Jakarta (4/2) – Pada tanggal 21 Januari 2021 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil survei penduduk 2020. Diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia per-September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dari survei penduduk 2010.
Kontribusi pertambahan penduduk paling besar disumbangkan Jawa Barat mencapai lebih dari 5,25 juta jiwa, diikuti Jawa Tengah sebanyak 4,13 juta jiwa, dan Jawa Timur sebanyak 3,18 juta jiwa. Namun secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk mengalami perlambatan dari tahun 2010 sebesar 1,49% menjadi 1,25%.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy diwakili oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah terobosan dalam menyikapi hasil survei penduduk tersebut.
“Hasil survei penduduk 2020 ini perlu disikapi oleh para pengambil kebijakan agar kita dapat memanfaatkan pertambahan jumlah penduduk untuk memaksimalkan potensi bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujarnya saat menjadi pembicara kunci Webinar Implikasi Hasil Survei Penduduk 2020 Terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan, Kamis (4/2).
Sebagaimana terungkap melalui hasil survei, penduduk Indonesia didominasi usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70,72%). Jumlah itu jauh melampaui jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 63,03 juta jiwa (23,33%), dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 16,07 juta jiwa (5,95%).
Lebih lanjut, jumlah penduduk usia muda cenderung turun sebagai konsekuensi penurunan total fertility rate yang merupakan dampak dari berhasilnya pengendalian kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia cenderung meningkat sebagai dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia.
Hasto mengungkap dari struktur komposisi tersebut, diketahui rasio ketergantungan mencapai angka 41 yang bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 41 penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan tahun 2020 sebesar 41 itu juga merupakan yang terendah selama ini.
“Hal itu menandakan bahwa kita sedang memasuki periode terbaik bonus demografi dan melimpahnya penduduk usia produktif tentu harus dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing,” pungkas dia.
Selain mewakili Menko PMK, Kepala BKKBN juga memaparkan langkah-langkah strategis BKKBN dalam memanfaatkan hasil survei penduduk 2020 untuk meningkatkan kualitas SDM. Demikian juga pembicara lain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) pada webinar yang dimoderatori oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto.
- Project Based Sukuk (PBS)Merupakan seri SBSN yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek yang telah dialokasikan dalam APBN, sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan proyek infrastruktur di tanah air.
- Sukuk Negara Ritel (SR)Merupakan seri SBSN yang yang dijual kepada investor individu Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable).
- Sukuk Tabungan (ST)Merupakan seri SBSN yang yang dijual kepada investor individu Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable).
- Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)Merupakan seri SBSN yang diterbitkan khusus dalam rangka penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam instrumen SBSN.
Pemerintah mengembangkan dan menerbitkan instrumen Sukuk Negara untuk pasar internasional, yaitu Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau yang dikenal dengan Sukuk Global/Valas. SNI adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional, memberikan tingkat imbalan tetap (fixed coupon), serta dapat diperdagangkan (tradable).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
0.800–1.000 (sangat tinggi) 0.700–0.799 (tinggi) 0.550–0.699 (sedang) 0.350–0.549 (rendah) Data tidak tersedia
IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]
Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu, indeks ini dipakai oleh UNDP pada laporan IPM tahunannya.
Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:
- Kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
- Pendidikan, yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
- Standar hidup layak, yang dihitung dari produk nasional bruto per kapita
Manfaat
Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat, yaitu:
- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)
Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.
