Jakarta Pusat, Kominfo - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (14/04/2022). Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kerangka ekonomi makro, yaitu proyeksi ekonomi tahun depan dan arah kebijakan fiskalnya, serta indikasi dari pagu yang akan dilakukan. Show
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan keterangan selepas rapat mengatakan bahwa pada tahun 2023 diharapkan pandemi Covid-19 mulai menurun dan Indonesia masuk pada periode endemi sehingga akan mengurangi tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian. Meskipun demikian, Sri mengatakan bahwa pada tahun depan akan muncul risiko baru akibat perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan naiknya harga-harga komoditas dan mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. “Kenaikan komoditas dan inflasi yang tinggi menyebabkan pengetatan kebijakan moneter, baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga yang kemudian akan menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan juga nilai tukar serta tekanan pada sektor keuangan,” ujar Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa hal-hal tersebut akan menghasilkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global sesuai dengan yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1 persen, dari tadinya 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen. Bank Dunia juga merevisi angka pertumbuhan ekonomi global, dari 4,4 persen ke 3,5 persen. Kemudian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dari 4,4 persen ke 3,1-3,7 persen. Sementara itu, dari sisi inflasi justru akan mengalami kenaikan. Bank Dunia memperkirakan inflasi di negara-negara maju akan naik dari 3,9 persen ke 5,7 persen. Sedangkan di negara-negara berkembang akan mengalami tekanan inflasi dari 5,9 persen ke 8,6 persen. Menurut Sri Mulyani, kondisi tersebut tentu akan menimbulkan dampak yang sangat rumit. Di berbagai belahan dunia sudah mengalami tekanan atau bahkan krisis pangan akibat kenaikan harga komoditas, seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara di mana mereka mengimpor 80 persen gandum yang berasal dari Rusia dan Ukraina. “Sekarang mereka menghadapi situasi tekanan terhadap suplai makanannya. Dan ini terjadi pada saat sesudah 2,5 tahun mengalami pandemi. Demikian juga dengan Sub-Sahara Afrika yang dalam hal ini juga mengalami tekanan akibat kenaikan harga-harga pangan,” lanjut Sri Mulyani. Oleh karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan beberapa hal untuk dimasukkan di dalam desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Menurut Sri Mulyani, dengan kenaikan inflasi dan pengetatan moneter, maka pemerintah juga akan mengalami tekanan dari sisi utang baik dari jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar. “Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen, yaitu agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap namun tetap berhati-hati,” ungkapnya.  Rumuskan Kebijakan FWA, Pemerintah Lakukan Survei Hingga 7 November 2022Survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang lebih komprehensif dari para ASN. Selengkapnya Capaian Kinerja Pemerintah di Tengah Ancaman Krisis Ekonomi, Pangan dan Energi Global 2022Pemerintah telah mengumpulkan seluruh kepala daerah agar terlibat aktif dalam mengatasi inflasi. Salah satunya, memastikan subsidi atas dist Selengkapnya Apresiasi Pemerintah Atas Pengembangan Ekonomi Digital dan Inklusivitas KeuanganSektor perbankan dapat mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas melalui pembiayaan, termasuk dalam platform digi Selengkapnya Pemerintah Utamakan Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi Dalam NegeriUntuk menjamin ketersediaan vaksin di semua wilayah pemerintah akan merelokasi stok vaksin dari wilayah dengan stok vaksin lebih banyak ke w Selengkapnya Dampak Kebijakan Fiskal dalam Upaya Stabilisasi Harga Komoditas PertanianAbstractFluktuasi harga komoditas pertanian saat ini sudah mencapai kondisi serius sebagai akibat peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan penawaran yang cukup. Selain itu kondisi iklim yang tidak menentu dan instabilitas politik global mengakibatkan pula peningkatan harga komoditas pangan internasional. Salah satu cara Pemerintah guna meredam fluktuasi harga komoditas pertanian adalah dengan implementasi kebijakan fiskal yang tepat berupa pemberian subsidi, insentif fiskal termasuk keringanan perpajakan dan bea serta optimalisasi anggaran. Temuan pokok kajian ini adalah (a) fluktuasi harga komoditas pertanian berdampak signifikan terhadap inflasi dan menciptakan instabilitas harga dan pasokan pangan; (b) pemerintah telah menggunakan berbagai instrument kebijakan fiskal dalam upaya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan pangan; (c) kebijakan fiskal Pemerintah telah membuahkan hasil terbukti dengan terus turunnya inflasi di triwulan I tahun 2011 hingga mencapai 6,16 persen year on year pada bulan April 2011; (d) kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan dan bea hanya berlaku sementara dibarengi dengan upaya peningkatan produktifitas produksi pertanian. Antisipasi kebijakan fiskal ke depan akan penuh tantangan seiring dengan semakin meningkatnya tekanan perubahan iklim dan kondisi geopolitik internasional. Karena itu kedepan rekomendasi kebijakan yang bisa diimplementasikan antara lain (a) kebijakan fiskal yang diambil jangan sampai merugikan petani dan menjadi disinsentif terhadap pengembangan sektor pertanian dalam negeri (b) penurunan tarif bea masuk terhadap komoditas pertanian harus bersifat temporer karena akan merugikan petani dalam negeri jika diberlakukan dalam waktu yang lama (c) pemerintah harus tetap memproteksi sektor pertanian dalam negeri untuk menciptakan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Keywordskebijakan fiskal; stabilisasi harga; inflasi; fiscal policy; price stability; inflation DOI: http://dx.doi.org/10.21082/akp.v9n4.2011.297-312 Refbacks
Copyright (c) 2016 Analisis Kebijakan Pertanian
Apakah kebijakan fiskal menaikkan tarif pajak?Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.
Apa pengaruh kebijakan fiskal?Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian.
Apa akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif?Dampak dari kebijakan fiskal ekspansif di dominasikan dengan dampak negatif pada apresiasi nilai tukar, kemudian impor turun ekspor naik dan permintaan agregat turun.
Apa alasan diterapkan kebijakan fiskal tersebut?Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai kestabilan kondisi ekonomi dari suatu negara secara nasional. Kebijakan fiskal bertujuan untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara.
|
Apa kenaikan harga karena kebijakan fiskal
Pos Terkait
Copyright © 2024 kemunculan Inc.
