Pelabuhan yang terletak paling ujung barat pulau Jawa yaitu pelabuhan Merak Banten sangat akrab bagi masyarakat Indonesia sebagai pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Padahal menurut catatan sejarah, pelabuhan Karangantu di Banten ini dulu merupakan pelabuhan besar sekaligus pelabuhan tertua di Pulau Jawa sebagai pintu gerbang perdagangan internasional untuk Nusantara (Indonesia). Dari pelabuhan yang ada di Banten inilah menjadi pintu keluar masuknya para saudagar atau pedagang-pedagang yang berlayar memasuki Nusantara. Terletak sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Serang itu, pada abad ke-15 adalah sebuah bandar pelabuhan penting dalam perdagangan internasional. Kala itu, Banten yang masih berbentuk kota menjadi sebuah tempat transit bagi jalur perdagangan antarnegara. Kapal-kapal asing yang hadir di pelabuhan tertua di Jawa dengan nama Karangantu ini berasal dari negara Persia, Arab, Cina, Inggris, Gujarat, Portugis dan Belanda.  Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomian kesultanan. Banten berkembang pesat jadi kota pelabuhan dan kota perdagangan pada era Sultan Banten Pertama Maulana Hasanuddin putra kandung Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada era kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindahkan dari bagian hulu ke hilir Sungai Cibanten dengan maksud memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda. Awalnya, pelabuhan Karangantu adalah menjadi pelabuhan nelayan. Pada masa itu Banten melihat adanya peluang akibat situasi dan kondisi perdagangan di Asia Tenggara yang sedang berkecamuk. Saat itu, pedagang dari mancanegara risau karena Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga pedagang muslim yang tengah bermusuhan dengan Portugis enggan berhubungan dagang dengan Malaka, sehingga para pedagang mengalihkan jalur perdagangan ke Selat Sunda. Mereka singgah di Karangantu. Sejak itu, Karangantu jadi pusat perdagangan internasional yang ramai disinggahi pedagang dari Asia, Afrika, dan Eropa. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung, menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara dan Kesultanan Banten berkembang pesat, menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara, Banten menjadi kawasan multi-etnis. Dibantu orang Inggris, Denmark dan Tionghoa, Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Cina dan Jepang. Masa Sultan Ageng Tirtayasa (bertahta 1651-1682) dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Pada masa itu Banten merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjungpura (Kalimantan Barat sekarang) dan menaklukkannya tahun 1661.Pada masa itu Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Titik balik kehancuran Banten Lama terjadi saat pecah perang saudara antara Sultan Haji dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak itu, pengaruh kesultanan Banten mulai pudar. Banten Lama semakin ditinggalkan setelah pusat pemerintahan dipindah ke Serang. Pelabuhan Karangantu tak lagi dilirik karena kondisi lingkungan akibat pengendapan lumpur yang tidak memungkinkan kapal untuk singgah. Masa keemasan pelabuhan ini berakhir pada abad ke-17. Melihat kondisi ini Perhubungan Laut tidak tinggal diam, dan masyarakat anten sadar akankebesaran sejarah kerajaan maritim yang pernah membesarkannya mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya agar Banten menjadi kawasan multi etnis( Banten pada saat itu berdagang dengan Persia, Vietnam, Filifina, Jepang, Korea). KSOP Banten bersama masyarakat maritim berusaha mengejar ketertinggalannya, membangun kembali perekonomian melalui transportasi laut bersandar pada Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendorong partisifasi swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah untuk secara bersama dengan pemerintah mengelola pelabuhan kembali menuju perdagangan nasional dan internasional menatap dunia globalisasi. Kesultanan Melaka atau Kesultanan Malaka adalah sebuah Kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Melaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara, kemudian mencapai puncak kejayaan pada abad ke 15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Melaka, sebelum ditaklukan oleh melaka tahun 1511. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara.
Kesultanan Melaka • 1402-1414 • 1513-1528 • Didirikan • Portugal Invasi Kota Melaka Kerajaan ini tidak meninggalkan bukti arkeologis yang cukup untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah[butuh rujukan], tetapi keberadaan kerajaan ini dapat diketahui melalui dan k. Dari perbandingan dua sumber ini masih menimbulkan kerumitan akan sejarah awal Malaka terutama hubungannya dengan perkembangan agama Islam di Malaka serta rentang waktu dari pemerintahan masing-masing raja Malaka. Pada awalnya Islam belum menjadi agama bagi masyarakat Malaka, tetapi perkembangan berikutnya Islam telah menjadi bagian dari kerajaan ini yang ditunjukkan oleh gelar sultan yang disandang oleh penguasa Malaka berikutnya. Setelah dilakukan penelitian sejarah, baik dari buku "Sejarah Melayu" karya Tun Sri Lanang, buku "Hikayat Raja-raja Pasai" karya Syekh Nuruddin Raniri, buku "Riwayat Negeri Malaka" dalam bahasa Portugis karya Barros pada tahun 1553, catatan orang Tionghoa, juga dengan Babad Tanah Jawa Pararaton (raja-raja), dapat diambil kesimpulan bahwa pada permulaan abad ke 14, negeri Malaka masih di bawah kekuasaan Siam.[1] Disana belum ada kerajaan. Akan tetapi, di Tanah Jawa, telah muncul Kerajaan Hindu Majapahit yang menjadi lawan kuat Siam dalam memperebutkan kekuasaan di Selat Malaka, terutama pada tahun 1331, ketika Patih Gajah Mada mendapat kepercayaan tinggi dari Batara Majapahit. Setelah Patih Gajah Mada naik, digariskanlah politik yang tegas, yaitu memperluas kekuasaannya dan merebut wilayah kekuasaan Siam. Majapahit pun menyerang Palembang, Singapura dan Samudra Pasai. Padahal, saat itu, di Singapura masih berdiri sebuah kerajaan Hindu. Dengan jatuhnya Kerajaan Melayu Hindu di Singapura karena serangan Majapahit, Raja Singapura berangkat melarikan diri dari Singapura. Raja tersebut bernama Permaisura.[1] Mula-mula, bersembunyilah beliau ke sebuah kampung di sebelah utara Pulau Singapura. Dari sana, ia menyeberang ke Semenanjung Melayu melalui Johor. Kemudian, terus ke negeri Muar. Dari Muar, diteruskannya perjalanan ke Sungai Ujung, hingga akhirnya beliau sampai di Malaka. Pada saat itu, Malaka merupakan wilayah kekuasaan Siam. Saat itu, beliau mendapati penduduk Malaka sudah mulai ramai, baik dari orang Pasai, Arab, Persia, Gujarat dan Malabar. Kemudian, Sidi Abdul Aziz, seorang ulama yang berasal dari Jeddah, datang ke Malaka, mengajak beliau untuk masuk Islam. Ajakan itu diterima. Sidi Abdul Aziz menganjurkan kepada beliau untuk mengganti namanya menjad Sultan Muhammad Syah. Ia memeluk Islam sekitar tahun 1384.[1] Sejak itu, ia resmi menjadi sultan negeri Malaka. Sementara itu, berdasarkan Sulalatus Salatin dan Suma Oriental Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara seorang pangeran yang berasal dari palembang yang melarikan diri karena invasi angkatan laut Majapahit. Kronik Dinasti Ming juga mencatat Parameswara sebagai pendiri Malaka[2] mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya.[3] Sebagai balasan upeti yang diberikan, Kaisar Tiongkok menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Malaka,[4] kemudian tercatat ada sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Tiongkok.[5] Pengaruh yang besar dari relasi ini adalah Malaka dapat terhindar dari kemungkinan adanya serangan Siam dari utara, terutama setelah Kaisar Tiongkok mengabarkan penguasa Ayutthaya akan hubungannya dengan Malaka.[6] Keberhasilan dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat akan kestabilan pemerintahan baru di Malaka, kemudian Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, dan juga menjadi salah satu pangkalan armada Ming.[7][8] Laporan dari kunjungan Laksamana Cheng Ho pada 1409, mengambarkan Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka,[6] sementara berdasarkan catatan Ming, penguasa Malaka mulai mengunakan gelar sultan muncul pada tahun 1455. Sedangkan dalam Sulalatus Salatin gelar sultan sudah mulai diperkenalkan oleh penganti berikutnya Raja Iskandar Syah, tokoh yang dianggap sama dengan Parameswara oleh beberapa sejarahwan.[7] Sementara dalam Pararaton disebutkan terdapat nama tokoh yang mirip yaitu Bhra Hyang Parameswara sebagai suami dari Ratu Majapahit, Ratu Suhita. Namun kontroversi identifikasi tokoh ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Pada tahun 1414 Parameswara digantikan putranya, Megat Iskandar Syah,[4] memerintah selama 10 tahun, kemudian menganut agama Islam[9] dan digantikan oleh Sri Maharaja atau Sultan Muhammad Syah. Putra Muhammad Syah yang kemudian menggantikannya, Raja Ibrahim, mengambil gelar Sri Parameswara Dewa Syah. Namun masa pemerintahannya hanya 17 bulan, dan dia mangkat karena terbunuh pada 1445. Saudara seayahnya, Raja Kasim, kemudian menggantikannya dengan gelar Sultan Mudzaffar Syah. Dengan sangat hati-hati Sultan Muhammad Syah mengendalikan politik luar negerinya. Gangguan dari Majapahit tidak begitu ditakutinya lagi, karena Gajah Mada telah meninggal pada 1364 dan Prabu Hayam Wuruk pun telah meninggal pada 1389. Majapahit pada saat itu hanya menguasai daerahnya di Jawa saja. Kerajaan tetangga yang paling dekat ialah Siam. Dengan Siam, dijagalah politik bertetangga dengan baik. Malaka membayar upeti 40 tahil emas setahun.[1] Sementara itu, Kerajaan yang amat diseganinya ketika itu ialah Tiongkok. Sebab, hubungan Tiongkok dengan tanah-tanah Melayu sudah lama adanya. Pada awal tahun 1403, terjadi pergeseran kekuasan di Tiongkok dalam keluarga Dinasti Ming. Maharaja Cheng Tsu merebut kekuasaan dari Maharaja Hwui Ti. Sultan Muhammad Syah memperhitungkan bahwa raja yang baru naik pasti akan menang, jika hubungan dengan negeri-negeri selatan diperkukuh. Dengan tidak ragu lagi, Sultan mengirim utusan ke Tiongkok untuk menghadap raja yang baru menang itu, untuk mengikat tali persahabatan. Karena hubungannya dengan Tiongkok telah kuat, Sultan mulai menghentikan pengiriman upetinya ke Siam. Dengan itu, Maharaja Tiongkok memberikan pengakuan, bahwa Malaka diakui oleh Tiongkok di bawah perlindungannya, kalau ada serangan dari luar.[1] Sampai tahun 1435, Malaka memiliki hubungan yang dekat dengan melaka mengamankan jalur pelayaran Selat Malaka yang sebelumnya sering diganggu oleh adanya kawanan perompak dan bajak laut.[6] Di bawah perlindungan Ming, Malaka berkembang menjadi pelabuhan penting di pesisir barat Semenanjung Malaya yang tidak dapat disentuh oleh Majapahit dan Ayutthaya. Namun seiring berubahnya kebijakan luar negeri Dinasti Ming, Kawasan ujung tanah ini terus diklaim oleh Siam sebagai bagian dari kedaulatannya sampai Malaka jatuh ke tangan Melaka, dan setelah takluknya Malaka, kawasan Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah kemudian berada dalam kekuasaan Siam.[8] Sulalatus Salatin juga mengambarkan kedekatan hubungan Malaka dengan Pasai, hubungan kekerabatan ini dipererat dengan adanya pernikahan putri Sultan Pasai dengan Raja Malaka dan kemudian Sultan Malaka pada masa berikutnya juga turut memadamkan pemberontakan yang terjadi di Pasai. juru tulis menyebutkan adanya kemiripan adat istiadat Malaka dengan Pasai serta ke dua kawasan tersebut telah menjadi tempat permukiman komunitas muslim di Selat Malaka.[6] Sementara kemungkinan ada ancaman dari Jawa dapat dihindari, terutama setelah Sultan Mansur Syah membina hubungan diplomatik dengan Batara Majapahit yang kemudian meminang dan menikahi putri Raja Jawa tersebut.[10] Selain itu sekitar tahun 1475 di Jawa juga muncul kekuatan muslim di Demak yang nanti turut melemahkan hegemoni Majapahit atas kawasan yang mereka klaim sebelumnya sebagai daerah bawahan. Adanya keterkaitan Malaka dengan Demak terlihat setelah jatuhnya Malaka kepada Portugal, tercatat ada beberapa kali pasukan Demak mencoba merebut kembali Malaka dari tangan Portugal.[9][11] Pada masa pemerintahan Sultan Mudzaffar Syah, Malaka melakukan ekspansi di Semenanjung Malaya dan pesisir timur pantai Sumatra, setelah sebelumnya berhasil mengusir serangan Siam.[10] Di mulai dengan menyerang Aru yang disebut sebagai kerajaan yang tidak menjadi muslim dengan baik.