Solusi apa yang bisa kalian berikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak azasi manusia

refleksi

Table of Contents Show

Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM
Video yang berhubungan
Contoh bentuk dukungan masyarakat
Video yang berhubungan

sumber ilustrasi : //www.google.com/search?q=logo+penanganan+ka

UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN

PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM], Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan [Komnas Perempuan].
Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal [sekolah/perguruan tinggi] maupun non-formal [kegiatankegiatan keagamaan dan kursuskursus].
Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, dan masyrakat yang memiliki fungsi kontol terhadap penegakan keadailan dalam masyarakat dan juga pers, , antara lain seperti berikut

Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum [pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya] dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.Dan TNI membaackup POLRI terhadap fungfi kemanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka kemanan negara
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam sekala kecil, maupun besar.
Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara..Tentunya dengan menegakkan prinsip keadialan..
Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses peyelenggaraan penegakan hukum secara adil.
Pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia.

Ilustrasi perundungan atau bullying merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM. Foto: Freepik

Berbagai tindakan kriminal kerap ditemui di lingkungan kita. Disadari maupun tidak, beragam tindakan kriminal dapat mengarah pada salah satu contoh pelanggaran HAM. Inilah mengapa perlu adanya upaya pencegahan pelanggaran HAM.

Tak hanya tindakan kriminal, berbagai kasus pelanggaran HAM masih dianggap remeh oleh sebagian orang. Untuk menambah pemahaman tentang pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya, simak uraian berikut ini.

Dalam buku Demokrasi dan Hak Asasi Manusia oleh Abdullah Yazid, menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara yang disengaja maupun tidak. Termasuk kelalaian, upaya membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Selain itu, tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Secara umum, pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut erat kaitannya dengan tingkat kesadaran HAM yang masih rendah, sehingga berpotensi meningkatkan pelanggaran atas hak orang lain.

Menurut Andrey Sujatmoko dalam buku Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, dalam berbagai kasus, penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM kerap tidak berpihak pada korban. Namun justru melindungi para pelaku.

Kondisi demikian memiliki korelasi dengan ungkapan ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’. Pada berbagai kondisi, upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM harus disadari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ilustrasi Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM salah satunya melalui supremasi hukum. Foto: Pixabay

Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM

Mencegah timbulnya pelanggaran HAM merupakan salah satu upaya menegakkan hak dasar manusia. Menurut Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli dalam buku berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan enam tindakan berikut ini:

1. Penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Upaya ini memerlukan pendekatan hukum sekaligus pendekatan dialogis yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran HAM. Selain itu, para penegak hukum juga harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang adil bagi masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM.

3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Salah satunya melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non-formal lainnya.

5. Meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara.

6. Meningkatkan kerja sama secara harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat ,sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing.

Itulah upaya yang bisa dipahami dan diterapkan oleh seorang warga negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kita juga dapat menerapkan prinsip HAM di lingkup terkecil seperti keluarga.

Video yang berhubungan

KOMPAS.com - Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini mutlak dan selalu melekat dalam pribadi tiap manusia. Tidak ada pihak yang berhak mengambil, merebut, bahkan menghapuskan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang.

Permasalahan tentang penegakan HAM, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak terkait saja. Sudah seharusnya masyarakat ikut ambil bagian dalam hal penegakan HAM di lingkungannya.

Dikutip dari jurnal Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (2019) karya Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, penegakan HAM merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bisa dikatakan jika penegakan HAM dilakukan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan beradab, sesuai nilai yang dikandung Pancasila. Dalam hal ini, peran pemerintah, Komnas HAM, masyarakat, dan pihak lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan HAM di Indonesia.

Baca juga: Komnas HAM: Fungsi dan Tujuannya

Menurut Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dalam buku Kewarganegaraan & Masyarakat Madani (2019), ada beberapa bentuk dukungan yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam upaya penegakan HAM. Dukungan masyarakat tersebut adalah:

Menolak dengan tegas segala bentuk pelanggaran HAM

Pada dasarnya, pelanggaran HAM sama saja dengan melanggar harkat dan martabat manusia. Masyarakat harus tegas menolak segala bentuk pelanggaran HAM, dengan cara menghormati hak orang lain, menghargai keputusan atau pendapat orang lain, tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar harkat serta martabat manusia, dan lain sebagainya.

Bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM

Selain menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat juga harus bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Misalnya memberi bantuan kemanusiaan, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan aparat dalam proses peradilan HAM, bersikap tegas kepada pelaku pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.

Contoh bentuk dukungan masyarakat

Jika dirangkum, setidaknya ada empat contoh bentuk dukungan masyarakat yang bisa dilakukan dalam penegakan HAM, yaitu:

Sikap saling menghormati dan menghargai merupakan bentuk dukungan yang paling dasar. Karena dengan kedua sikap ini, manusia bisa hidup rukun, aman, tentram, dan damai. Khususnya ketika masyarakat saling memahami hak apa saja yang dimiliki sebagai hak asasi manusia.

Baca juga: Landasan Hukum HAM di Indonesia

Memberi kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga penegakan HAM

Masyarakat juga bisa memberi dukungan berupa kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga terkait, dalam upaya penegakan HAM. Masyarakat harus percaya jika pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam melindungi dan menegakkan HAM.

Melaporkan tiap pelanggaran HAM

Bentuk dukungan lainnya ialah masyarakat bisa melaporkan tiap pelanggaran HAM yang diketahui, pernah dilihat, atau bahkan dialaminya, ke pihak yang berwenang. Setelah melaporkan, masyarakat bisa tetap mengawasi jalannya proses peradilan HAM, agar pelaku dihukum seadil mungkin.

Menyebarluaskan informasi mengenai penegakan HAM

Masyarakat juga bisa turut membantu menyebarluaskan informasi ke publik, khususnya yang berkaitan dengan penegakan HAM dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya