Contoh Soal Pilihan Ganda dan Jawaban Akuntansi SKPD

1. Kebijakan akuntansi memuat hal berikut ini, ...... kecuali:a. Entitas pelaporanb. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuanganc. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangand. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporanc. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

2. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga termasukarus kas dari aktivitas....a. Operasib. Investasi aset non keuanganc. Investasi aset keuangan

d. Nonanggaran

3. Pengungkapan-pengungkapan lainnya berisi hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan, antara lain, ……. kecuali:a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalanb. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baruc. Kontijensi, yaitu suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca

d. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

d. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

4. Kerangka akuntabilitas organisasi pelayanan kecamatan dan desa itu sendiri meliputi halberikut ini, …… kecuali:a. Membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, mengandung potensi konfliik kepentingan, dan yang tidak efektif, serta pertauran perundangan yang distortif dan yang tidak lagi relevanb. Membuat peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan untuk lebih mendorong perluasan dan pemerataan akses kecamatan dan desa, penguatan tata kelola, dan citra publik kecamatan dan desac. Penataan kembali struktur organisasi agar bisa menjadi landasan struktural yang kokoh bagiterbangunnya sistem pengendalian intern yang handd. Menata kembali sistem dan prosedur kerja terutama untuk pekerjaan yang bersifat rutin dengan volume besar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkatkan internal check, dan memperbaiki perlindungan terhadap aset yang dimilikia. Membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, mengandung potensi konfliik kepentingan, dan yang tidak efektif, serta pertauran perundangan yang distortif dan yang tidak lagi relevan

5. Organisasi/Lembaga Kecamatan dan desa merupakan jenis organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah atau bersumber dari APBN dan APBD. Seperti yang telah kita ketahui bersama lembaga/organisasi yang susmber pendanaannya didapatkan dari pemerintah perlu untuk diaudit. Organisasi-organisasi tersebut yaitu, .....kecuali:a. Dinas kecamatanb. Dinas desac. Universitas

d. Yayasan

6. Audit keuangan organisasi kecamatan dan desa merupakan suatu proses pemeriksaan atau pengujian atas laporan keuangan yang dihasilkan organisasi kecamatan dan desa, yang dilakukan oleh auditor independen untuk menguji ..........a. Kewajaran dan kejujuran tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentinganb. Secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan organisasi kecamatan dan desa yang diauditc. Apakah informasi struktur organisasi kecamatan dan desa telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

d. Entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku

a. Kewajaran dan kejujuran tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan

7. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang dimaksud dengan kualitas informasi yang disediakan dan juga kualitas orang yang melakukan audit adalah...a. Proses sistematikb. Obyektivitasc. Penyediaan dan evaluasi bukti

d. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi

8. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang merupakan suatu deskripsi luas tentang subyek permasalahan yang diaudit adalah….a. Proses sistematikb. Obyektivitasc. Penyediaan dan evaluasi bukti

d. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi

d. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi

9. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut: ……. kecuali:a. Bertakwa kepada Tuhan YMEb. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajatc. Tidak harus penduduk desa setempat

d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun

c. Tidak harus penduduk desa setempat

10. Pernyataan dibawah ini merupakan hal-hal yang terkait dengan kecamatan yaitu, …… kecuali..a. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/ Kotamadya yang terdiri atas Desa dan Kelurahanb. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/ Kotamadya yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camatc. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang presiden untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahd. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Jawaban:

c. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang presiden untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

11. Di dalam buku Operation Management Strategy and Analysis (Krajewski/Ritzman, Second Edition, 1990) disampaikan pendapat beberapa ahli terkait peningkatan kualitas di dalam pelaksanaan atau realisasi anggaran. W. Edward Deming dalam mencapai kualitas yang baik dimulai dengan ……a. Pimpinan puncak organisasib. Rencana realisasi anggaranc. Bahan baku yang murah

d. Waktu pengawasan yang cukup

a. Pimpinan puncak organisasi

12. Peningkatan kualitas juga dikemukakan Armand V. Feigenbaum yakni yang disebut dengan Total Quality Control (TQC). TQC adalah konsep dimana……a. Kualitas berarti penyesuaian pada spesifikasib. Kualitas sebagai nilai bahwa bagaimanapun baiknya produk atau layanan mempunyai tujuan pada harga yang diharapkan dibayarkanc. Kualitas adalah “kemampuan penggunaan”atau bagaimana sebaik mungkin produk dihasilkan

d. Kualitas merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dibagi kepada seluruh orang di dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk

d. Kualitas merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dibagi kepada seluruh orang di dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk

13. Dari regulasi dan praktek yang ada pada organisasi pemerintahan menunjukkan mekanisme pelaporan unit kerja bahwa:.....a. Kepala unit kerja selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada unit kerja yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada kepala organisasi melalui pejabat pengelola keuangan organisasib. Kepala unit kerja sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan laporan keuangan dan kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada kepala organisasi, dilampiri dengan laporan keuangan dan kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi organisasic. Kepala unit kerja menjadi pelaksana kegiatan dana alokasi organisasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat organisasi

d. Kepala unit kerja menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi organisasi kepada kepala organisasiatau pimpinan terkait lainnya

c. Kepala unit kerja menjadi pelaksana kegiatan dana alokasi organisasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat organisasi

14. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Pasal 2 menjelaskan bahwa: dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya terdiri dari,….. kecuali:a. Laporan Realisasi Anggaranb. Neracac. Laporan Arus Kas

d. Laporan Perubahan Ekuitas

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya: Soal Akuntansi Kecamatan dan Desa Bagian 2