Contoh kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam bidang KEAMANAN adalah

Profil Menteri

Tentang Kami

Struktur Organisasi

AKIP

Kinerja

Lembar Informasi

Perwakilan

INDOPOS.CO.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. menyaksikan empat dokumen kerja sama yang telah disepakati kedua negara dalam sejumlah bidang. Keempat dokumen tersebut diperlihatkan di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Senin (05/09/2022).

Keempat dokumen yang telah disepakati Indonesia-Filipina antara lain ;

1. Rencana Aksi Kerja Sama Bilateral atau Plan of Action (PoA) RI-Filipina 2022-2027

Rencana Aksi ini merupakan dokumen strategis yang menjadi rujukan upaya peningkatan kerja sama bilateral kedua negara. Rencana Aksi ini meliputi berbagai kegiatan strategis yang konkret pada bidang politik, hukum, dan keamanan, ekonomi, budaya, pariwisata, konsuler, perlindungan, dan saling dukung pencalonan di lembaga internasional. Dokumen ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique A. Manalo.

2. Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Keamanan atau Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security

Persetujuan ini merupakan pembaruan dari perjanjian kerja sama pertahanan RI-Filipina yang ditandatangani pada tahun 1997. Area kerja sama mencakup latihan dan operasi bersama, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi pertahanan, dan kerja sama logistik guna mewujudkan keamanan di wilayah kedua negara. Dokumen ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Plt. Menteri Pertahanan Filipina Jose Faustino Jr.

3. Nota Kesepahaman Bidang Kerja Sama Kebudayaan atau Memorandum of Understanding (MoU) on Cultural Cooperation

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kerja sama budaya yang mencakup area partisipasi pada festival seni (film, musik, pameran buku, dan lain lain), penerjemahan karya sastra, pencegahan perdagangan ilegal terhadap benda budaya, dan kerja sama lainnya yang disepakati. Dokumen ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique A. Manalo seperti dikutip dari Setkab.

4. Nota Kesepahaman dalam Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif atau MoU for Cooperation in the Development and Promotion of the Creative Economy

Nota kesepahaman ini memfasilitasi kerja sama pengembangan dan promosi industri kreatif kedua negara mencakup jasa kreatif, audio visual, seni, buku, media, dan bentuk lain yang disepakati. Kedua negara akan membentuk Indonesia–Philippines Joint Task Force guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasinya. Dokumen ini ditandatangani oleh Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Filipina Alfredo E. Pascual. (aro)

Thomas Elisa Hendrawan, 142030011 (2018) KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA – FILIPINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENJAGAAN PERBATASAN LAUT SULU DARI ANCAMAN KELOMPOK ABU SAYYAF. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

Abstract

Sepanjang tahun 2016 kemarin kelompok ini melakukan aksi ancamannya ke wilayah laut di sekitar laut Sulu. Sebelumnya, hanya kapal tunda / tongkang dan kapal penangkap ikan yang menjadi target mereka tetapi belakangan kelompok ini aktif beraksi menyasar kapal – kapal dagang yang berada di sekitar perairan perbatasan laut Sulu. Sebagai contoh, peristiwa pembajakan kapal – kapal berbendera Indonesia di perairan Filipina yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Pembajakan pertama terjadi pada kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, yang membawa 7000 ton batu bara dan sepuluh awak kapal asal Indonesia disandera. Keamanan di wilayah laut merupakan tanggung jawab bersama bagi semua negara terutama negara yang berbatasan langsung dengan laut tersebut, seperti negara Indonesia serta Filipina yang menjadikan laut Sulu sebagai jalur lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara perlu memperhatikan keamanan perbatasan laut antar kedua negara dari ancaman pembajakan kapal oleh kelompok Abu Sayyaf. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagiamana implementasi program kerjasama keamanan Indonesia-Filipina dalam menjaga keamanan perbatasan laut Sulu dari ancaman kelompok Abu Sayyaf. Metode penelitian yang peneliti lakukan ialah metode kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki, metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana “Kerjasama Keamaan Indonesia-Filipina dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Laut Sulu dari Ancaman Kelompok Abu Sayyaf”. Hasil temuan dari penelitian ini, ada dua program kerjasama keamanan Indonesia-Filipina dalam menjaga perbetasan laut yaitu berupa forum komite perbatasan (Joint Border Committee) serta patroli perbatasan laut (Corpat Philindo) disepanjang perbatasan laut kedua negara. Hasil dari penelitian ini yaitu, meskipun program kerjasama keamanan Indonesia – Filipina telah diimplementasikan dalam bentuk komite bersama (joint border committee), dan patroli terkoordinasi antara angkatan bersenjata Indonesia dan Filipina setiap tahunnya namun masih belum memberikan hasil yang optimal dalam menjaga keamanan perbatasan laut Sulu dari ancaman kelompok Abu Sayyaf dikarenakan wilayah operasinya tidak mencakup perairan perbatasan laut Sulu dimana sering terjadinya perompakan kapal dan penyanderaan WNI dan belum adanya payung hukum untuk menanggulangi perompakan secara bersama di sekitar perairan tersebut. Untuk meningkatkan kemampuannya mengatasi kejahatan perompakan di perbatasan laut Sulu. Indonesia dan Filipina perlu meningkatkan kerjasama bilateral menjadi kerjasama Trilateral di perbatasan laut Sulu dengan melibatkan Malaysia dalam melaksanakan patroli terkoordinasi. Kata Kunci: Kerjasama Keamanan, Indonesia, Filipina, Perbatasan Laut Sulu, Abu Sayyaf

Actions (login required)

View Item

Bisnis.com, MANILA - Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerja sama bilateral dengan pemerintah Filipina pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Manila.

Pertama, kerja sama perlindungan buruh migran. Kedua, kerja sama bidang pendidikan kejuruan dan pelatihan. Ketiga, kerja sama melawan penyelundupan narkoba. Keempat, kerja sama pendidikan riset dan pelatihan antarlembaga pendidikan pertahanan nasional.

Indonesia juga Ingin mendorong kerja sama di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, farmasi dan perdagangan antarperusahaan pelat merah alias BUMN.

Kemudian terkait dengan hubungan masyarakat, pemerintah ingin meningkatkan kerja sama pendidikan dua arah melalui sister school, university to university, pertukaran guru dan siswa serta beasiswa bagi warga di Filipina Selatan. 

Jokowi yang melakukan sambutan dengan Bahasa Indonesia mengundang Presiden Filipina Benigno S. Aquino III untuk menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada April 2015 di Jakarta dan Bandung serta berpartisipasi pada World Economic Forum on East Asia 2015 di Bali. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :