat legal artinya bersumber pada ketentuan-ketentuan Normatif Konstitusional. TNI sebagai titik pusat polititk di indonesia dewasa ini didukung oleh Teknokrat.

Sebagai penutup pembahasan singkat tentang Sistem Politik ini dapat dikemukakan bahwa dengan sistem politik demokrasi masih bisa dikatakan paling baik karena keterlibatan dan kontribusi rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan sangatlah besar tetapi harus juga didukung oleh sumbangan berbagai ilmu yaitu sejarah, sosiologi, psikologi, antropologi, hukum, ekonomi, komunikasi, geografi didukung juga oleh ideologi, politik dan budaya akan diperoleh pandangan yang lebih luas.