Mengapa pemerintah menghimbau para investor untuk investasi di Indonesia

Mengapa pemerintah menghimbau para investor untuk investasi di Indonesia

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Ini menjadi kali pertama ada tiga negara yang menjadi tuan rumah bersama pada ajang Piala Dunia Basket. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pertumbuhan ekonomi nasional dijaga dan ditingkatkan lewat upaya peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia. Hal ini tak terlepas dari situasi negara-negara saat ini, yang tengah menghadapi kelesuan ekonomi.

"Karena pasarnya semuanya turun, enggak mungkin kita mau menaikkan ekspor. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya satu: investasi," kata Jokowi usai meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 yang digelar di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2020.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan saat ini negara-negara berlomba untuk mendatangkan investasi, sehingga meningkatkan aliran modal masuk ke negara-negara tersebut. Semakin banyak arus modal yang masuk, maka peredaran uang akan semakin banyak dan akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pun halnya dengan Indonesia yang juga berupaya mendatangkan sekaligus merealisasikan investasi yang masuk. Jokowi mengungkap bahwa sebenarnya investasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 708 triliun sudah masuk ke Indonesia. Namun, sayangnya investasi tersebut masih belum terealisasi lantaran implementasi di lapangan tersendat.

Di luar itu, masih terdapat minat investasi ke Indonesia dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 1.600 triliun yang menurutnya juga tidak terlayani dengan baik. "Sebetulnya kita enggak perlu promosi ke mancanegara. Yang di dalam saja selesaikan, Rp 708 triliun itu selesaikan," ujar Jokowi.

Maka itu, ia meminta para kepala daerah dan badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk dapat bekerja menyelesaikan persoalan dan menyelesaikan masalah-masalah investasi secara konkret yang ada di lapangan.

"Kalau Rp 708 triliun ini bisa dirampungkan menjadi realisasi, Rp 1.600 triliun ini bisa diselesaikan sehingga terjadi realisasi, enggak usah kita pasarkan ke luar. Mereka akan dengar bahwa negara ini melayani investor baik yang kecil maupun yang besar," kata Jokowi. Ia pun sudah mematok target kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai realisasi investasi tahun 2020 ini yang sebesar Rp 886 triliun.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya besar di negara kita juga merupakan investor yang dapat menggerakkan perekonomian. Kepada mereka, ia juga meminta agar memberikan pelayanan yang baik dan memberikan solusi apabila dibutuhkan.

Ia mengingatkan bahwa investor lokal kecil juga banyak jumlahnya di Indonesia. "Mungkin mereka hanya punya karyawan dua, itu juga investor. Atau usaha yang berada di posisi tengah, punya karyawan 100 atau 300. Itu juga investasi, hanya skalanya menengah. Layani mereka dengan baik," kata Jokowi.

Jokowi melanjutkan, bentuk pelayanan kepada usaha-usaha kecil dan menengah yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan kemudahan terhadap perizinan untuk mereka menjalankan usahanya. Dengan perizinan tersebut, akses usaha kecil dan menengah kepada permodalan akan terbuka lebar.

JAKARTA, investor.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendorong investor dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Sejalan dengan prospek kinerja ekonomi Indonesia yang semakin membaik sehingga dapat dijadikan momentum tepat bagi investor untuk berinvestasi di Tanah Air.

Ia mengatakan ada tiga alasan saat ini menjadi momentum tepat berinvestasi di Indonesia. Pertama, ia mengatakan Indonesia dalam fase pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 serta menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang membaik. Tahun ini, BI menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,1 -5,1% dari tahun lalu minus 2,07%. 

“Apa saja yang menopang pertumbuhan ekonomi ini? Performa ekspor Indonesia sangat kuat, investasi tumbuh, didukung investasi sektor swasta dan berlanjutnya stimulus moneter dan fiskal. Lalu, makroekonomi stabil, inflasi rendah, nilai tukar rupiah menguat, dan sistem keuangan stabil,” ujarnya dalam Indonesia Investment Forum 2021, Kamis (27/5).

