TRIBUNNEWSWIKI.COM- Tri Tuntunan Rakyat atau disingkat Tritura adalah tiga tuntutan pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
Aksi tersebut diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Tritura ini berkaitan dengan peristiwa G30S/PKI, banyak ormas-ormas yang mengadakan demostran besar-besaran terutama mahasiswa.
Sama seperti kejadian 1998, Tritura merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia dan menjadi titik pergantian rezim, dari Orde Lama ke Orde Baru. (1) (2) (3)
Baca: Konfrontasi Indonesia - Malaysia
Tahun 1960-an, Indonesia mengalami kondisi yang tidak baik.
Saat itu, presiden Soekarno tengah memposisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara barat.
Sikap anti neo-kolonialisme dan neo-imperialisme menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan dari luar negeri di bidang politik maupun ekonomi.
Inflansi per tahun mencapai 600 persen lebih pada tahun 1966, yang menyebabkan presiden Soekarno harus menunjuk Hadel Hasibun, menteri penurunan harga.
Puncak permasalahan ini terjadi pada 1965, ketika Gerakan 30 September meletus.
Partai Komunis Inonesia (PKI) yang dekat dengan Soekarno dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan tujuh jenderal TNI.
Situasi politik makin kacau, sentimen anti-PKI dan anti-Soekarno berkembang.
Memasuki tahun 1966, rakyat dan mahasiswa menggelar demonstrasi memprotes Soekarno yang tak banyak berbuat saat itu. (2)
Baca: De Jure
Pada 12 Januari 1966 di halaman gedung DPR-R, mahasiswa dan rakyat melakukan unjuk rasa, yang diikuti oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya (KABI, KASI, KAWI, KAGI) yang tergabung dalam Front Pancasila.
Mereka menuntut tiga hal yang dikenal dengan Tritura. Isi Tritura yakni:
- Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
- Pembersihan Kabinat Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S
- Penurunan harga.
Soekarno tak memenuhi tuntutan aksi ini. Ia dan para menterinya menganggap aksi ini hanya berusaha 'Membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan'. Maka unjuk rasa terus terjadi dan meluas. (2)
Baca: Front Demokrasi Rakyat (FDR)
Dibalik demonstran besar-besaran pada tuntutan Tritura pada tanggal 10 januari 1966 ada beberapa plopor yang terlibat di dalamnya. Berikut diantaranya:
- Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)
- Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)
- Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)
- Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)
- Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)
- Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)
- Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). (3)
Baca: Komunis
(Tribunnewswiki.com/ Husna)
Jakarta -
Apa itu Tritura banyak dicari tahu pada 10 Januari. Tritura merupakan singkatan dari Tiga Tuntutan Rakyat.
Hari Tritura merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Hari Tritura ini juga disebut sebagai hari lahirnya Orde Baru.
Lalu, apa itu Tritura? Simak informasi berikut mengenai apa itu Tritura yang sudah kami rangkum.
Melansir dari situs Universitas Malahayati, Hari Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) jatuh pada tanggal 10 Januari setiap tahunnya. Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat merupakan sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian mahasiwa dan rakyat Indonesia.
Tritura merupakan tiga tuntutan yang diserukan mahasiswa untuk pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1965. Kegiatan aksi tersebut juga merupakan dampak dari tragedi Gerakan 30 September (G30S) di tahun 1965.
Apa itu Tritura sekarang sudah diketahui. Berikut adalah informasi mengenai isi Tritura serta sejarah Tritura yang penting untuk diketahui.
Isi Tritura
Dilansir dari situs Pemprov DKI Jakarta, Tritura dicetuskan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Alesi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya yang tergabung dalam Front Pancasila. Tuntutan rakyat ini dicetuskan dalam suatu aksi demonstrasi di halaman gedung DPR-GR pada tanggal 12 Januari 1966.
Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut:
- Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
- Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S (reshuffle Kabinet Dwikora)
- Penurunan harga (perbaikan ekonomi rakyat)
Sejarah Tritura
Apa itu Tritura sudah dibahas. Selanjutnya, muncul pertanyaan bagaimana sejarah terbentuknya Tritura?
Mengutip situs Universitas Malahayati, di tahun 1966 masyarakat Indonesia mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).
Oleh karena itu, mahasiswa mendatangi gedung DPR-GR untuk melakukan aksi demonstrasi. Para demonstran menuntut pemerintah untuk menuruti Tritura.
Lalu, Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet secara resmi tanggal 21 Februari 1966. Hal tersebut menyulut kembali para mahasiwa untuk meningkatkan aksi demonstrasinya, pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru tersebut.
Karena Tritura dianggap kurang mendapat tanggapan dari Presiden Soekarno, demonstrasi-demonstrasi makin gencar dilakukan dan berakhir dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Surat tersebut menandai dibubarkannya PKI, mundurnya Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden, serta Suharto yang diminta untuk mengambil tindakan untuk memulihkan keadaan.
(azl/imk)
tirto.id - Sejarah Tritura dimotori gerakan mahasiswa dengan seruan Tiga Tuntutan Rakyat, yang menjadi titik balik pergantian rezim, dari Orde Lama ke Orde Baru.Unjuk rasa pada 10-13 Januari 1966 di Jakarta terjadi karena polemik pelik tak lama setelah tragedi Gerakan 30 September (G30S) 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.Tiga Tuntutan Rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu yakni (1) Bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI; (2) Rombak Kabinet Dwikora; dan (3) Turunkan Harga.
Pertama mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan D.N. Aidit tersebut. Empat bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Sukarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal, gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia, terutama di Jakarta yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), akhirnya terbelah dua.
Baca juga: Sejarah Nasakom: Upaya Sukarno Menyatukan Tiga Pilar
Sebagian anggota yang berhaluan ideologi kiri di badan PPMI, seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo), juga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turut meragu menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 karena belum ada bukti kuat. Sementara itu, mahasiswa-mahasiswa lain yang berhaluan kanan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas.Sebagaimana dikutip dari Pemuda Pembangunan dan Masa Depan (1987) karya Babari, rapat presidium PPMI digelar pada 10-23 Oktober 1965 untuk menentukan sikap gerakan mahasiswa terhadap G30S.
Perbedaan pendapat ini melahirkan wadah baru di tubuh PPMI, yaitu KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. KAMI meyakini bahwa orang-orang PKI adalah dalang di balik peristiwa berdarah tersebut. Mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI.Baca juga: Gelora Tritura Menggulung Riwayat Orde Lama
Kedua, tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwikora muncul lantaran pemerintahan Sukarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial-ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis.Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda (2008) menuliskan bahwa goncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat.
Perombakan Kabinet Dwikora juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI. Padahal, sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Ketiga, tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Sukarno. Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965.Baca juga: Krisis Ekonomi 1960-an: Sanering Gagal, Sukarno Dilengserkan
Peraturan Presiden ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwikora yang mendevaluasi rupiah dari kurs RP1000 menjadi Rp1. Tindakan ini terpaksa diambil karena di kebijakan fiskal, uang sudah meningkat lima kali antara tahun 1964 dan 1965 yang sebanyak Rp2.982,4 miliar. Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) mencatat, tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan sampai 1000 persen, beras dinaikkan 300 hingga 500 persen.Gie dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan (1995) juga menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan naik dari 400 rupiah menjadi 1000 rupiah. Akibatnya, tarif angkutan umum naik tinggi.
Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram. Akhirnya, pada 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa bergerak ke Gedung Sekretariat Negara memprotes ketidakstabilan negara dan menyuarakan tiga tuntutan Tritura.
Infografik Tritura Tumbangkan Orde Lama. tirto.id/Fuadi
Organisasi-organisasi yang turut serta dalam demonstrasi tersebut antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Oleh pemerintah, unjuk rasa tersebut disambut dengan panser, bayonet, serta semburan gas air mata. Tuntutan mahasiswa belum juga dijawab. Pejabat yang ingin ditemui saat itu adalah Wakil Perdana Menteri (Waperdam) III Chaerul Saleh, sedang tidak berada di tempat.Baca juga: KAMI Ada untuk Mengganyang PKI
Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10-13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke presiden. Lambannya respons pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Sukarno dari jabatan kepresidennya.Akibat desakan tersebut, pada 21 Februari 1966 Sukarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya. Namun, hal ini malah kian memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut.
Massa kembali menuntut presiden melalui demonstrasi pada 24 Februari 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden). Tembakan yang dilepaskan salah seorang anggota resimen menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sukarno yang berang terhadap ulah mahasiswa akhirnya membubarkan KAMI atas kericuhan tersebut. Kendati KAMI sudah dibubarkan, gelombang protes tetap tinggi beberapa hari setelahnya.Baca juga: Jika Supersemar Palsu, Apakah Orde Baru Tidak Sah?
Akhirnya, keluarlah titah sakti melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara.Supersemar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI ke-2 hingga 32 tahun lamanya. Oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, Sukarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada 1970.