Bagaimana ketentuan PHK menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?

Merdeka.com - Dalam dunia kerja, Anda pasti pernah mendengar istilah PHK. Istilah ini sering membuat keresahan, terutama dari para pekerja. Dan bagi perusahaan, hal ini sebenarnya juga menjadi keputusan sulit dan serius.

Pemutusan Hubungan Kerja, atau biasa disebut dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan karena suatu hal. PHK adalah keputusan yang sangat ditakuti oleh banyak pekerja.

PHK adalah keputusan yang tidak mudah. Akan ada banyak pertimbangan sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK. Pasti ada alasan dan penyebab kenapa perusahaan sampai harus melakukan PHK.

Ketentuan tentang PHK juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa jika terjadi PHK, maka perusahaan wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang seharusnya diterima oleh karyawan.

Dalam artikel berikut, kami akan mengulas lebih lanjut tentang PHKadalah pengakhiran hubungan kerja dan hal-hal lain yang terkait.

2 dari 4 halaman

Mengenal PHK

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan pada pekerjanya karena alasan tertentu. Keputusan ini juga menjadi tanda berakhirnya hak dan kewajiban kerja antara perusahaan dengan pekerjanya.

PHK adalah keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang oleh perusahaan, bukan keputusan yang sederhana. Penyebab perusahaan melakukan PHK adalah karena efisiensi, penutupan bisnis, kepailitan, perusahaan melakukan merger, kemajuan teknologi, pekerja melakukan kesalahan berat, atau pekerja yang bersangkutan meninggal dunia atau pensiun.

Dilansir dari liputan6.com, PHK sendiri berbeda dengan resign atau pengunduran diri. PHK adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus menyediakan uang kompensasi sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan, pengunduran diri atau resign, perusahaan tidak perlu membayarkan uang kompensasi terhadap pekerja yang keluar.

3 dari 4 halaman

PHK dalam Undang-Undang

Dikutip dari laman hukumonline.com, pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemudian dalam pasal 151 ayat (2) menjelaskan bahwa jika pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindari, wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Selanjutnya, dikutip dari gajimu.com, PP 35/2021 pada Bab V, yang khusus mengatur pemutusan hubungan kerja, dengan rincian:

• Pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukannya penghitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja.
• Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 mengenai Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut bila PHK tidak mencapai kesepakatan tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pasal 40 sampai dengan Pasal 59 mengenai Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Penghitungannya berdasarkan alasan/dasar dijatuhkannya PHK.

4 dari 4 halaman

Aturan Kompensasi PHK

Dalam kasus PHK, perusahaan wajib memberikan sejumlah hak terhadap karyawannya yang di-PHK. Misalnya dengan membayar pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.

Berikut adalah rincian pesangon yang harus diberikan perusahaan ketika melakukan PHK terhadap karyawan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2020:

Uang Pesangon

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah.
2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.
3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah.
4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah.
5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah.
6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah.
7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.
9. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 sembilan bulan upah.

Uang Penghargaan Masa Kerja

1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah.
2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah.
3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah.
4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah.
5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah.
6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah.
7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah.
8. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan Upah.

Uang Penggantian Hak

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja atau buruh diterima bekerja.
3. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. [ank]

Baca juga:
Aturan Dikembalikan, Pencairan JHT Kini Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun
Di Masa Pandemi Covid-19 Perempuan Memiliki Risiko Kehilangan Pekerjaan Lebih Tinggi
Tips Jitu Melamar Kerja Usai Lama Menganggur

Bagaimana ketentuan PHK menurut UU No 13 tahun 2003?

Apa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja menurut UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menurut para ahli?

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memuat apa saja?

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan yang saat ini sudah tidak berlaku apa nama undang