Bahkan berbagi indikator pemulihan akan mendorong pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7% pada kuartal II 2021. Selanjutnya, dalam lima tahun mendatang pertumbuhan Indonesia diprediksi stabil di atas 5%.

“Jadi ini alasan pertama, Indonesia berhasil memperlihatkan daya tahan (resilience) setelah pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi dalam tren pemulihan,” ujarnya.

Kedua, ia mengatakan Indonesia memiliki sinergi yang kuat antara pemerintah, bank sentral, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Dengan koordinasi tersebut, tercipta harmonisasi kebijakan di sektor fiskal, moneter, maupun sektor riil.

Ketiga, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar, BI memprediksi sektor e-commerce tumbuh 39% mencapai US$25 miliar tahun ini.

Sejalan dengan itu, penggunaan uang elektronik diproyeksi melesat 32% mencapai US$18 miliar dan digital banking diprediksi melonjak 22%  menjadi US$2,2 triliun.

“Ekonomi digital menjadi game changer bagi perekonomian Indonesia,” katanya.

Teknologi dan modal

Mengapa pemerintah menghimbau para investor untuk investasi di Indonesia
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengajak investor untuk datang ke Indonesia dengan membawa teknologi dan modal. Sementara untuk perizinan dan lokasi industri, nantinya akan diurus oleh pemerintah.

“Saya pikir cara-cara ini pasti akan lebih memudahkan bagi inevstor, dengan tagline yang baru, silakan investor bawa teknologi, capital dan sebagian modal. Nanti izin dan lokasi industri nanti biar negara yang ikut hadir urusnya, ini kerja sama yang baik pada pelaku usaha dan pemerintah,” ujar Bahlil.

Lanjut Bahlil terdapat sejumlah alasan menjadikan Indonesia masih menarik dan menjadi negara negara tujuan investasi. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang masih lebih baik dibandingkan negara G20 lainnya.

Adapun selama tahun lalu perekonomian RI minus 2,19 % dan mulai mengalami pemulihan di kuartal I 2021 menjadi minus 0,74%.

“Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih baik dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, bahkan pertumbuhan GDP kita dibandingkan G20 lebih baik kita nomor dua setelah China,” jelasnya.

Tak hanya itu, dari sisi investasi yang masuk ke Indonesia selama tahun lalu sebesar Rp 827 triliun. Hal ini menandakan Indonesia masih diminati oleh investor asing.

Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Mulai dari perikanan, pertambangan, kehutanan, memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan.

“Kemudian kita juga mulai bangun green energy dengan bangun power plant tenaga air, ini jadi salah satu daya tarik sendiri,” jelasnya.

Untuk mempermudah berbgaai perizinan bagi para investor. Pemerintah pun terus melakukan reformasi regulasi dengan menebritkan UU Cipta Kerja sehingga pengusaha akan mendapatkan  kepastian, kemudahan efisiensi dan trsnparan.

“Dulu kita harus akui Indonesia regulasinya enggak terpusat, persoalan perizinan sekarang di 18 K/L yang keluarkan izin melalui OSS yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM,” tegasnya.

Adapun realisasi investasi sepanjang kuartal I 2021 mencapai Rp 219,7 triliun. Realisasi ini naik 4,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) tercatat hanya Rp 210,7 triliun dan naik 2,3% dibandingkan kuartal IV 2020 (qtq).

Editor : Gora Kunjana ()

"Banyak dari Anda di ruangan ini yang sudah memiliki banyak dana, jadilah bagian dari proses pembangunan di Indonesia. Dan saya berharap lebih banyak lagi diantara Anda yang akan berbisnis di Indonesia dalam waktu dekat karena berbisnis di Indonesia merupakan suatu peluang," ujar Presiden Joko Widodo.