[9] Penaklukan Malaka atas kawasan sekitarnya ditopang oleh kekuatan armada laut yang kuat pada masa tersebut serta kemampuan mengendalikan Orang Laut yang tersebar antara kawasan pesisir timur Pulau Sumatra sampai Laut Tiongkok Selatan. Orang laut ini berperan mengarahkan setiap kapal yang melalui Selat Malaka untuk singgah di Malaka serta menjamin keselamatan kapal-kapal itu sepanjang jalur pelayarannya setelah membayar cukai di Malaka.[12] Di bawah pemerintahan raja berikutnya yang naik tahta pada tahun 1459, Sultan Mansur Syah, Melaka menyerbu Kedah dan Pahang, dan menjadikannya negara vassal.[13] Di bawah sultan yang sama Kampar, dan Siak juga takluk.[13] Sementara kawasan Inderagiri dan Jambi merupakan hadiah dari Batara Majapahit untuk Raja Malaka.[13] Sultan Mansur Syah kemudian digantikan oleh putranya Sultan Alauddin Syah namun memerintah tidak begitu lama karena diduga ia diracun sampai meninggal[14] dan kemudian digantikan oleh putranya Sultan Mahmud Syah.[10] Hingga akhir abad ke-15 Malaka telah menjadi kota pelabuhan kosmopolitan dan pusat perdagangan dari beberapa hasil bumi seperti emas, timah, lada dan kapur. Malaka muncul sebagai kekuatan utama dalam penguasaan jalur Selat Malaka, termasuk mengendalikan kedua pesisir yang mengapit selat itu.[14] Sultan Mahmud Syah memerintah Malaka sampai tahun 1511, saat ibu kota kerajaan tersebut diserang pasukan Portugal di bawah pimpinan Pewaris Serangan dimulai pada 10 Agustus 1511 dan pada 24 Agustus 1511 Malaka jatuh kepada Portugal. Sultan Mahmud Syah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru.[15] Perlawanan terhadap penaklukan Portugal berlanjut, pada bulan Januari 1513 Pati Unus dengan pasukan dari Demak berkekuatan 100 kapal dan 5000 tentara mencoba menyerang Malaka, tetapi serangan ini berhasil dikalahkan oleh Portugal.[11] Selanjutnya untuk memperkuat posisinya di Malaka, Portugal menyisir dan menundukkan kawasan antara Selat Malaka. Pada bulan Juli 1514, de Albuquerque berhasil menundukkan Kampar, dan Raja Kampar menyatakan kesediaan dirinya sebagai vazal dari Portugal di Malaka.[15] Sejak tahun 1518 sampai 1520, Sultan Mahmud Syah kembali bangkit dan terus melakukan perlawanan dengan menyerang kedudukan Portugal di Malaka. Namun usaha Sultan Malaka merebut kembali Malaka dari Portugal gagal. Di sisi lain Portugal juga terus memperkukuh penguasaannya atas jalur pelayaran di Selat Malaka. Pada pertengahan tahun 1521, Portugal menyerang Pasai, sekaligus meruntuhkan kerajaan yang juga merupakan sekutu dari Sultan Malaka. Selanjutnya pada bulan Oktober 1521, pasukan Portugal di bawah pimpinan de Albuquerque mencoba menyerang Bintan untuk meredam perlawanan Sultan Malaka, tetapi serangan ini dapat dipatahkan oleh Sultan Mahmud Syah. Namun dalam serangan berikutnya pada 23 Oktober 1526 Portugal berhasil membumihanguskan Bintan, dan Sultan Malaka kemudian melarikan diri ke Kampar, tempat dia wafat dua tahun kemudian.[15] Berdasarkan Sulalatus Salatin Sultan Mahmud Syah kemudian digantikan oleh putranya Sultan Alauddin Syah yang kemudian tinggal di Pahang beberapa saat sebelum menetap di Johor.[12] Kemudian pada masa berikutnya para pewaris Sultan Malaka setelah Sultan Mahmud Syah lebih dikenal disebut dengan Sultan Johor. Walaupun Kesultanan Malaka sangat kuat dipengaruhi oleh agama Islam namun dalam menjalankan pemerintahan, kerajaan ini tidak menerapkan pemerintahan Islam sepenuhnya. Undang-undang yang berlaku di Malaka seperti Hukum Kanun Malaka hanya 40,9% mengikut aturan Islam. Begitu juga Undang-undang Laut Malaka hanya 1 pasal dari 25 pasal yang mengikut aturan Islam.[14] Kesultanan Malaka dalam urusan kenegaraan telah memiliki susunan tata pemerintahan yang rapi. Sultan Malaka memiliki kekuasaan yang absolut, seluruh peraturan dan undang-undang merujuk kepada Raja Malaka. Sementara dalam administrasi pemerintahan Sultan Malaka dibantu oleh beberapa pembesar, antaranya Bendahara, Tumenggung, Penghulu Bendahari dan Syahbandar. Kemudian terdapat lagi beberapa menteri yang bertanggungjawab atas beberapa urusan negara.[16] Selain itu terdapat jabatan Laksamana yang pada awalnya diberikan kepada kelompok masyarakat Orang Laut.[12] Berikut daftar raja Malaka[7]
|
Apa tujuan awal membangun Malaka menjadi pelabuhan?
Pos Terkait
Copyright © 2024 kemunculan Inc.
