Bagaimana peran nu dalam kabinet orde lama brainly

KOMPAS.com - Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada periode 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956.

Kabinet ini juga disebut sebagai kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung pada kabinet ini dipegang 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. 

Baca juga: Kesultanan Banjar: Sejarah, Sistem Pemerintahan, dan Masa Kejayaan

Latar Belakang

Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Lalu, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan tiga nama calon formatur kabinet baru, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asaat.

Namun ketiga calon ini justru sepakat untuk memilih Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan.

Tetapi, karena saat itu Moh. Hatta masih menjabat sebagai wakil presiden, Moh. Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet.

Ditunjuknya Burhanuddin Harahap sebagai formatur kabinet ini, karena ia merupakan salah satu anggota yang tergabung di Partai Masyumi. 

Pada masa ini, Partai Masyumi menjadi salah satu partai Islam yang paling berpengaruh di tingkat pemerintahan. 

Untuk memutuskan siapa yang akan menjadi formatur kabinet baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu melalui perdebatan panjang. 

Sampai akhirnya, Moh. Hatta memutuskan untuk memilih Burhanuddin Harahap. 

Awalnya, Burhanuddin menolak permintaan Moh. Hatta lantaran ia merasa tidak siap untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang melanda.

Masalah perekonomian, ketahanan, dan keamanan. 

Namun, usulan dari Moh. Hatta ini diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. 

Dengan perasaan ragu yang dirasakan, Burhanuddin pun akhirnya bersedia menerima amanat dari Moh. Hatta. 

Tanggal 12 Agustus 1955 resmi dibentuk Kabinet Burhanuddin Harahap.

Baca juga: Perekonomian Indonesia di Awal Kemerdekaan

Susunan

1. Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung
2. Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo
3. Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap
4. Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata
5. Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur
6. Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo
7. Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo
8. Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan
9. Menteri Perhubungan: H. Laoh
10. Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin
11. Menteri Pekerjaan Umum: Pandji Suroso
12. Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
13. Menteri Sosial: Sudibjo
14. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan: R.M. Suwandi
15. Menteri Agama: Mohammad Iljas
16. Menteri Kesehatan: J. Leimena
17. Menteri Agraria: Gunawan
18. Menteri Negara: Abdul Hakim
19. Menteri Negara: Sutomo
20. Menteri Negara: Gumala Adjaib Nur

Baca juga: Kabinet Natsir: Latar Belakang, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Program Kerja

• Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril pemerintah, contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
• Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru.
• Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
• Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
• Memberantas korupsi.
• Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
• Memperkembangkan politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Baca juga: BFO: Latar Belakang, Fungsi, Anggota, dan Persidangan

Pencapaian

• Berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955.
• Pembubaran uni Indonesia-Belanda yang disetujui Sultan Hamid II selaku ketua Republik Indonesia Serikat. 
• Pemberantasan korupsi, sehingga puluhan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer. 
• Terkabulnya tuntutan Aceh untuk jadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian Utara.
• Berdirinya USU di Aceh dan Sumut sebagai lembaga pendidikan.

Kabinet Burhanuddin Harahap pun resmi bubar pada tanggal 3 Maret 1956, karena tugas-tugasnya telah tercapai dan selesai. 

Partai politik yang tergabung

• Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
• Partai Indonesia Raya
• Partai Syarikat Islam Indonesia
• Demokrat
• Nahdlatul Ulama (NU)
• Partai Sosialis Indonesia
• Partai Katolik Republik Indonesia
• Partai Buruh
• Partai Rakyat Nasional 
• Partai Republik Indonesia Raya
• Partai Rakyat Indonesia
• Partai Kristen Indonesia
• Independen

Referensi: 

• Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan
• Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sejarah DPR

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode:

1. Volksraad
2. Masa perjuangan Kemerdekaan
3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut:

• Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
• Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
• Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
• Wakil Ketua III : Adam Malik

Nr.NamaPeriode

1	Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)	29 Aug 1945 – 15 Feb 1950
2	DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS))	15 Feb 1950 – 16 Aug 1950
3	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)	16 Aug 1950 – 26 Mar 1956
4	DPR hasil Pemilu Pertama	26 Mar 1956 – 22 Jul 1959
5	DPR setelah Dekrit Presiden	22 Jul 1959 – 26 Jun 1960
6	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)	26 Jun 1960 – 15 Nov 1965
7	DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 Nov 1965 – 19 Nov 1966
8	DPR GR Orde Baru	19 Nov 1966 – 28 Okt 1971
9	DPR hasil Pemilu ke-2	28 Okt 1971 – 1 Okt 1977
10	DPR hasil Pemilu ke-3	1 Okt 1977 – 1 Okt 1982
11	DPR hasil Pemilu ke-4	1 Okt 1982 – 1 Okt 1987
12	DPR hasil Pemilu ke-5	1 Okt 1987 – 1 Okt 1992
13	DPR hasil Pemilu ke-6	1 Okt 1992 – 1 Okt 1997
14	DPR hasil Pemilu ke-7	1 Okt 1997 – 1 Okt 1999
15	DPR hasil Pemilu ke-8	1 Okt 1999 – 1 Okt 2004
16	DPR hasil Pemilu ke-9	1 Okt 2004 – 1 Okt 2009
17	DPR hasil Pemilu ke-10	1 Okt 2009 – 1 Okt 2014
18	DPR hasil Pemilu ke-11	1 Okt 2014 – 1 Okt 2019

tuliskan 5 macam kitab taura​

2. Sasaran poster tersebut adalaha. pemerintah b. semua masyarakat c. pemerintah d. pelajar ​

jelaskan hukum bacaan alif Lam syamsiyah dan alif lam qamariyah! ​

Perhatikan pernyataan berikut (1) Kitab petunjuk pelaut ke lautan erythrea.(2) Gambar perahu layar di Situs Liang Kacamata.(3) Lukisan perahu, penari, … dan gendang logam di situs here sorot entapa(4) Kitab kitab sastra india (5) Lada hitam di lubang hidung firaun ramses II (1224 SM)(6) Catatan G.P Secundus dan peta buatan Claudius Ptolomeus(7) Kitab Raghuvamsa (400 M)Berdasarkan data tersebut, yang bukan bukti tulis keberadaan jalur rempah pada masa praaksara ditunjukkan nomor .....A. (1), (2), dan (3)B. (2), (3), dan (4)C. (2), (3), dan (5)D. (4), (5), dan (6)E. (5), (6), dan (7)​

perilaku yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan ibadah seseorang kepada Allah ta'ala adalah​