tirto.id - Sebuah negara yang demokratis cenderung memiliki rakyat yang lebih dinamis. Sebab, kehidupan dalam negara demokratis cukup menjunjung sisi persamaan di mata hukum. Setiap orang memiliki keadilan yang sama dengan lainnya. Show Dilansir dari Jurnal Tapis Volume 12 Nomor 1 (2016), negara demokrasi merupakan negara yang menganut mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara agar dijalankan oleh pemerintah negara itu. Pada negara demokrasi, rakyat dilibatkan dalam kehidupan bernegara. Pemerintah atau wakil adalah kepanjangan tangan dari rakyat, yang telah mengamanahkannya kekuasaan agar dipergunakan demi kebaikan bersama.
Partisipasi rakyat dalam urusan negara ini dapat terlihat ketika diadakannya pemilihan umum untuk memilih presiden atau wakil rakyat. Rakyat juga memiliki kebebasan di alam demokrasi. Mereka boleh menyuarakan apa pun yang ada di benak pikirannya ke publik. Namun, kebebasan berpendapat tetap harus dilandasi tanggung jawab dan bukan kebebasan yang liar. Dalam buku PPKn Kelas XI (Kemdikbud 2017) disebutkan, kebebasan pada negara demokrasi meliputi empat hal yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Keempatnya ini menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin negara. Namun, catatannya yaitu semua kebebasn tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di sebuah negara.
Misalnya, orang boleh menyuarakan pendapatnya di media sosial. Namun, jika pendapat tersebut ternyata adalah kabar bohong (hoax) yang merugikan, maka bukan berarti harus dilindungi tindakan tersebut. Sebaliknya, penyuaraan kabar bohong dapat ditindak dengan norma hukum yang berlaku. Negara demokrasi juga menjadi jembatan terwujudnya distribusi pendapatan yang adi. Hal ini terlihat dari program-program pemerintaha untuk membantu fakir miskin. Di samping itu, pemerintah juga mengusahakan terciptanya lapangan kerja sehingga diharapkan distribusi pendapatan terwujud secara adil Perilaku yang mendukung demokrasi Semua kebaikan dalam kehidupan demokrasi tidak akan terwujud tanpa peran serta rakyat dalam menjalankan perilaku yang sesuai nilai-niai demokrasi.
Kehidupan demokrasi yang menghindari adanya kekuasaan absolt, perlu ditunjang dengan menjalankan berbagai hal demokratis. Contohnya sebagai berikut: - membiasakan diri berbuat sesuai aturan main atau hukum yang berlaku - membiasakan bertindak demokratis dalam berbagai hal - membiasakan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah - membiasakan untuk mengadakan perubahan secara damai tanpa kekerasan - membiasakan memilih pemimpin menggunakan cara-cara yang demokratis - Memakai akal sehat dan hati nurani saat musyawarah - Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah pada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara bahkan diri sendiri - Melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak - Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab - Menghormati hak orang lain saat menyampaikan pendapat - Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun
Baca juga:
Baca juga
artikel terkait
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
atau
tulisan menarik lainnya
Ilham Choirul Anwar
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
Lihat Foto KOMPAS.com – Integrasi nasional merupakan proses yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan, dan persatuan bangsa. Menciptakan integrasi nasional memang tidak mudah. Ada berbagai ancaman di berbagai bidang yang siap menghampiri. Namun, ancaman tersebut masih bisa diatasi, sesuai dengan bidang masing-masing. Berikut penjelasan upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang: Bidang ideologi dan politikUpaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Baca juga: Berbagai Bentuk Ancaman terhadap Integrasi Nasional Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan. Agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu:
Bidang ekonomiAncaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Baca juga: Integrasi Timor Timur ke Indonesia masa Orde Baru Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan, antara lain:
tirto.id - Sebuah negara yang demokratis cenderung memiliki rakyat yang lebih dinamis. Sebab, kehidupan dalam negara demokratis cukup menjunjung sisi persamaan di mata hukum. Setiap orang memiliki keadilan yang sama dengan lainnya. Dilansir dari Jurnal Tapis Volume 12 Nomor 1 [2016], negara demokrasi merupakan negara yang menganut mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara agar dijalankan oleh pemerintah negara itu. Pada negara demokrasi, rakyat dilibatkan dalam kehidupan bernegara. Pemerintah atau wakil adalah kepanjangan tangan dari rakyat, yang telah mengamanahkannya kekuasaan agar dipergunakan demi kebaikan bersama. Partisipasi rakyat dalam urusan negara ini dapat terlihat ketika diadakannya pemilihan umum untuk memilih presiden atau wakil rakyat. Rakyat juga memiliki kebebasan di alam demokrasi. Mereka boleh menyuarakan apa pun yang ada di benak pikirannya ke publik. Namun, kebebasan berpendapat tetap harus dilandasi tanggung jawab dan