 

Namun, presiden mengakui jika menjalankan usaha bukanlah sesuatu yang mudah karena akan menghadapi banyak hambatan dan rintangan. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo menjamin akan memberikan kemudahan dalam proses perolehan izin usaha.

 

"Saya disini untuk meyakinkan anda bahwa kami akan terus melakukan reformasi, menjadikan iklim investasi yang lebih ramah bagi dunia usaha," imbuhnya.

 

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengungkapan sejumlah program kerja yang telah dilaksanakan dalam dua tahun masa kepemerintahannya, mulai dari pengurangan subsidi BBM, program pembangunan infrastruktur, deregulasi, hingga program amnesti pajak. Demikian sebagaimana dilansir dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

 

Pengurangan subsidi BBM sebesar 80 persen dilakukan ketika pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi baru bekerja selama satu bulan. Dampak dari pengurangan subsidi ini adalah adanya anggaran sebesar USD 15 miliar yang dapat dialokasikan untuk anggaran lain yang lebih bermanfaat. "Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan," ucap Presiden.

 

Bahkan dapat dikatakan anggaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat ini adalah anggaran pembangunan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Indonesia. "Pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, 1000 kilometer jalan tol, 3.258 rel kereta api, 15 bandara baru dan 10 perluasan bandara, 24 pelabuhan dan perluasan pelabuhan," jelas Presiden.

 

Empat belas bulan yang lalu pemerintah meluncurkan paket deregulasi kebijakan ekonomi untuk memangkas perizinan guna memberikan kemudahan berusaha. "Saat ini sudah diluncurkan 14 paket kebijakan," kata Presiden.

 

Tahun ini pemerintah juga meluncurkan sebuah program tax amnesty yang sangat ambisius. "Hanya setelah lima bulan, hasilnya menjadikan tax amnesty yang paling berhasil sepanjang sejarah dunia. Saat ini kami sudah mengumpulkan USD 10 miliar atau lebih dari 1 persen PDB," ucap Presiden Joko Widodo.

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memahami bila Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat tengah memikirkan kebijakan yang akan dijalankan saat memegang kendali pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur, deregulasi peraturan, kemudahan berusaha, dan juga program tax amnesty. "Untuk menarik dana sebesar USD 2,5 triliun dari perusahaan Amerika Serikat yang berada di luar negeri. Saya harus mengatakan seperti pernah mendengar kebijakan seperti ini," ucap Presiden yang disambut tepuk tangan.

 

"Kalau Trump ingin mendapatkan kiat dari saya, kami akan senang hati untuk membagikan pengalaman yang sudah kami dapatkan," ujar Presiden.

 

Presiden menjelaskan bahwa reformasi yang dijalankan di bidang ekonomi dengan peluncuran paket kebijakan ekonomi juga telah membuahkan hasil. "Berkat reformasi yang kami lakukan, ranking kami menjadi lebih baik dalam kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business yang dilansir oleh Bank Dunia," ujar Presiden Joko Widodo.

 

Peringkat Indonesia melonjak 15 tingkat dalam kemudahan berusaha tersebut, semula berada di peringkat 106 menjadi 91. "Belum pernah ada sebuah negara yang melonjak begitu tajam hanya dalam satu tahun. Namun hal ini belum memuaskan kami karena targetnya adalah berada di peringkat 40 besar," imbuh Presiden.

 

Ke depan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintahannya akan merambah fokus pembangunan di bidang pariwisata yang dinilai memiliki peran yang optimal dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, keindahan alam yang menjadi daya tarik pariwisata juga tersebar luas di seluruh penjuru Tanah Air.

 

"Bali, pulau yang sangat terkenal. Hidup Anda belum lengkap apabila Anda belum pernah mengunjugi Bali. Namun Indonesia juga memiliki ribuan lokasi indah lain seperti Bali, di antaranya Raja Ampat, Mandalika, Lombok, Pulau Komodo, Labuan Bajo," terang Presiden Joko Widodo.

 

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Humas Kemensetneg)