Agar tidak terjadi Kelangkaan BBM maka penggunaannya harus

JAKARTA - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kalimantan beberapa hari ini akibat kurangnya pasokan, segera diatasi Pemerintah. Pemerintah cq. PT Pertamina (Persero) segera menyalur BBM Bersubsidi dan Nonsubsidi di Kalimantan. Kelangkaan BBM Bersubsidi terjadi akibat terbatasnya kuota BBM Bersubsidi dalam Undang-undang dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang cukup baik.

"Antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak selain permasalahan pemerintah daerah setempat juga merupakan masalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Antrian panjang akibat kekurangan BBM Bersubsidi tersebut akibat terbatasnya kuota BBM Bersubsidi dan pertumbuhan ekonomi dengan baik dengan rata-rata ada yang 8%, 6% dan 7% serta pertumbuhan kendaraan ada yang mencapai 15% dan ada yang 30%," tutur Menteri ESDM saat pers conference hasil pertemuan dengan 4 Gubernur se-Kalimantan.

Setelah dilakukan pertemuan dengan empat Gubernur maka lanjut Menteri, didapatkan "way out", yaitu, BBM yang bersubsidi kebetulan ada 2,5 juta kiloliter yang dibintangi dari 40 juta saat ini belum dapat dicairkan, akan kita gelontorkan sebagai tambahan ke Kalimantan, kemudian BPH Migas juga akan memberikan tambahan dari sisi yang lain. langkah tersebut dilakukan sementara kami belum meminta penambahan kuota BBM Bersubsidi ke DPR, Karena untuk melakukan penambahan kuota BBM Bersubsidi harus melalui persetujuan DPR RI.

Selain BBM Bersubsidi, "kita juga akan menambahkan pasokan BBM Nonsubsidi ke Kalimantan berapapun yang diminta," imbuh Menteri.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan, Rudi Arifin yang juga mewakili empat Gubernur se-Kalimantan dan Ketua Forum Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Kalimantan menyambut baik hasil pertemuan dengan Menteri ESDM."Kami merasa bersyukur karena keinginan kami semua untuk meminta penambahan kuota BBM untuk menutupi kelangkaan BBM di Kalimantan disetujui. Ini patut kita syukuri bersama," ujar Rudi Arifin.

Menurut Rudi, ini bukan masalah politik atau dipolitisasi, tetapi ini adalah betul-betul dalam rangka bagaimana pemerintah daerah dapat melayani masyarakat terkait kebutuhan BBM sebaik-baiknya. oleh karena itu harapan kami, kepada warga kami di Kalimantan, mari kita ciptakan suasana yang kondusif.

" Mari kita sama-sama apa yang telah diputuskan dalam rapat ini dan sebagai komitmen kita semua untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak di Kalimantan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, untuk itukan perlu suasana yang kondusif, nah oleh karena itu, sebagai sama-sama anak bangsa, mari kita ciptakan suasana yang kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat kita capai dengan sebaik-baiknya," ujarnya lagi. (SF)

1. Beranda
2. Media Center
3. Arsip Berita

Penjelasan Mengenai Kelangkaan BBM Bersubsidi

Senin, 5 Januari 2009 - Dibaca 11043 kali

Bagikan Ini!

Berita Terbaru

ANGGOTA Komisi VII Ihwan Datu Adam mengungkapkan bahwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus bisa diantisipasi secara baik oleh seluruh pihak, baik itu pertamina, pemerintah daerah dan kepolisian. Berdasarkan kejadian yang telah terjadi, kelangkaan itu disebabkan oleh adanya penimbunan BBM. Meskipun pasokan BBM di Sulawesi Tenggara (Sultra) aman, namun potensi kelangkaan tetap harus diwaspadai.

“Kelangkaan pasokan BBM di Sulawesi Tenggara itu aman, nanti kami akan cek ke lapangan. Kami berharap pemerintah daerah provinsi maupun kota dan kabupaten bahkan pihak kepolisian, kami minta supaya bisa membantu pengawasan sehingga tidak terjadi kelangkaan yang sehari sudah habis misalnya,” ujar Ihwan Datu Adam saat kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Kamis (21/2).

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Maklum Munajat 212 Disebut Politis

Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar pelarangan pengisian BBM menggunakan jerigen secara berulang harus dilakukan, karena itu adalah salah satu modus sebagai penimbun untuk mengumpulkan BBM dalam jumlah besar dan dijual secara eceran.  

“Karenanya Komisi VII selaku mitra dari Pertamina berupaya keras untuk melakukan pengawasan dan sidak guna memastikan ketersediaan BBM aman di Sulawesi Tenggara. Komisi VII juga memberikan ruang bagi Pertamina untuk terus menyampaikan aspirasi dan masukan guna penguatan Pertamina dan distribusi BBM,” jelasnya.

Tindakan preventif seharusnya bisa dilakukan bila ditemukan penimbunan BBM. Masyarakat juga diminta proaktif dalam menyampaikan kondisi terkini apabila terjadi upaya-upaya penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum. Jangan sampai masyarakat hanya mengeluhkan setelah terjadinya kelangkaan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Komisi VII mendapatkan penjelasan terkait dengan ketersediaan BBM di Sulawesi Tenggara yang tergolong relatif aman dan terkendali bahkan surplus mengingat pasokan BBM di Sulawesi Tenggara ini mampu dikirim ke provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

“Karenanya Komisi VII memberikan apresiasi terhadap di Pertamina khususnya di Sulawesi Tenggara karena berhasil mengendalikan BBM secara baik namun perlu diingat bahwa antisipasi terhadap pelanggaran harus tetap dilakukan,” tutup Ihwan. (RO/OL-6)

Bagaimana cara mencegah kelangkaan BBM?

Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kelangkaan?

Apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM?

Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya ekonomi?