bukan kebebasan yang liar. Dalam buku PPKn Kelas XI [Kemdikbud 2017] disebutkan, kebebasan pada negara demokrasi meliputi empat hal yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Keempatnya ini menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin negara. Namun, catatannya yaitu semua kebebasn tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di sebuah negara. Misalnya, orang boleh menyuarakan pendapatnya di media sosial. Namun, jika pendapat tersebut ternyata adalah kabar bohong [hoax] yang merugikan, maka bukan berarti harus dilindungi tindakan tersebut. Sebaliknya, penyuaraan kabar bohong dapat ditindak dengan norma hukum yang berlaku. Negara demokrasi juga menjadi jembatan terwujudnya distribusi pendapatan yang adi. Hal ini terlihat dari program-program pemerintaha untuk membantu fakir miskin. Di samping itu, pemerintah juga mengusahakan terciptanya lapangan kerja sehingga diharapkan distribusi pendapatan terwujud secara adil Perilaku yang mendukung demokrasi Semua kebaikan dalam kehidupan demokrasi tidak akan terwujud tanpa peran serta rakyat dalam menjalankan perilaku yang sesuai nilai-niai demokrasi. Kehidupan demokrasi yang menghindari adanya kekuasaan absolt, perlu ditunjang dengan menjalankan berbagai hal demokratis. Contohnya sebagai berikut: - membiasakan diri berbuat sesuai aturan main atau hukum yang berlaku - membiasakan bertindak demokratis dalam berbagai hal - membiasakan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah - membiasakan untuk mengadakan perubahan secara damai tanpa kekerasan - membiasakan memilih pemimpin menggunakan cara-cara yang demokratis - Memakai akal sehat dan hati nurani saat musyawarah - Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah pada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara bahkan diri sendiri - Melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak - Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab - Menghormati hak orang lain saat menyampaikan pendapat - Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun Baca juga:
Baca juga artikel terkait PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN atau tulisan menarik lainnya Ilham Choirul Anwar Penulis: Ilham Choirul Anwar Editor: Yandri Daniel Damaledo Kontributor: Ilham Choirul Anwar Subscribe for updates Unsubscribe from updates Suatu negara disebut sebagai negara demokrasi jika negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi dapat berjalan jika didukung oleh warga negara yang demokratis. Budaya demokrasi harus menjadi gaya hidup bagi setiap warga bangsa karena dengan begitu maka demokrasi berdasarkan Pancasila dalam bidang politik, ekonomi ataupun sosial benar-benar dapat dijalankan. Sudah sepantasnya warga negara harus berperilaku yang demokratis agar dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi di negaranya. Perilaku demokratis adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi sendiri adalah sesuatu yang baik, yang diyakini bermanfaat bagi terciptanya negara demokrasi. Berikut ini adalah contoh nilai demokrasi, seperti terbuka, tanggung jawab, adil, menghargai, mengakui perbedaan, anti kekerasan, damai, dan kerja sama. Berdasarkan nilai-nilai demokrasi, perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi diantaranya adalah sebagai berikut.
Demokrasi tidak dapat datang dengan sendirinya. Sama halnya pula dengan budaya demokrasi yang tidak muncul begitu saja, melainkan harus diajarkan dan ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan kecil, seperti keluarga sampai lingkungan besar, seperti negara bahkan dalam hubungan internasional. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan keluarga, adalah sebagai berikut.
Peran serta siswa dalam menerapkan budaya demokrasi dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan pemilihan umum seperti dengan mengikuti kegiatan di sekolah, diantaranya
Pengendalian Diri Sebagai Budaya DemokrasiPengendalian diri juga adalah unsur penting dari budaya demokrasi. Pengendalian diri tidak hanya ada dalam kehidupan bernegara, namun ada juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap pengendalian diri dalam keluarga adalah sebagai berikut.
Dalam kehidupan bernegara, penerapan budaya demokrasi dapat dilakukan oleh para pemegang pemerintahan atau pemimpin politik. Apabila tingkah laku pemerintah sesuai dengan budaya demokrasi, maka pemerintahan ataupun lembaga-lembaga negara dapat berjalan secara demokratis pula. Sebaliknya, jika tingkah laku para pemimpin jauh dari budaya demokrasi, maka pemerintahan atau lembaga-lembaga negara meskipun sudah dibuat demokratis, tidak dapat berjalan dengan baik. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara adalah sebagai berikut.
Pemimpin yang berbudaya demokrasi akan sangat mendukung pemerintahan demokrasi dan akan memberikan contoh yang dapat memupuk budaya demokrasi di kalangan rakyat. Referensi:S. Rini dan Dyah Hartati. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan SMA 2. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 Artikel Terkait
Video yang berhubungan |