Jelaskan upaya penegakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari - hari ! *

tirto.id - Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal wajib yang patut diberikan kepada setiap manusia di seluruh dunia. Di Indonesia, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menegakkan HAM, mulai dari pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), instrumen HAM, dan pengadilan HAM.

Melansir catatan Badan Pusat Statistik, definisi HAM telah dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut ini artinya.

“hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Berdasarkan catatan Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli dalam buku ajar PPKn (2017:22), terungkap bahwa semua negara yang ada di dunia menjunjung tinggi HAM. Namun, upaya penegakan dari setiap negara berbeda karena masing-masing punya ideologi, budaya, dan nilai khas tersendiri.

Dengan kata lain, Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila dan hukum dasar UUD 1945 tentu menjadikan keduanya sebagai patokan menangani penegakan HAM. Berikut ini tiga upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menegakkan HAM.

Pembentukan Komnas HAM

Menurut situs resmi Komnas HAM, lembaga ini memiliki status yang setingkat dengan lembaga-lembaga negara lain di Indonesia. Fungsi lembaga yang dibentuk pada 7 Juni 1993 ini adalah melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM.

Lembaga ini diisi dengan anggota berjumlah 35 orang yang semuanya dipilih oleh DPR dan disahkan presiden. Mereka semua mempunyai wewenang untuk melakukan perdamaian pada pihak yang berkonflik, menyelesaikan masalah dengan cara konsultasi dan negosiasi, merekomendasikan suatu kasus HAM kepada DPR untuk diteruskan penanganannya, serta menyarankan kepada pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya di pengadilan.

Bukan hanya itu, setiap individu dari negara Indonesia diizinkan untuk mengadukan masalah kepada lembaga jika terjadi kasus pelanggaran HAM.

Infografik SC Upaya Menegakkan HAM di Indonesia. tirto.id/Fuad

Pembentukan Instrumen HAM

Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM, di antaranya adalah lembaga (Komnas HAM) serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini ternyata diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik. Berikut ini beberapa aturan yang dibuat untuk mengatur perihal HAM di Indonesia.

1. Terdapat penambahan bab XA tentang HAM dalam UUD 1945.
2. Dikeluarkannya Ketetapan MPR melalui TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 perihal HAM dalam Sidang Istimewa MPR 1998.
3. Piagam HAM Indonesia ditetapkan pada 1998.
4. Dibuatnya UU RI Nomor 39 Tahun 1999 yang dilanjutkan dengan keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 mengenai pengadilan HAM. Setelah itu, ditetapkan lagi menjadi sebuah aturan dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan HAM.
5. Perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak ditetapkan dalam beberapa Undang-Undang RI. Di antaranya Nomor 3 Tahun 1997 (pengadilan anak), Nomor 23 Tahun 2002 (perlindungan anak), dan Nomor 11 Tahun 2012 (sistem peradilan anak).
6. Pemberlakuan instrument HAM internasional yang selaras dengan UUD 1945. Isu yang dibawa terkait hak politik perempuan, penghapusan diskriminasi perempuan, konvensi hak anak, dan beberapa hal lain yang terkait dengan kemanusiaan.

Pembentukan Pengadilan HAM

Seperti yang tertulis dalam UU RI No 26 Tahun 2000, terdapat Pengadilan HAM yang terbentuk untuk mengadili para pelanggar HAM. Lengkapnya, pengadilan yang satu ini khusus menangani kasus pelanggaran HAM, mulai dari masalah antar individu hingga masyarakat luas.

Pengadilan ini diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara. Dengan adanya Pengadilan HAM, penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman terkait HAM pun diusahakan bisa berjalan.

Baca juga:

• Sejarah Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember dan Fakta Soal HAM
• Apa Saja Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia?

Baca juga artikel terkait HAM atau tulisan menarik lainnya Yuda Prinada
(tirto.id - prd/dip)

Penulis: Yuda Prinada
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Kontributor: Yuda Prinada

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

KOMPAS.com - Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini mutlak dan selalu melekat dalam pribadi tiap manusia. Tidak ada pihak yang berhak mengambil, merebut, bahkan menghapuskan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang.

Permasalahan tentang penegakan HAM, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak terkait saja. Sudah seharusnya masyarakat ikut ambil bagian dalam hal penegakan HAM di lingkungannya.

Dikutip dari jurnal Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (2019) karya Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, penegakan HAM merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bisa dikatakan jika penegakan HAM dilakukan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan beradab, sesuai nilai yang dikandung Pancasila. Dalam hal ini, peran pemerintah, Komnas HAM, masyarakat, dan pihak lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan HAM di Indonesia.

Baca juga: Komnas HAM: Fungsi dan Tujuannya

Menurut Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dalam buku Kewarganegaraan & Masyarakat Madani (2019), ada beberapa bentuk dukungan yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam upaya penegakan HAM. Dukungan masyarakat tersebut adalah:

• Menolak dengan tegas segala bentuk pelanggaran HAM

Pada dasarnya, pelanggaran HAM sama saja dengan melanggar harkat dan martabat manusia. Masyarakat harus tegas menolak segala bentuk pelanggaran HAM, dengan cara menghormati hak orang lain, menghargai keputusan atau pendapat orang lain, tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar harkat serta martabat manusia, dan lain sebagainya.

• Bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM

Selain menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat juga harus bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Misalnya memberi bantuan kemanusiaan, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan aparat dalam proses peradilan HAM, bersikap tegas kepada pelaku pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.

Contoh bentuk dukungan masyarakat

Jika dirangkum, setidaknya ada empat contoh bentuk dukungan masyarakat yang bisa dilakukan dalam penegakan HAM, yaitu:

Sikap saling menghormati dan menghargai merupakan bentuk dukungan yang paling dasar. Karena dengan kedua sikap ini, manusia bisa hidup rukun, aman, tentram, dan damai. Khususnya ketika masyarakat saling memahami hak apa saja yang dimiliki sebagai hak asasi manusia.

Baca juga: Landasan Hukum HAM di Indonesia

• Memberi kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga penegakan HAM

Masyarakat juga bisa memberi dukungan berupa kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga terkait, dalam upaya penegakan HAM. Masyarakat harus percaya jika pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam melindungi dan menegakkan HAM.

• Melaporkan tiap pelanggaran HAM

Bentuk dukungan lainnya ialah masyarakat bisa melaporkan tiap pelanggaran HAM yang diketahui, pernah dilihat, atau bahkan dialaminya, ke pihak yang berwenang. Setelah melaporkan, masyarakat bisa tetap mengawasi jalannya proses peradilan HAM, agar pelaku dihukum seadil mungkin.

• Menyebarluaskan informasi mengenai penegakan HAM

Masyarakat juga bisa turut membantu menyebarluaskan informasi ke publik, khususnya yang berkaitan dengan penegakan HAM dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya