Mengapa Indonesia disebut negara maritim dan negara agraris

Jakarta -

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dan dikenal sebagai negara maritim di dunia. Lantas, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim?

Dikutip dari buku 'Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku' karya Ayu Andriani, negara Maritim adalah sebuah negara yang memiliki kawasan teritorial laut yang luas. Umumnya, negara maritim berbentuk kepulauan atau negara yang memiliki banyak pulau, memiliki berbagai kekayaan alam dalam laut, dan kondisi geografisnya dikelilingi perairan.

Alasan Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah dari pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terlebih, Indonesia memiliki berbagai budaya dan suku bangsa.

Kondisi geografis Indonesia juga mendukung pengakuan tersebut. Alam Indonesia dipenuhi iklim tropis, hutan hujan, persawahan, kawasan perairan, beragam buah, hingga binatang.

Secara pengertian, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim karena merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan yang hampir sama dengan luasnya laut dan perairan.

Menurut Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM-KP Kementerian Kelautan dan Perikanan I Nyoman Suyasa, salah satu alasan utama Indonesia disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya merupakan perairan.

Hal ini terbukti dari posisi geo-strategis Indonesia dengan data kurang lebih 40% lalu lintas perdagangan perdagangan barang dan jasa yang diangkut kapal melintasi perairan Indonesia termasuk 20% oil demand melalui selat Malaka.

Dari posisi geo-strategis ini, sebanyak 70% produksi minyak dan gas nasional berasal dari pesisir dan lautan. Serta, sumber daya hidrokarbon khususnya minyak dan gas yang tersedia di 60 titik cekungan.

Lautan Indonesia juga merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Tercatat, ada 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang.

Selain itu, karakteristik Indonesia juga dikenal sebagai alur transportasi internasional yang menghubungkan antara benua Asia, pantai Barat Amerika, dan benua Eropa.

Sudah jelas kan detikers, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim?

Simak Video "Luhut Sorot Serapan Alkes Impor 5 Kali Lebih Besar Dibanding Produk Lokal"

ReysameiliaS ReysameiliaS

Indonesia disebut negara maritim karena memiliki perairan yang sangat luas dibandingkan dengan daratannya.Disebut negara agraris karena rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani.Disebut negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau.

SEMOGA MEMBANTU :)

• 

• 

• 

• Aduh anak wibuk bau bawang situ kga pernah mandi masih mending nak erpe

Karena negara Indonesia memiliki lautan yg lebih luas dari pada datarannya

• pendek banget tapi makasih

• 

• 

• 

• 

Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik diantara negara lain di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri banyak pulau membuatnya disebut sebagai Negara Maritim. Namun, Indonesia juga disebut sebagai Negara Agraris karena banyak penduduknya yang hidup bergantung dari hasil pertanian.

Indonesia Negara Maritim atau Negara Agraris?

Indonesia sebenarnya lebih tepat disebut Negara Maritim. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam pidatonya pada National Maritime Convention tahun 1963, Presiden Soekarno mengatakan bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, maka Indonesia harus dapat menguasai lautan.

Dari kutipan tersebut, Bung Karno telah mengarahkan perhatiannya kepada sisi maritim. Hal ini berkaitan erat apabila dihubungkan dengan sejarah Indonesia di masa lalu, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan karena berorientasi pada sektor maritim.

Mengabaikan Laut

Seiring berjalannya waktu, Indonesia berganti menjadi sebuah negara continental oriented . Perubahan ini bisa diindikasikan pada tiga faktor penyebab, antara lain: seruan kerajaan (salah satunya Mataram Islam) kepada penduduknya untuk menjauhi laut dan beralih ke darat, seruan Belanda untuk melakukan wajib tanam paksa bagi penduduk pribumi, dan propaganda yang banyak dilakukan semasa Orde Baru yang mendoktrin bahwa Indonesia merupakan Negara Agraris.

Menurut Mark Erdmann, Vice President Marine Asia Pasifix Field Division Conversation International, Indonesia terlalu fokus membangun di darat. “Saat pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1990-an, saya kaget karena negara kepulauan terbesar di dunia fokus membangun di darat,” kata Mark Erdmann.

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang tidak hidup dengan Budaya Maritim. Hanya orang pesisir saja yang memanfaatkan laut, itupun secara tragis karena banyak ikan yang dicuri oleh kapal-kapal asing.

Pada masa Orde Baru, Indonesia memang lebih fokus membangun di darat, Orde Baru sibuk membangun citra sebagai Negara Agraris. Program Revolusi Hijau dijadikan fokus utama dalam pembangunan, tujuan utama program Revolusi Hijau adalah swasembada beras.

Selain fokus membangun sektor pertanian, pemerintah Orde Baru juga fokus membangun infrastruktur darat. Infrastruktur laut kurang diperhatikan, pelabuhan hanya dibangun di pulau besar, sehingga kapal pengangkut kebutuhan logistik belum bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Dampaknya adalah ketimpangan harga komoditas di berbagai daerah Indonesia.

Poros Maritim Dunia

Harapan kembali menjadi Negara Maritim muncul ketika Presiden Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pidato kenegaraan pertamanya, Jokowi mengemukakan visi kemaritimannya.

“Kita telah memunggungi laut samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” kata Jokowi.

Pembangunan poros maritim meliputi lima pilar, meliputi membangun Budaya Maritim, Pengelolaan sumber daya laut, Infrastruktur dan Konektivitas Maritim, Diplomasi Maritim, dan Keamanan Maritim. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang kelautan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perpres tersebut menjadi semacam panduan bagi pembangunan kelautan.

Langkah untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia adalah kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberi efek jera kepada nelayan asing yang sering mencuri ikan di perairan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga membuat kebijakan larangan pengoperasian jenis alat tangkap Pukat Harimau. Alat tangkap Pukat Harimau dilarang karena menghancurkan ekosistem laut dan habitat ikan. KKP juga melarang kegiatan alih muatan ikan di tengah laut karena menyulitkan bagi pemerintah untuk mendata secara pasti berapa jumlah ikan yang ditangkap.

Dampak dari gebrakan kebijakan KKP adalah kembali melimpahnya stok ikan di laut Indonesia. Akhir tahun 2018, stok ikan di laut Indonesia menjadi 13 ton, Indonesia menjadi eksportir ikan tuna terbesar di dunia.

Langkah selanjutnya pemerintah adalah membuat program Tol Laut. Program tersebut dijalankan untuk menyediakan jaringan angkutan laut tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan utama dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpan. Tujuan utama program Tol Laut untuk menghilangkan kesenjangan harga barang antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur.

Apakah Pemerintah akan terus mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai langkah pemerintah melakukan penenggelaman kapal asing yang melintas di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia perlu dilanjutkan. Kala itu, banyak kapal nelayan asing enggan melintasi ZEE Indonesia di Natuna lantaran takut ditenggelamkan. Hikmahanto lantas memprediksi nelayan-nelayan asing dipastikan akan datang kembali ke perairan Natuna bila tindakan tegas di wilayah tersebut tak maksimal dijalankan.

Selain itu, Pemerintah perlu menggalakkan Budaya Maritim ditengah masyarakat. Kita sebagai Bangsa Maritim harus mulai peduli dengan laut, dimulai dengan hal sederhana dengan tidak membuang sampah di laut dan mulai rutin mengkonsumsi ikan sebagai makanan pokok di Negara Maritim.