Apa Itu Konflik Kepentingan?. 1. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Konflik Ideologi yang Pernah Terjadi di Indonesia.
Top 1: Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan
Pengarang: zenius.net - Peringkat 121
Ringkasan: . Kalau ngomongin konflik kepentingan atau pemberontakan di Indonesia, kira-kira ada sebuah peristiwa yang menyangkut di benak elo, nggak? Kalau di benak gue, otomatis langsung keinget sama salah satu peristiwa terkenal, nih. Yap! Pemberontakan Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di tahun 1948. Pada saat itu, DI, salah satu gerakan politik di Indonesia, berniat membangun Negara Islam Indonesia dengan pasukan militer TII. Sayangnya, niat itu nggak bisa direalisasikan ya
Hasil pencarian yang cocok: 22 Apr 2022 — Konflik kepentingan menjadi salah satu materi Sejarah yang membahas pemberontakan di Indonesia, lho. Penasaran? ...
Top 2: sebutkan dan jelaskan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ...
Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 106
Ringkasan: . cara cara penelitian suatu suku bangsa . Mintol bantu donkk kack besok udah dikumpulin....YangJawabJdiAyankSya(ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) . awal terlibatnya VOC di Nusantara . hikmah pemberontakan APRA dan jelaskan buktinya ................... . tokoh yg terlibat pada petilasan makam sepuluh . Assalamu'alaykum, Tolong bantu jawab ya. terdiri dari 8 soal, pelajaran sejarah kebudayaan Islam.1. Aktifitas masyarakat Arab peda
Hasil pencarian yang cocok: Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan diantaranya Pembertontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dan Gerakan Andi Azis ... ...
Top 3: Peristiwa Konflik dan Pergolakan Ideologi dalam Sejarah Indonesia
Pengarang: amp.tirto.id - Peringkat 156
Ringkasan: tirto.id - Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi pernah terjadi di Indonesia selepas masa kemerdekaan. Contoh konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa PKI Madiun, peristiwa DI/TII, dan Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).Dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi tersebut, ada yang berkaitan dengan ideologi yang dipegang oleh kelompok tertentu. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya konflik dan pergolakan yang berka
Hasil pencarian yang cocok: Berikut ini peristiwa konflik dan pergolakan yang ... ...
Top 4: Konflik Dan Pergolakan Yang Berkait Dengan Kepentingan - EX-School
Pengarang: ex-school.com - Peringkat 150
Ringkasan: a. Pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda: KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi dalam Konflik Dan Pergolakan Yang Berkait Dengan Kepentingan. APRA ingi
Hasil pencarian yang cocok: 12 Agu 2020 — Konflik Dan Pergolakan Yang Berkait Dengan Kepentingan a. Pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dibentuk oleh Kapten Raymond ... ...
Top 5: QUIZ SEJARAH - Quizizz
Pengarang: quizizz.com - Peringkat 90
Hasil pencarian yang cocok: Play this game to review Other. Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan Ideologi adalah … ...
Top 6: Sebutkan konflik dan pergolakan yang berkaitan den... - Roboguru
Pengarang: roboguru.ruangguru.com - Peringkat 180
Hasil pencarian yang cocok: Sebutkan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan Kepentingan ! ...
Top 7: Tuliskan contoh konflik di Indonesia yang berkait ... - Roboguru
Pengarang: roboguru.ruangguru.com - Peringkat 201
Ringkasan: Konsep Vested Interest atau kepentingan pribadi dalam konflik Sejarah Indonesia pada Revolusi Indonesia sampai Orde Lama yang mempunyai kepentingan yang mengakar dan tertanam kuat sekali adalah Agama dan Ideologi. Pemberontakan yang menjadi ancaman disintegrasi negara diantaranya:Pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Muso yang bertujuan untuk mengubah ideologi negara Indonesia dengan paham komunis. Pemberontakan DI/TII yang berlangsung dibeberapa daerah di Indonesia, pemberontakan ini juga
Hasil pencarian yang cocok: Tuliskan contoh konflik di Indonesia yang berkait dengan vested interest, yang terjadi antara tahun 1948-1965. Jelaskan! ...
Top 8: Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Ideologi
Pengarang: kelaspintar.id - Peringkat 174
Ringkasan: Dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita diuji bukan hanya dari penjajahan bangsa asing tetapi juga dari perlawanan bangsa sendiri. Hal ini lantaran adanya konflik dan pergolakan di dalam negeri, salah satunya berkaitan dengan sistem ideologi. Ideologi merupakan kumpulan pandangan, ide, gagasan ataupun tujuan yang berupa konsep untuk dijadikan asas, petunjuk dalam menjalankan Negara. Setelah kemerdekaan diproklamirkan, ada kelompok-kelompok dalam hal ini partai yang mema
Hasil pencarian yang cocok: 16 Des 2020 — Adanya pergolakan ini disebabkan oleh tujuan ideologis PKI yang menginginkan Indonesia menjadi Negara komunis. Pemberontakan PKI ini cukup ... ...
Top 9: bahan ajar
Pengarang: files1.simpkb.id - Peringkat 72
Hasil pencarian yang cocok: Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 ... Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan ... ...
Penyelenggara negara dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara, misalnya pejabat negara, pejabat publik, penyelenggara pelayanan publik dan berbagai istilah lainnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya semua pejabat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, organ ekstra struktural (seperti KPK, KPU, Komisi Yudisial, dll). Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan Penanganan Konflik Kepentingan Penanganan konflik kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan: nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal tersebut adalah sebagai berikut: Terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kerangka kebijakan yaitu: a. Pendefinisian konflik kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas lembaga dan individu. b. Komitmen Pimpinan dalam penerapan kebijakan konflik kepentingan.
Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah:
Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas perkerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas
c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang konflik kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan konflik kepentingan.
- Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan
Dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori konflik kepentingan
- Penyusunan Strategi Penanganan Konflik Kepentingan
Kebijakan konflik kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:
- Penyusunan kode etik
- Pelatihan, arahan, serta konseling untuk mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan
- Deklarasi konflik kepentingan
- Dukungan kelembagaan
- Penyiapan Tindakan untuk Menangani Konflik Kepentingan
Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani konflik kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Penyelenggara Negara maupun organisasi atau lembaga dimana Penyelenggara Negara tersebut bekerja antara lain adalah:
- Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
- Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;
- Membatasi akses Penyelenggara Negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- Mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki konflik kepentingan;
- Mengalih tugaskan tugas dan tanggung-jawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- Pengunduran diri Penyelenggara Negara dari jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan;
- Mengintensifkan pengawasan terhadap penyelenggara negara tersebut;
- Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
Dalam hal terdapat konflik kepentingan, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya dan dalam hal pejabat pemerintahan memiliki konflik kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh atasan pejabat atau pejabat lain. Jika terdapat laporan dari masyarakat, maka atasan pejabat wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sesuai dengan UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Sebagai wujud komitmen dalam hal penanganan benturan kepentingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-30/PB/2019 tentang Kerangka Penguatan Integritas DJPb. Dengan ditetapkannya peraturan ini, menjadi pedoman bagi insan perbendaharaan sehingga mampu menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan (utamanya nilai integritas) secara konsisten. (srs)