Dimensi Kesehatan
I k e s e h a t a n = A H H − A H H m i n A H H m a k s − A H H m i n {\displaystyle Ikesehatan={AHH-AHHmin \over AHHmaks-AHHmin}}
Dimensi Pendidikan
I H L S = H L S − H L S m i n H L S m a k s − H L S m i n {\displaystyle IHLS={HLS-HLSmin \over HLSmaks-HLSmin}}
I R L S = R L S − R L S m i n R L S m a k s − R L S m i n {\displaystyle IRLS={RLS-RLSmin \over RLSmaks-RLSmin}}
I p e n d i d i k a n = I H L S + I R L S 2 {\displaystyle Ipendidikan={IHLS+IRLS \over 2}}
Dimensi Pengeluaran
I p e n g e l u a r a n = I n ( p e n g e l u a r a n ) − I n ( p e n g e l u a r a n m i n ) I n ( p e n g e l u a r a n m a k s ) − I n ( p e n g e l u a r a n m i n ) {\displaystyle Ipengeluaran={In(pengeluaran)-In(pengeluaranmin) \over In(pengeluaranmaks)-In(pengeluaranmin)}}
Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. I P M = I k e s e h a t a n × I p e n d i d i k a n × I p e n g e l u a r a n a × 100 {\displaystyle IPM={\sqrt[{a}]{Ikesehatan\times Ipendidikan\times Ipengeluaran}}\times 100}
Artikel utama: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia
| 1990 | 0,532 | - | - | - |
| 1991 | 0,541 | 0,009 | - | - |
| 1992 | 0,548 | 0,007 | - | - |
| 1993 | 0,560 | 0,012 | - | - |
| 1994 | 0,569 | 0,009 | - | - |
| 1995 | 0,582 | 0,013 | - | - |
| 1996 | 0,595 | 0,013 | 67,70 | - |
| 1997 | 0,601 | 0,006 | - | - |
| 1998 | 0,593 | 0,008 | - | - |
| 1999 | 0,597 | 0,004 | 64,30 | 3,40 |
| 2000 | 0,603 | 0,006 | - | - |
| 2001 | 0,608 | 0,005 | - | - |
| 2002 | 0,612 | 0,004 | 65,80 | 1,50 |
| 2003 | 0,617 | 0,005 | - | - |
| 2004 | 0,623 | 0,006 | 68,69 | 2,89 |
| 2005 | 0,625 | 0,002 | 69,57 | 0,88 |
| 2006 | 0,635 | 0,010 | 70,08 | 0,51 |
| 2007 | 0,642 | 0,007 | 70,59 | 0,51 |
| 2008 | 0,647 | 0,005 | 71,17 | 0,58 |
| 2009 | 0,658 | 0,011 | 71,76 | 0,59 |
| 2010 | 0,664 | 0,006 | Metode Baru[5]||
| 66,53 | - | |||
| 2011 | 0,671 | 0,007 | 67,09 | 0,56 |
| 2012 | 0,679 | 0,008 | 67,70 | 0,61 |
| 2013 | 0,685 | 0,006 | 68,31 | 0,61 |
| 2014 | 0,689 | 0,004 | 68,90 | 0,59 |
| 2015 | 0,691 | 0,002 | 69,50 | 0,60 |
| 2016 | 0,694 | 0,003 | 70,18 | 0,68 |
| 2017 | 0,698 | 0,004 | 70,81 | 0,63 |
| 2018 | 0,707 | 0,009 | 71,39 | 0,58 |
| 2019 | 0,718 | 0,011 | 71,92 | 0,53 |
Keterangan:
|
Krisis Moneter dan kelabilan politik Indonesia (menyebabkan jatuhnya pendapatan per kapita) Krisis Moneter dan krisis ekonomi lainnya Proses pemulihan dari Krisis Moneter Pulih dari Krisis Moneter (pendapatan per kapita sama dengan sebelum krisis moneter)[6] |
IPM sangat tinggi IPM tinggi IPM sedang IPM rendah |
- ^ "Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-04-13. Diakses tanggal 2007-05-11.
- ^ "United Nations Development Programme" (dalam bahasa Inggris). UNDP. 2020. Diakses tanggal 23 Desember 2020.
- ^ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi (Metode Lama), 1996-2013". BPS. 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-10-19. Diakses tanggal 23 Desember 2020.
- ^ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi (Metode Baru) 2010-2018". BPS. 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-12-31. Diakses tanggal 23 Desember 2020.
- ^ a b "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi (Metode Baru), 2010-2019". BPS. 2020. Diakses tanggal 23 Desember 2020.
- ^ "The World Bank - Indonesia" (dalam bahasa Inggris). Bank Dunia. 2020. Diakses tanggal 23 Desember 2020.
- Indeks Pembangunan Manusia Indonesia
- Daftar negara menurut Indeks Pembangunan Manusia
- Daftar provinsi Indonesia menurut Indeks Pembangunan Manusia
- Freedom House
- Negara maju
- Negara berkembang
- Dunia Pertama
- Dunia Kedua
- Dunia Ketiga
- Dunia keempat
- Koefisien Gini
- Kebahagiaan Nasional Bruto
- Happy Planet Index
- Indeks Demokrasi
- Indeks Kebebasan Pers
- Indeks Persepsi Korupsi
- Indeks Negara Gagal
- (Inggris)2009 UNDP Human Development ReportPDF (0.739 MiB)
- (Inggris)Human Development Report Office
- (Inggris)2006 UN Human Development Index ReportPDF (7.88 MiB)
- (Inggris)2005 UN Human Development Index ReportPDF (1.31 MiB)
- (Inggris)Technical note explaining the definition of the HDIPDF (598 KiB)
- (Inggris)List of countries by HDI at NationMaster.com Diarsipkan 2009-03-05 di Wayback Machine.
Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_Pembangunan_Manusia&oldid=21187132"