15 Wednesday Oct 2014
Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Swasta, antara lain :
Setiap organisasi memiliki tujuan yang unik serta spesifik yang hendak dicapai yang bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan tersebut kemudian bisa dipilah dan dipilih menjadi tujuan yang bersifat financial maupun non financial. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol adalah tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta, usaha mencapai laba atau profit dimaksimumkan, sedangkan pada sektor publik bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi massal dan lain sebagainya.
Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organiasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan.
Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat.
Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan hirarki, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel.
- Karakteristik Anggaran dan Stakeholder
Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukanlah suatu rahasia negara. Beda dengan di swasta, dimana anggaran pada sektor swasta bersigat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. Publik dalam organisasi sektor publik memiliki makna yang berbeda dengan yang dipahami oleh organisasi sektor swasta.
- Sistem Akuntansi Yang Digunakan
Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual (Accrual accounting) sedangkan pada sektor publik sampai pada tahun 2014 ini masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (Cash toward Accrual). Dan nanti secara penuh sektor publik akan menggunakan basis akrual pada tahun 2015.
| No | Perbedaan | Sektor Publik/Pemerintahan | Sektor Swasta/Komersial |
| 1 | Tujuan Organisasi | Non Profit Motif | Profit Motif |
| 2 | Sumber Pendanaan | Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/BUMD, Penjualan Aset Negara,dsb; Sumbangan, Hibah | Pembiayaan internal : Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva.
Pembiayaan Eksternal : Utang bank, obligasi, penerbitan saham. |
| 3 | Pertanggungjawaban | Pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat dan parlemen (DPR/DPRD) | Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor |
| 4 | Struktur Organisasi | Birokratis, kaku dan hirarki | Fleksibel : datar, piramid, lintas fungsional, dsb |
| 5 | Karakteristik Anggaran | Terbuka untuk publik | Tertutup untuk publik |
| 6 | Sistem Akuntansi | Basis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual), Pada tahun 2015 seluruhnya menggunakan Basis Akrual (Accrual Basis) | Basis Akrual (Accural Basis) |
Sumber : Mardiasmo.2002.Akuntansi Sektor Publik
Persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta, antara lain :
- Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi, di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
- Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomi, efisien dan efektif.
- Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor tersebut membutuhkan informasi yang handal, relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian).
- Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak dibidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.
- Kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.
Pengertian Akuntansi Sektor Publik beserta perbedaannya dengan Akuntansi Sektor Privat
Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi umum :
Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara, dsb. | Pembiayaan internal : Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : Utang bank, obligasi, penerbitan saham. | |
Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD). | Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. | |
Birokratis, kaku dan hierarkis. | Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb. | |
Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor public berbeda dengan sektor privat. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor public tujuan utama organisasi bukan untuki memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hokum transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan public. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan public, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat financial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan financial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofi. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik Negara atau milik daerah, upaya pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) adalah contoh adanya tujuan financial pada organisasi sektor publik.
b. Sumber-sumber pendanaan
Struktur pembiayaan sektor public berbeda dengan sektor privat dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat resiko. Pada sektor public sumber pendanaan berasal dari pajak dan restribusi, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negri dengan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada sektor privat sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari public.
c. Pola Pertanggung jawaban
Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor privat. Manajemen pada sektor privat bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor public manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan dalam rangka pemberian pelayanan public berasal dari masyarakat.
Struktur organisasi pada sektor public bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor privat lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor privat dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional (cross fungsional), dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor privat adalah adanya dengan pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik.
e. Karakteristik Anggaran dan stokeholder
Jika dilihat dari karateristik anggaran, pada sektor public rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia Negara. Sementara itu anggaran pada sektor privat tertutup bagi public karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.
Latar belakang adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara di Indonesia
Sebelum terjadi reformasi, penerapan akuntansi pada pemerintah masih menerapkan pembukuan tunggal yang mana dalam pencatatan ini hanya dilakukan satu kali, akibatnya pemerintah tidak memiliki catatan tentang utang dan piutang negara, apalagi aktiva tetap negara dan ekuitas yang dimiliki. Akibatnya pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang umum dikenal guna menggambarkan kondisi keuanga pemerintah. Selain itu basis akuntansi yang digunakan masih berbasis kas.
Berdasarkan hal tersebut pemerintah merasa perlu untuk berubah dalam mempertanggung jawabankan semua pelayanannya, apalagi dalam sistem pemerintahan dikenal sebutan Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi. Maka pada tahun 1998 munculah keinginan untuk melakukan reformasi untuk mengembalikan kedudukan dan peranan sektor publik.
Pemerintah melakukan perombakan peraturan keuangan negara dengan mengganti seluruh peraturan yang lama dan pada tahun tersebut bersama dengan DPR mengeluarkan satu paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan yang terdiri dari :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dalam anggaran pemerintah terdapat konsep penganggaran pemerintah dan di Indonesia dikenal tiga pendeketan sistem penganggaran (3 pilar penganggaran).
Tiga pendekatan sistem penganggaran :
Penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, kegiatan, dan jenis belanja.
Tujuan Penganggaran Terpadu:
· Tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana K/L
· Mewujudkan satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi
· Adanya akun standar, sehingga duplikasi dapat dihindari
b. Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran berbasis kinerja merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), keluaran (output), dan hasil yang diharapkan (outcomes) sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan. Penerapan penganggaran berbasis kinerja diharapkan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu Kementerian/Lembaga serta dampak atau hasilnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
c. Pendekatan Pengeluaran Jangka Menengah
Dasar pendekatan ini adalah KEBIJAKAN, yang berimplikasi pada anggaran selama lebih dari 1 tahun anggaran. Maka, pemerintah akan membuat prakiraan maju anggaran sampai 3 tahun ke depan. Prakiraan itu akan menjadi baseline yang akan menjadi patokan awal penyusunan anggaran tahun bersangkutan. Nah, setiap akan memasuki tahun tertentu, maka wajiblah dilakukan penyesuaian base line. Hal ini wajar mengingat fluktuasi kondisi ekonomi dan non-ekonomi yang terjadi di negara kita.