Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang bertahan di Indonesia. Di masa ini, lahir juga beberapa kebijakan. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia. Mulai dari kebijakan politik maupun ekonomi. Seperti apa dampak kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini? Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dimana, masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS No.XXIII/1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik. Guna mewujudkan perbaikan ini maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN, serta mengurusi hutang luar negeri dan mencari sumber hutang baru dengan bunga renda agar bisa melakukan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. (Baca juga: Indonesia di Masa Orde Baru) Kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini, nyatanya memiliki dampak terhadap Indonesia. Dimana, untuk dampak kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini :
Disamping itu, dari sisi ekonomi sendiri yang menitikberatkan kepada perbaikan ekonomi rakyat diatas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik, nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif antara lain :
Revolusi Hijau Dampak lain yang terjadi akibat pemerintahan masa Orde Baru adalah adanya revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian dari yang semula merupakan pertanian tradisional (peasant) berubah menjadi pertanian modern (farmers). Guna meningkatkan hasil pertanian tersebut, maka pemerintah memberikan 4 cara peningkatan hasil pertanian seperti : Intensifikasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah luas lahan pertanian, melainkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Perubahan ini dilakukan dengan cara Panca Usaha Tani yang meliputi : Pemilihan dan penggunaan bibit unggul, Pemupukan yang cukup, Pengairan yang cukup, Pemberantasan hama secara intensif, dan Teknik penanaman yang baik. Ekstensifikasi adalah usaha yang dapat dilakukan oleh petani guna meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan wilayah atau penambahan produksi. Misalnya, adalah melalui penambahan jumlah tenaga kerja dan atau memperluas area pertanian. Diversifikasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara menganekragamkan komoditas pertanian. Salah satu langkah diversifikasi adalah minapadi yaitu penyebaran benih ikan di lahan pertanian. Rehabilitasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara pemulihan sumber daya pertanian yang sudah rusak atau berada dalam kondisi kritis. Misalnya adalah penghentian tanam pada setelah 6 kali tanam untuk mengembalikan unsur hara di dalam tanah.
Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah kelam dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat dari pemerintahannya. Gerakan reformasi dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk menumbangkan kekuasaan pemerintah Orde Baru yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Dimana saat itu, terjadi krisis politik, ekonomi, hukum, sosial maupun krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Disamping itu, banyak faktor yang mempengaruhi gerakan reformasi di Indonesia terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan orde baru dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita orde baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, diantaranya : Krisis Hukum Dalam bidang hukum pemerintah melakukan intervensi artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Krisis Ekonomi Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia dan tidak mampu menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah. (Baca juga: Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru) Krisis ekonomi yang melanda tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi seperti hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Krisis Politik Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan presiden Soeharto dan kroni-kroninya artinya demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan orde baru bukan demokrasi yang semestinya melainkan demokrasi rekayasa. Krisis Sosial Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Dimana, pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Krisis Kepercayaan Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.
Selasa, 12 Mei 2020 08:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia dihantam badai krisis ekonomi dan politik yang tidak biasa pada Mei 1998 silam. Demonstrasi mahasiswa, kerusuhan, hingga penjarahan di sejumlah daerah, khususnya DKI Jakarta terjadi hingga berujung pada keruntuhan rezim otoritarian Soeharto yang bercokol kurang lebih 32 tahun.Krisis ekonomi mengamuk di Asia sejak 1996. Rupiah ambruk. Pada Maret 1997, nilai mata uang Rupiah menukik tajam dari Rp2.600 menjadi Rp16 ribu per dolar AS. Padahal, sepanjang 1990-1996, nilai tukar Rupiah berada di angka Rp1.901-Rp2.383 per dolar AS.Ratusan perusahaan bangkrut dan harus memutus hubungan kerja pegawai-pegawainya. Harga-harga kebutuhan pokok pun meroket dengan cepat. Di sisi yang lain, praktik pemerintahan yang dinilai sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) membuat pemerintah kehilangan legitimasi. Mahasiswa lantas menggelar demonstrasi.
12 MeiDemonstrasi mahasiswa mengkritik kesewenang-wenangan Rezim Orde Baru sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun sebelum 1998. Namun, ketika krisis ekonomi melanda kian parah, jumlah elemen mahasiswa yang turun ke jalan semakin besar.Pada 12 Mei, mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul di Universitas Trisakti, Jakarta. Jumlahnya tak kurang dari 6 ribu orang.Kritik terhadap pemerintah diucapkan dengan lantang. Mereka pun menyanyikan lagu-lagu perjuangan.Pukul 12.30 WIB, ribuan mahasiswa berencana berjalan kaki dari kampus Universitas Trisakti ke Gedung DPR/MPR. Demonstrasi ingin dipusatkan di sana. Namun, aparat tidak memperkenankan.Mahasiswa, yang sudah kepalang berada di jalan, tak mau kembali masuk ke kampus. Mereka bertahan. Ratusan dari mereka, sebagian di antaranya membawa bunga, berhadap-hadapan langsung dengan barisan aparat yang menghadang.Kurang lebih pada pukul 17.20 WIB, aparat meminta dengan tegas agar mahasiswa kembali masuk ke lingkungan kampus. Tidak boleh lagi ada yang di jalan.Gas air mata ditembakkan. Aparat bergerak ke arah barisan mahasiswa dan memaksa mereka masuk ke dalam kampus. Para mahasiswa lari tunggang langgang.Ada yang bersembunyi di kios. Tak sedikit yang berlari masuk ke dalam kampus Universitas Trisakti menghindari kebuasan aparat yang sudah tak segan memukul demi membubarkan kerumunan. Suara tembakan menyalak berulang kali. Suasana kacau.Hingga kemudian, pada 18.00 WIB, peluru aparat menggugurkan empat mahasiswa. Mereka adalah Hafidin, Roiyan, Hery Hartanto, Hendriawan, dan Elang Mulya Lesmana.Kematian empat mahasiswa tersebut membuat gelombang kritik terhadap pemerintah semakin membesar. Berangsur-angsur, mahasiswa dari berbagai kampus turut datang ke Jakarta. Tujuan mereka sama: menamatkan riwayat Orde Baru.
13 - 21 MeiPagi hari, ribuan mahasiswa memberi peringatan terakhir kepada rekannya yang tewas tertembak. Mahasiswa yang bergabung dalam gerakan semakin besar jumlahnya. Ribuan dari mereka berkumpul di kampus Universitas Trisakti.Pada hari itu, bukan hanya gelagat ribuan mahasiswa yang menjadi sorotan, tetapi juga kerusuhan di sejumlah lokasi. Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sudah terlihat asap membumbung akibat perusakan dan pembakaran gedung pertokoan. Tak sedikit masyarakat yang kena PHK akibat krisis ekonomi. Kebutuhan pokok pun sulit diperoleh. Rakyat yang lapar menjadi mudah tersulut emosi, hingga melampiaskannya dengan menjarah sejumlah pertokoan. [Gambas:Video CNN]
LIVE REPORT |
Jelaskan krisis yang terjadi pada masa akhir Orde Baru di bidang politik ekonomi dan hukum
Pos Terkait
Copyright © 2024 kemunculan Inc.
