You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 9 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 19 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 24 to 29 are not shown in this preview.
Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tujuan untuk menyejahterakan bangsa dan negara Indonesia. (unsplash)
adjar.id – Adjarian, ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep dalam ilmu politik dan administrasi publik.
Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA edisi revisi 2015 terdapat Soal Mandiri 3.3 di halaman 83.
Pada Soal Mandiri 3.3 tersebut tedapat tabel yang meminta kita untuk menjelaskan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik.
Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jawaban soal mandiri 3.3 tersebut sebagai referensi Adjarian yang juga menjadi materi PPKn kelas 10 SMA.
Baca Juga: Jawab Soal PPKn Kelas 10 SMA, Peranan Organisasi Infrastruktur Politik
Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab.
Selain itu, juga harus sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi.
Tata kelola ini berhubungan dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, HAM, dan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat.
Yuk, kita simak pembahasan soal mandiri 3.3 berikut ini!
Page 2
Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tujuan untuk menyejahterakan bangsa dan negara Indonesia. (unsplash)
1. Demokrasi
Demokrasi dalam tata kelola pemerintahan berarti menjalankan tata pemerintahan secara terbuka, baik terhadap kritikan maupun kontrol dari rakyat.
Hal ini bertujuan agar tercipta interaksi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang saling bekerja sama dalam mengatur kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi.
Jadi, di dalam pemerintahan sendiri harus ada keterbukaan terhadap masyarakat agar masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam membantu tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
2. Komunikatif
Komunikatif di sini yaitu adanya jaringan multisistem, baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang saling bersinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
Jadi, pemerintah harus terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih terbuka dan transparan.
Nah, jika pemerintahan tidak bisa terbuka mengenai tata kelolanya, maka akan terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik.
Sebisa mungkin, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan aspirasi dari berbagai pihak yang tergabung di jaringan multisistem tersebut.
Page 3
Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tujuan untuk menyejahterakan bangsa dan negara Indonesia. (unsplash)
3. Penguatan Diri Sendiri
Proses penguatan diri sendiri merupakan suatu apaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
Jadi, penguatan diri sendiri lebih kepada melakukan berbagai evaluasi mengenai tata kelola pemerintahan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan.
Tujuannya agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan maksimal demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
Baca Juga: Bentuk-Bentuk Desentralisasi dan Fungsinya dalam Pemerintahan
4. Keseimbangan Kekuatan
Keseimbangan kekuatan yaitu suatu perwujudan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan dukungan dari berbagai aspek.
Aspek ini dari seluruh lembaga yang ada dalam suatu pemerintahan, di mana seluruh lembaga harus saling membantu satu sama lainnya.
Tujuannya agar tercipta keseimbangan kekuatan berupa dinamika, kesatuan dalam konpleksitas, harmoni, dan kerja sama.
Keseimbangan kekuatan ini juga penting dalam tata kelola pemerintahan, agar gangguan dari luar pemerintahan tidak bisa masuk.
Page 4
Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tujuan untuk menyejahterakan bangsa dan negara Indonesia. (unsplash)
5. Independensi
Independeksi menciptakan ketergatungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan adanya koordinasi dan fasilitasi.
Jadi, tata kelola pemerintah sendiri tidak berpihak kepada siapapun dengan adanya rasa ketergantungan ini membuat unsur pemerintahan akan saling tolong-menolong satu dengan lainnya.
Nah, adanya ketidakberpihakan ini bisa membuat pemerintah bebas mengarahkan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Makna Demokrasi dan Klasifikasinya dalam Pemerintahan
Tujuan dari hal ini ialah untuk memakmurkan seluruh bangsa dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Adjarian, dalam suatu tata kelola pemerintahan diperlukan hubungan yang baik antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat.
Hal ini, bertujuan agar dalam suatu pemerintahan bisa membuat masyarakat dan negara menjadi sejahtera.
Nah, itu tadi ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik sebagai referensi Adjarian dalam menjawab tabel 3.3 yang termasuk ke dalam tugas madiri 3.3 halaman 83.
Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X SMA/SMK materi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lengkap dengan kunci jawaban.
Soal Essay:
- Apa yang dimaksud dengan Good Governance
- Sebutkan unsur pokok yang bersifat sinergis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
- Sebutkan ciri karakteristik tatakelola pemerintahan yang baik
- Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup apa saja?
- Sebutkan persyaratan untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik
1. Good Governance suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
2. Unsur pokok yang bersifat sinergis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:
- Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu.
- Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik.
- Unsur warga masyarakat (stakeholders).
3. Ciri karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya:
- Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
- Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
- Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
- Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
- Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.
4. Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar.
- Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.
- Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat). Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembug antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi.
- Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
- Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU).
- Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.
5. Persyaratan untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:
- Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
- Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang- undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
- Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
- Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.