Untuk mengendalikan inflasi pemerintah dapat melakukan kebijakan

Silahkan menghubungi kami melalui
WhatsApp di nomor 0813 9394 1943
untuk mengaktifkan kembali akun Anda.

Percayakan layanan Hosting Murah dan Terbaik kepada IDwebhost!

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Jika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan beberapa kebijakan tertentu yang dipakai untuk menekan dampak dari inflasi tersebut. 

Mengutip dari Modul Ekonomi Paket C Kemendikbud Ristek, inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun. 

Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, dimana daya beli uang meningkat sehingga harga barang atau jasa menurun.

Namun tidak semua kenaikan harga barang dan jasa bisa dikategorikan sebagai inflasi. Jika kenaikan harga barang dan jasa tidak mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya, maka peristiwa tersebut tidak masuk dalam kategori inflasi. 

Baca Juga: Mengenal Inflasi, Mulai dari Pengertian, Penyebab, hingga Dampaknya

Artinya jika kenaikan harga barang dan jasa membuat harga-harga barang atau jasa lain ikut meningkat, hal tersebut dikatakan sebagai inflasi. 

Contoh dari inflasi adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan inflasi karena mempengaruhi naiknya harga barang dan jasa lainnya. 

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah bisa menggunakan dua cara yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 

Kebijakan moneter untuk menekan inflasi

Kebijakan untuk mengatasi dampak inflasi yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. 

Bank Sentral merupakan instansi yang memegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang ditunjuk pemerintah untuk memegang otoritas ini. 

Bersumber dari situs Bank Indonesia, Bank Sentral memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. 

Tujuan dari kebijakan moneter diantaranya sebagai berikut ini:

• Menjaga stabilitas ekonomi
• Menjaga stabilitas harga
• Meningkatkan kesempatan kerja
• Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran

Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen yang melekat dalam kebijakannya, diantaranya: 

• Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy: Mengurangi atau menambah uang yang beredar dengan menjual atau membeli syarat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
• kebijakan diskonto atau discount policy: Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum.
• Menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)
• Cadangan kas atau cash ratio policy: Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank
• Kebijakan kredit selektif: Memperketat persyaratan pemerian kredit kepada masyarakat atau syarat Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition (5C).
• Kebijakan dorongan moral atau moral suasion: Bank Sentral mempengaruhi jumlah uang beredar dengan pengumuman, pidato, dan edaran untuk bank umum dan pelaku moneter lainnya. 

Baca Juga: Hati-Hati, Ini Ketentuan Upload Berkas Persyaratan Mendaftar Sekolah Kedinasan 2022

Kebijakan moneter sendiri terbagi menjadi dua kebijakan, yakni:

1. Kebijakan uang ketat atau tight money policy

• Bank Sentra akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan ini diantaranya: 
• Menaikkan suku bunga (kebijakan diskonto)
• Menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)
• Menaikkan cadangan kas (kebijakan cash ratio)
• Membatasi atau memperketat pemberian kredit

2. Kebijakan uang longgar atau easy money policy

• Bank Sentral akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut ini:
• Menurunkan suku bunga (kebijakan diskonto)
• Membeli surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)
• Menurunkan cadangan kas (kebijakan cash ratio)
• Mempermudah pemberian kredit

Kebijakan fiskal untuk menekan dampak inflasi

Melansir dari Modul Ekonomi Kelas XI Kemendikbud Ristek, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Kebijakan ini merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. 

Kebijakan fiskal terbatas hanya pada sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara. 

Terdapat empat fungsi dari kebijakan fiskal, diantaranya:

• Fungsi alokasi: Merupakan fungsi utama untuk menentukan pengalokasian dana yang tepat
• Fungsi distribusi: Fokus pada penyaluran dana pemerintah pada setiap segmen ekonomi.
• Fungsi stabilitas: Kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil. 
• Fungsi pembangunan: Mendorong pembangunan ekonomi yang dapat diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. 

Baca Juga: Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2022

Instrumen dalam kebijakan fiskal diantaranya sebagai berikut ini: 

1. Sistem perpajakan

Dengan meningkatkan tarif pajak dengan tujuan memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. 

Pemerintah juga bisa menurunkan tarif pajak dengan tujuan memberikan kesempatan perusahaan berinvestasi dan meningkatkan konsumsi. 

2. Politik anggaran

Dengan kebijakan politik anggaran, pemerintah bisa menjalankan politik anggaran berimbang maupun tidak berimbang. 

Jika menjalankan anggaran berimbang maka pengeluaran APBN dibuat sama dengan sisi penerimaan sehingga stabilitas ekonomi terjaga. 

Sedangkan anggaran tidak berimbang dibagi lagi menjadi anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit merupakan situasi dimana anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan. 

Sebaliknya, anggaran surplus merupakan situasi dimana anggaran penerimaan lebih besar dari anggaran pengeluaran. 

Kemudian ada kebijakan anggaran dinamis dimana ciri-ciri anggaran ini adalah selalu meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. 

Baca Juga: Syarat dan Jadwal Kegiatan Seleksi Mandiri ITB Tahun 2022, Ini Informasinya

3. Pinjaman pemerintah

Langkah ini dilakukan saat pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kebijakan ni adalah membiayai pengeluaran pemerintah dan menekan inflasi.

Pemerintah akan melakukan pinjaman pemerintah dengan cara menjual Surat Utang Negara atau SUN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

jika ada 10 wilayah utama pada daftar klasifikasi, maka jumlah filing cabinet yang digunakan sejumlah… A 110 B 12 C 120 D 11 E 10​

Gambarkan kurve Permintaan dan penawaran serta harga keseimbangan berdasarkan data berikut :​

Barang yang dihasilkan PT. ABC dijual dengan harga Rp. 10.000 per unit.

Bedakan diantara kebijakan fiskal diskresioner dengab penstabil automatik. Andaikan suatu ekonomi tiga sektor. Dengan menggunakan pendekatan suntikan- … bocoran dan analisis ad-as terangkan efek dari kebijakan belanjawan yang mengembang ?​.

Berdasarkan UUD 1945, pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Am … anat UUD 1945 tersebut menunjukan peran BUMN sebagai ....

Diketahui fungsi permintaan Qd = 10p – 4Q dan fungsi penawaran Qs = -20 + 10P. Titik keseimbangan pasar adalah .

irwan seorang karyawan swasta yang belum menikah. iya tinggall bersama kedua adiknya yang masih bersekolah. irwan menerima pendapatan rp.6,500,000,00 … per bulan. setiap bulannya ia membayar iuran pensiun rp. 100,000,00 dan biaya asuransi rp.125,ooo,oo. pernyataanm yang tepat yang berkaitan dengan ilustrasi tersebut adalah

Pemanfaatan lahan untuk industri,peternakan,danperumahan merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan didaerah

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk menceg … ah dari persaingan usaha yang tidak sehat" merupakan pengertian dari ....

Siswa Nilai UTS Nilai UAS W 70 58 X 72 60 Y 95 74 Z 84 77 Hitunglah nilai duga rentang untuk beda dua rata-rata hasil prestasi kelas tersebut berdasa … rkan cuplikan keempat siswa.